Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan panggung World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar bertahan di tengah turbulensi global, tetapi mampu melangkah dengan percaya diri sebagai ekonomi yang stabil dan kredibel.
Kehadiran langsung Kepala Negara di forum elite dunia tersebut menjadi penanda kembalinya Indonesia ke pusat percakapan global setelah lebih dari satu dekade absen, sekaligus momentum strategis untuk menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional di tengah perang, ketegangan geopolitik, dan rapuhnya kepercayaan antarnegara.
Dalam pidato kunci pada 22 Januari 2026, Prabowo menyampaikan gambaran menyeluruh tentang ketahanan ekonomi Indonesia melalui konsep yang disebutnya sebagai Prabowonomics.
Presiden menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia terjaga dengan inflasi di kisaran dua persen dan defisit anggaran konsisten berada di bawah tiga persen dari produk domestik bruto.
Kondisi tersebut memperlihatkan disiplin fiskal yang tidak lahir secara kebetulan, melainkan hasil dari pilihan kebijakan jangka panjang yang menempatkan stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan.
Prabowo juga mengaitkan capaian tersebut dengan pengakuan lembaga internasional. Dana Moneter Internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang ekonomi global di tengah pengetatan finansial dan ketidakpastian eksternal.
Presiden menegaskan bahwa kepercayaan tersebut dibangun dari rekam jejak panjang Indonesia yang tidak pernah gagal memenuhi kewajiban utangnya. Konsistensi antarrezim dalam menghormati komitmen finansial internasional dinilai menjadi modal utama dalam menjaga kredibilitas ekonomi nasional.
Di hadapan para pemimpin negara dan eksekutif perusahaan global, Prabowo memaparkan peta jalan transformasi ekonomi yang berangkat dari pembangunan manusia. Presiden memandang kemakmuran jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia. Keyakinan tersebut tercermin dalam kebijakan investasi besar pada pendidikan, kesehatan, dan gizi masyarakat sebagai basis produktivitas nasional.
Salah satu instrumen penting dalam strategi tersebut adalah kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Prabowo menjelaskan bahwa sovereign wealth fund tersebut dirancang sebagai alat untuk mengubah posisi Indonesia dari penerima modal pasif menjadi mitra investasi yang setara.
Dengan Danantara, Indonesia membuka ruang pembiayaan bersama, mendorong industrialisasi, serta melakukan pembenahan badan usaha milik negara agar dikelola dengan standar internasional dan tata kelola yang kuat.
Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang tegas. Reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan pemberantasan praktik ekonomi serakah menjadi pesan yang disampaikan secara terbuka.
Prabowo menilai tidak ada investor serius yang bersedia menanamkan modal di negara dengan kepastian hukum yang rapuh. Oleh karena itu, pemerintahannya memilih untuk menghentikan program tidak efisien dan mengalihkan anggaran pada sektor yang langsung menyentuh kepentingan publik.
Dalam konteks ketahanan pangan, Prabowo memaparkan capaian strategis berupa percepatan swasembada beras yang berhasil dicapai jauh lebih cepat dari target awal. Presiden optimistis swasembada komoditas pangan lain dapat diraih dalam beberapa tahun mendatang. Keyakinan tersebut menjadi bagian dari narasi bahwa ketahanan ekonomi nasional juga bertumpu pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.
Pidato Prabowo di Davos tidak berhenti pada urusan domestik. Presiden menegaskan bahwa perdamaian dan stabilitas global merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam kerangka tersebut, Prabowo menandatangani Board of Peace Charter sebagai wujud peran aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian Gaza dan solusi dua negara. Langkah tersebut menempatkan Indonesia sebagai aktor yang menggabungkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab moral di tingkat global.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa kehadiran Presiden di WEF 2026 diarahkan untuk memaparkan gagasan ekonomi yang telah dirancang dan dijalankan secara konsisten.
Konsep Prabowonomics disebut sebagai refleksi dari kebijakan yang berbasis hasil, bukan sekadar wacana. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menunjukkan bukti konkret capaian pemerintahan dalam waktu relatif singkat.
Dari perspektif investasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menilai partisipasi Indonesia di WEF 2026 bertujuan memperkuat citra dan daya saing nasional, terutama di sektor padat karya, industri hijau, dan pangan. Kehadiran Presiden sebagai tokoh kunci dinilai mampu menyampaikan pesan Indonesia secara solid dan terkoordinasi kepada komunitas global.
Di tengah gejolak dunia, Prabowo menggunakan Davos sebagai panggung untuk menegaskan bahwa Indonesia memilih stabilitas, kolaborasi, dan keterbukaan sebagai fondasi kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional.
Pendekatan tersebut memperlihatkan sikap Indonesia yang tidak reaktif terhadap krisis global, tetapi proaktif dalam membaca arah perubahan dan menempatkan kepentingan nasional secara rasional di tengah kompetisi internasional.
Pesan tersebut menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai negara yang mampu bertahan dari tekanan eksternal, tetapi sebagai mitra yang siap tumbuh bersama, menawarkan kepastian, peluang, dan keandalan bagi komunitas global.
WEF 2026 pun menjadi etalase bahwa ketahanan ekonomi nasional bukan retorika, melainkan hasil dari disiplin fiskal, reformasi tata kelola, serta visi jangka panjang yang dijalankan secara konsisten dan terukur. (*)
)* Penulis adalah kontributor Jeka Media Institute
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews