Dewan Kolonel dibentuk untuk menaikkan elektabilitas Puan Maharani yang notabene anak Ketum Megawati Soekarnoputri, tetapi justru ditolak dan diberi sanksi peringatan keras.
Rupanya pembentukan "Dewan Kolonel", berbuntut surat "Peringatan keras dan terakhir".
Surat peringatan itu ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Badan Kehormatan Komarudin Watubun pada 5 Oktober 2022.
Menurut Hasto Kristiyanto, pembentukan Dewan Kolonel melanggar AD-ART partai. Apalagi seperti struktur dalam militer.
Surat peringatan itu juga sudah dikirimkan. Menurut Komarudin Watubun sebagai Ketua Badan Kehormatan DPP PDIP surat peringatan keras tersebut sudah dikirimkan kepada orang per-orang yang terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel.
Seperti kita ketahui, inisiator pembentukan Dewan Kolonel yaitu Johan Budi mantan juru bicara KPK.
Anggota Dewan Kolonel: Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, Hendrawan Supratikno, Agustina Wilujeng, Utut Adianto, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Bahkan sebagai ketua atau jenderal dalam struktur tersebut telah ditunjuk, yaitu Bambang Pacul dan Utut Adianto.
Tujuan Dewan Kolonel yaitu untuk membumikan nama Puan Maharani sebagai capres 2024 dan untuk menaikkan elektabilitasnya.
Dan Puan Maharani juga sudah mengetahui dibentuknya Dewan Kolonel tersebut.
Artinya, kader-kader partai yang membentuk Dewan Kolonel adalah kubu Puan Maharani.
Tetapi justru diveto atau dibatalkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Badan Kehormatan Komarudin Watubun.
Dan tentu atas persetujuan Ketum Partai Megawati Soekarnoputri.
Ini menarik, Dewan Kolonel dibentuk untuk menaikkan elektabilitas Puan Maharani yang notabene anak Ketum Megawati Soekarnoputri, tetapi justru ditolak dan diberi sanksi peringatan keras.
Jangan terbiasa menjadi kacung atau mencari muka!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
