Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua

Instruksi Presiden tentang pembangunan di perbatasan Papua sangat diapresiasi oleh masyarakat. Tak hanya warga di Bumi Cendrawasih, tetapi juga seluruh masyakat Indonesia. Dengan adanya inpres ini, maka menunjukkan bahwa Presiden memikirkn kesejahteraan rakyatnya, termasuk di wilayah Skouw-Papua.

Papua adalah wilayah yang potensial karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sayang sekali kemajuan di sana belum sepesat di Jawa atau pulau lainnya. Untuk mempercepat modernisasi Papua, maka pemerintah membuat program otonomi khusus yang dijalankan sejak tahun 2021. Selain itu juga ada inpres untuk membangun kawasan perbatasan Papua.

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2021 berisi tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara, tepatnya di Skouw, Motaain, dan Aruk. Program-program ini akan di-handle beberapa kementrian, agar sukses 100%. Sehingga masyarakat Papua di perbatasan sekalipun akan merasakan pemerataan pembangunan.

Program yang akan di-handle oleh Kementrian PUPR di antaranya adalah pembangunan jalan inspeksi saluran irigasi primer perbatasan, pembangunan tambatan perahu, sistem penyediaan air minum, jalan poros Kampung Mosso-Kabupaten Keerom yang lebarnya 4,5 meter, jalan Jeramba di Enggros, serta peningkatan kualitas jalan provinsi penghubung Kelurahan Kroya Tmur dan Kroya Barat.

Selain itu, ada pula yang di-handle oleh Kementrian Pertanian, seperti pembangunan pergudangan beras, upgriding rice milling, pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sagu di Skouw Yambe, pengolahan hasil jagung, dan pegadaan benih padi hibrida. Sedangkan program dari Kementrian ESDM adalah distribusi listrik di Muara Tami dan Abepura serta pembangunan SPBU di Skouw.

Program-program itu makin dilengkapi dengan revitalisasi pasar di daerah perbatasan dan prrogram lain yang di-handle oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Di antaranya pembangunan tambak, kolam ikan bagi kelompok pembudidaya, dan sarana budidaya benih dan pakan.

Banyaknya program yang akan dijalankan di Skouw diharap akan mempercepat modernisasi di wilayah pembangunan Papua. Sehingga di bumi cendrawasih tidak akan jauh tertinggal dari provinsi lain.

Karena pemerintah berusaha keras untuk mengimplementasikan pancasila, terutama sila keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Semua WNI akan menikmati hasil pembangunan dan tak lagi merana karena merasa tak diperhatikan oleh pemerintah.

Ketika ada pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan Papua, maka warga di Skouw dan sekitarnya akan menikmati jalan yang lebar, rata, dan bagus. Mereka juga senang karena diberi banyak fasilitas oleh pemerintah. Mulai dari rice mill yang di-upgrade, tempat pengolahan hasil jagung, tambak yang sangat layak, sampai pembibitan ikan.

Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah kepada warga di Skouw dan sekitarnya. Mereka tak hanya difasilitasi oleh jalan yang bagus. Namun juga diberi sarana dan prasarana untuk berwirausaha, baik di bidang perikanan maupun pertanian. Sehingga masyarakat di Skouw akan lebih mandiri dan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak daripada ketika menjadi karyawan biasa.

Selain itu, dengan didorongnya warga jadi pengusaha, akan membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Karena jika bisnis mereka berhasil, akan butuh banyak karyawan untuk mendukung usahanya. Sehingga kemiskinan di wilayah terpencil Papua akan diberantas.

Seluruh warga di Skouw dan sekitarnya merasa bersyukur karena mereka mendapatkan banyak fasilitas dari pemerintah. Presiden Jokowi sejak awal menjabat jadi RI-1 (tahun 2014) memang sangat perhatian kepada rakyat Papua. Sehingga pembangunan di Bumi Cendrawasih digenjot, untuk memakmurkan mereka.

Instruksi Presiden tentang pembangunan di wilayah perbatasan Papua menunjukkan bahwa pemerintah berusaha adil dalam memodernisasikan seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat di Papua, khususnya di Skouw dan sekitarnya, bersyukur karena mereka mendapatkan fasilitas yang begitu banyak. Agar kehidupan mereka makin membaik.

***