Pelantikan Presiden dan Turbulensi Politik Keamanan

Terlebih lagi apabila diketahui ada pihak asing yang terlibat dalam kondisi yang berbau subversi,TNI akan bertindak sesuai dengan aturan yang ada.

Kamis, 10 Oktober 2019 | 18:41 WIB
0
297
Pelantikan Presiden dan Turbulensi Politik Keamanan
Joko Widodo (Foto: Investing.com)

Sesuai dengan rencana, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2019. Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, karena pertimbangan hari Minggu, agar tidak mengganggu mereka yang akan ibadah, waktu pelantikan akan diundur dari jam 10.00 menjadi pukul 14.00 atau 16.00 WIB.

Pada acara pelantikan, akan hadir beberapa Kepala Negara/Pemerintahan serta Raja Negara-negara sahabat di Gedung DPR/MPR RI Senayan tersebut.

Dari perkembangan politik dan keananan domestik Indonesia beberapa waktu terakhir nampak kecenderungan agak lebih bergejolak. Walaupun diperkirakan hanya menyentuh level sektoral dan tidak besar. Akan tetap ada pihak-pihak tertentu yang diperkirakan bisa dan akan berusaha mengganggu/menggagalkan pelantikan.

Kita harapkan para lawan politik Pak Jokowi atau kelompok yang tidak puas dengan hasil Pilpres 2019 dapat menahan diri dan tidak perlu melakukan pengerahan massa ke Senayan hari itu.

Dari persepsi intelijen, ada dua kelompok yaitu, pertama, mau menggagalkan pelantikan dan berusaha menjatuhkan pak Jokowi karena tidak suka dengan kinerja atau kebijakannya serta tidak puas dengan hasil pilpres. Kedua, yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

Gerakan menjatuhkan pemerintahan yang sah masuk dalam ranah subversi, secara teori subversi dilakukan pihak luar yang memanfaatkan kelompok dalam negeri.

Terbaca indikasi adanya pihak luar pernah memberi signal (pressure) dan berhasil mengganggu stabilitas polkam seperti kasus Papua. Oleh karena itu menjelang pelantikan, intelijen perlu memonitor ketat dan melakukan counter intelligence.

Selain itu juga perlu diwaspadai para pendompleng lainnya yaitu kelompok teroris yang ingin menunjukkan eksistensinya dengan menyerang. Kelompok Al Qaeda diketahui berusaha bergerak di bidang legislatif dengan tujuan membentuk khilafah, sementara ISIS tetap dengan prinsip teror, menyerang untuk menunjukkan eksistensinya dan menekan pemerintah.

Teroris bisa menyerang kerumunan massa yang manapun, baik yang pro maupun yang kontra Presiden Jokowi, agar tercipta chaos. Kader dan simpatisan teroris terbukti kini telah menyentuh ilmuwan di universitas, seperti yang ditangkap beberapa waktu terakhir karena menyiapkan bom rakitan dan molotov. Khusus teroris pengikut ISIS, waspadai kemungkinan suicide bombing.

Jika turbulensi meluas ke ranah keamanan nasional, kita semua bisa berada dalam perjalanan yang agak sulit dan kurang baik. Tetapi seperti statement dari Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, agar jangan ada yang mengganggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, karena akan berhadapan denganTNI.

Saya percaya rantai komando serta kendali TNI di bawah Panglima TNI akan mampu mengatasi turbulensi polkam apabila terjadi. TNI sesuai aturan yang berlaku akan mendukung penuh Polri dengan status BKO apabila ada permintaan dari Polri.

Berbeda apabila turbulensi sudah menyentuh ranah keamanan nasional, mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Terlebih lagi apabila diketahui ada pihak asing yang terlibat dalam kondisi yang berbau subversi,TNI akan bertindak sesuai dengan aturan yang ada.

Mari kita dukung dan jaga rencana pelantikan tersebut, jangan ambil resiko, taruhannya sangat besar bagi kita semua. Indonesia negara yang berdasarkan konstitusi, karena itu tiap ATHG terhadap pelantikan adalah pelanggaran konstitusi.

Semoga Allah melindungi Bangsa Indonesia, Aamiin. 

Marsda Pur Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen

***