Terlebih lagi apabila diketahui ada pihak asing yang terlibat dalam kondisi yang berbau subversi,TNI akan bertindak sesuai dengan aturan yang ada.
Sesuai dengan rencana, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2019. Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, karena pertimbangan hari Minggu, agar tidak mengganggu mereka yang akan ibadah, waktu pelantikan akan diundur dari jam 10.00 menjadi pukul 14.00 atau 16.00 WIB.
Pada acara pelantikan, akan hadir beberapa Kepala Negara/Pemerintahan serta Raja Negara-negara sahabat di Gedung DPR/MPR RI Senayan tersebut.
Dari perkembangan politik dan keananan domestik Indonesia beberapa waktu terakhir nampak kecenderungan agak lebih bergejolak. Walaupun diperkirakan hanya menyentuh level sektoral dan tidak besar. Akan tetap ada pihak-pihak tertentu yang diperkirakan bisa dan akan berusaha mengganggu/menggagalkan pelantikan.
Kita harapkan para lawan politik Pak Jokowi atau kelompok yang tidak puas dengan hasil Pilpres 2019 dapat menahan diri dan tidak perlu melakukan pengerahan massa ke Senayan hari itu.
Dari persepsi intelijen, ada dua kelompok yaitu, pertama, mau menggagalkan pelantikan dan berusaha menjatuhkan pak Jokowi karena tidak suka dengan kinerja atau kebijakannya serta tidak puas dengan hasil pilpres. Kedua, yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain.
Gerakan menjatuhkan pemerintahan yang sah masuk dalam ranah subversi, secara teori subversi dilakukan pihak luar yang memanfaatkan kelompok dalam negeri.
Terbaca indikasi adanya pihak luar pernah memberi signal (pressure) dan berhasil mengganggu stabilitas polkam seperti kasus Papua. Oleh karena itu menjelang pelantikan, intelijen perlu memonitor ketat dan melakukan counter intelligence.
Selain itu juga perlu diwaspadai para pendompleng lainnya yaitu kelompok teroris yang ingin menunjukkan eksistensinya dengan menyerang. Kelompok Al Qaeda diketahui berusaha bergerak di bidang legislatif dengan tujuan membentuk khilafah, sementara ISIS tetap dengan prinsip teror, menyerang untuk menunjukkan eksistensinya dan menekan pemerintah.
Teroris bisa menyerang kerumunan massa yang manapun, baik yang pro maupun yang kontra Presiden Jokowi, agar tercipta chaos. Kader dan simpatisan teroris terbukti kini telah menyentuh ilmuwan di universitas, seperti yang ditangkap beberapa waktu terakhir karena menyiapkan bom rakitan dan molotov. Khusus teroris pengikut ISIS, waspadai kemungkinan suicide bombing.
Jika turbulensi meluas ke ranah keamanan nasional, kita semua bisa berada dalam perjalanan yang agak sulit dan kurang baik. Tetapi seperti statement dari Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, agar jangan ada yang mengganggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, karena akan berhadapan denganTNI.
Saya percaya rantai komando serta kendali TNI di bawah Panglima TNI akan mampu mengatasi turbulensi polkam apabila terjadi. TNI sesuai aturan yang berlaku akan mendukung penuh Polri dengan status BKO apabila ada permintaan dari Polri.
Berbeda apabila turbulensi sudah menyentuh ranah keamanan nasional, mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Terlebih lagi apabila diketahui ada pihak asing yang terlibat dalam kondisi yang berbau subversi,TNI akan bertindak sesuai dengan aturan yang ada.
Mari kita dukung dan jaga rencana pelantikan tersebut, jangan ambil resiko, taruhannya sangat besar bagi kita semua. Indonesia negara yang berdasarkan konstitusi, karena itu tiap ATHG terhadap pelantikan adalah pelanggaran konstitusi.
Semoga Allah melindungi Bangsa Indonesia, Aamiin.
Marsda Pur Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
