Anda begitu berani ketika berhadapan dengan para pemburu rente dan koruptor, tapi begitu lemah ketika berhadapan dengan hukum itu sendiri.
Kemarin Riieq Shihab (RS) masih 'malu-malu' dalam pernyataannya. Yang ini, Sri Bintang Pamungkas (melalui video yang tersebar di medsos), sudah gamblang menyebut 20 Oktober 2019 Pelantikan Presiden Jokowi.
Persoalan mereka hanya itu. Orang-orang yang tidak menolak ber-KTP RI tapi tidak menerima Konstitusi RI. Seperti misalnya hasil Pemilu yang sah dan konstitusional..
Perlu didengarkan? Bodo amat!
Hanya saya heran, dan pasti ada banyak orang yang juga sama herannya dan mempertanyakan pada Presiden Jokowi. Mengapa terhadap orang-orang seperti ini dan kelompoknya, seperti setengah hati untuk memproses hukum mereka?
Hanya bolak balik diperiksa kepolisian, lalu dibebaskan kembali meski sudah mengantongi status tersangka 'makar' tanpa melalui proses pengadilan.
Begitu pula dengan ormas HTI, mengapa hanya ormasnya yang dibubarkan, namun gerakan dan penyebaran ideologi khilafahisme nya tidak dilarang? Sehingga dengan berpegang pada kebebasan berpendapat, mereka tetap dapat berkegiatan dengan bebas..
Bahkan kebebasan dan pembiarannya di rezim ini lebih vulgar dari rezim SBY!
Ada deal-deal apa sebenarnya? Apakah rakyat tidak berhak tahu alasannya?
Padahal yang diracuni pikirannya oleh mereka adalah rakyat awam seperti kami ini. Kalau kami tersesat, berbuat yang melanggar hukum, dikeluarkan dari pekerjaan atau sekolah, dikucilkan oleh keluarga dan teman, dan seterusnya.
Apakah negara turut bertanggung jawab meluruskan sesat pikir kami? Apakah kami diberi jaminan tidak akan dipidana juga seperti kelompok elit tersebut?
Anda begitu berani ketika berhadapan dengan para pemburu rente dan koruptor, tapi begitu lemah ketika berhadapan dengan hukum itu sendiri.
Ada apa, Pak Jokowi?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews