Tidak ada angin tidak ada hujan, sosok ketua salah satu partai Islam kena OTT KPK . Operasi tangkap tangan tersebut dilakukan di kantor kanwil keagamaan Siodarjo Jawa Timur. Kejadian itu sontak membuat gempar dunia perpolitikan. Terlebih ketua umum Partai persatuan pembangunan ini msuk dalam lingkar tim kampanye nasional Presiden incumbent.
Korupsi yang dilakukan Romahurmuzy atau yang kerap di panggil Romy ini jelas tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Tindakan itu murni urusan pribadi dan sedikit banyak melibatkan jejaring partainya. OTT Romi menjadi dua mata pisau tersendiri menjelang pilpres 2019.
Mata pisau pertama kerap digunakan oleh lawan politik untuk menurunkan citra Romy yang terlibat dalam timses pilpres. Dan mata pisau kedua justru semakin menegaskan posisi Jokowi yang tidak akan ingkar janji memerangi korupsi.
Lantas sejauh mau penangkapan Romy ini berpengaruh terhadap elektabilitas kandidat presiden yang didukungnya?.Tentu tidak akan sedrastis itu. Toh sedari awal, soliditas PPP tidak pernah utuh tercipta. Perjalanan politik khususnya di gedung DPR RI mencatat posisi PPP jauh-jauh hari berada di koalisi Prabowo.
Partai kawakan tersebut kemudian mengalami perpecahan internal sebagai imbas dari pilpres 2014 lalu. Kasus Suryadharma Ali yang kala itu menjabat sebagai ketua umum menjadikan Romy yang sebeumnya menjabat sebagai sekjend tampil melenggang memimpin partai.
Di tangan Romy, partai bernuansa hijau tua itu mengalami transformasi. Gaya Romy yang sedikit gaul menggeser image PPP menjadi lebih terbuka dan menyesuaikan perubahan zaman menjadi lebih kekinian.
Sepak terjang Romy tidak begitu saja memadamkan api perpecahan. Kepemimpinan Romy terus menngalami rong-rongan internal. Gerakan Jan Faridz sebagai ketua umum PPP versi muktamar Jakarta.
Meski akhirnya mundur, Jan Faridz memiliki penerus untuk terus menggerus kepemimpinan Romi. Hingga muncullah Humprey Djemat sebagai sosok yang menandingi Romy. PPP sempalan pimpinan Humprey Djemat bahkan melalukan deklarasi dukungan terhadap Prabowo-Sandi.
Romy, Ketua DPP yang tengah mengalami turbulensii kepemimpinan secara internal. Dia memiliki tanggung jawab untuk tetap mempertahankan posisinya. Pada pemilu 2019 tanggung jawab untuk mempertahankan konstituen menjadi semakin berat baginya.
Berebut suara akar rumput bukan saja bagi mereka yang menjadikan PPP sebagai kendaraan politik menuju senayan. Melainkan menjaga suara akar rumput pada pilpres 2019. Dan itu semua tidak cukup hanya dengan retorika semata. "Jer Besuki Mawa Bea", tanggung jawab romy bukan saja sebatas ketua umum yang hanya bisa main tunjuk melainkan juga sebagai tulang punggung partai.
Lelaki yang pada bulan September nanti genap berusia 45 itu kini tengah menui badai. Maklum sejak menjabat sebagai anggota DPR RI tercatat hanya 1 kali Romi melaporkan harta kekayaan (LHKPN).
Itupun pada tahun 2010 lalu saat dirinya duduk menjabat DPR RI periode 2010-2014. Romi layaknya tengah menanam benih tidak melaporkan harta kekayaan beserta sumber perolehannya. Wajar saja selama menjadi DPR RI periode 2014-2019 Romy harus menikmati apa yang dia tanam.
Romy adalah saksi sejarah betapa Jokowi tidak pernah ingkar Janji dalam memberantas Korupsi. Siapapun dia, tanpa pandang bulu meski masuk dalam jajaran suksesi, proses hukum dan upaya menekan angka korupsi tetap berjalan.
Romy yang belakangan masuk koalisi pendukungpun tetap dibuat tanpa ampun. Romi, bisa jadi menjadi sasaran empuk bagi lawan politik internal partainya sendiri. Namun bagi Jokowi, siapapun yang melakukan Korupsi, Basmi!!! Tidak pandang bulu dia terlibat suksesi.
***
Sumber bacaan :
1, 2
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews