Setelah Kasus Romy, PPP Terancam Tinggal Nama

Senin, 18 Maret 2019 | 16:52 WIB
0
131
Setelah Kasus Romy, PPP Terancam Tinggal Nama
Saat Ketua Umum PPP harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi - Foto: Jawapos.com

Menjelang siang, Sabtu 16 Maret 2019, Romahurmuziy harus mengenakan pakaian berwarna cerah. Namun kariernya di dunia politik memang tak dapat lagi dikatakan cerah. Ada awan hitam menggelayuti dirinya, hingga menghujaninya dengan berbagai perasaan yang tidak mudah dibayangkan. 

Namun, di tengah kepekatan keadaan yang mesti dihadapinya, tampaknya Rommy (Romy) merasa sangat bersalah kepada partainya (Partai Persatuan Pembangunan/PPP). Bagaimanapun partai inilah yang telah menjadi bagian identitasnya, sekaligus "rumah" yang menaungi hingga membesarkannya di dunia politik.

Pukulan terberat baginya, tentu saja lantaran ia berasal dari kalangan keluarga tokoh agama. Di samping lingkaran pergaulannya pun tak jauh-jauh dari kalangan santri, karena ia memang berangkat dari sana. Di sini, cukup bisa dibayangkan, ada beban sangat berat mesti ditanggung politikus berusia kepala empat tersebut. 

Ada kekecewaan yang juga menular ke lingkarannya. Tidak terkecuali Kiai Maimun Zubair, sebagai tokoh di partai tersebut, sekaligus merupakan ulama yang sangat dihormati di Tanah Air. 

Namun jika ingin melihat dengan jernih, persoalan yang menimpa Romy sejatinya tidaklah berkaitan dengan apapun di lingkarannya. Tidak menjadi cerminan seperti apa partai di belakangnya, atau orang-orang di sekitarnya. Ini adalah urusan pribadinya, dan harus ia hadapi sendiri.

Sederhananya, anak seorang nabi pun punya riwayat memunggungi risalah sang ayah--merujuk ke beberapa cerita kenabian di mana seorang nabi tak selalu melahirkan nabi. Apalagi semata karena satu partai politik, tentu saja tidak berarti bahwa dengan apa yang terjadi atasnya lantas membenarkan untuk menghakimi pihak lain di partainya.

Begitu juga dengan keberadaannya di kubu Joko Widodo, petahana yang tak lama lagi akan bertarung kembali di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tentu saja itu bukanlah mencerminkan bahwa itulah gambaran kubu petahana tersebut.

Apa yang tercermin dari sini adalah persoalan mentalitas pribadi, hingga soal kekuatan pribadi dalam menghadapi godaan besar sebagai tokoh besar di sebuah partai politik. Mungkin saja sebelumnya ia mampu menghadapi berbagai godaan besar yang pernah ada, pernah mampu menahannya, namun dengan semakin bertubi-tubinya godaan itu membuatnya lemah juga.

Kalau mau diambil pesan penting dari apa yang menimpa Romy adalah bahwa politik memang tidak sekadar membutuhkan tenaga yang besar dalam menantang ombak di dunia politik itu sendiri. Namun juga sejauh mana mampu membebaskan diri dari perasaan terlena ketika menghadapi air tenang dan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Sebab air tenang bisa menjadi ombak raksasa, dan angin sepoi-sepoi dapat saja berubah jadi menjadi badai.

Tantangan PPP, Bukan TKN

Apakah dengan badai dan ombak besar menimpa Romy itu lantas membawa pengaruh kepada partainya (PPP) dan juga Tim Kampanye Nasional (TKN) yang juga membutuhkan tenaganya? 

Kalau melihat ke akarnya, persoalan Romy lebih terlihat sebagai persoalan partainya, bukan TKN. Sebab PPP adalah bagian identitas yang melekat kepadanya di dunia politik. Sedangkan TKN bersifat temporer atau sementara, selain juga di sana tidak hanya terdapat satu partai saja, melainkan ada banyak partai lain dan bahkan lebih besar dibandingkan partainya. 

Artinya, pengaruh yang ada justru lebih berdampak terhadap PPP alih-alih terhadap TKN. Belum lagi karena di Pemilu lalu, PPP hanya menangguk suara 6,53 persen dibandingkan partai lain. Masih di bawah Nasdem (6,72 persen) dan PKB (9,04 persen).

Ada beban besar PPP untuk menebus kekurangan Pemilu lalu, dan kini harus menghadapi realitas berupa kembali tersandungnya ketua umum partai, setelah di masa lalu pun Suryadharma Ali di posisi serupa pun tersandung masalah yang juga serupa--meski tidak sama.

Soal parpol yang menjadi penopang TKN, saat ini pun masih ada PDIP yang menjadi kampiun dalam perolehan suara di Pemilu lalu (18,95 persen) hingga Partai Golongan Karya (14,75 persen).

Kasarnya, gonjang-ganjing menimpa Romy tak terlalu berdampak terhadap TKN sendiri. Kecuali, sekadar pelintiran-pelintiran para buzzer oposan yang menggiring kasus Romy ke arah TKN dan Jokowi. Ini juga takkan terlalu berpengaruh karena suara di media sosial tidaklah sepenting suara riil yang ada di luar keriuhan warganet.

Jadi, TKN masih memiliki banyak pegangan setelah salah satu pegangan (Romy di PPP) mengalami masalah. Kesulitan serius saat ini justru hanya pada PPP, karena mereka digelayuti persoalan semakin sulitnya menaikkan atau menjaga elektabilitas, dan memastikan mampu melewati ambang batas alias electoral treshold agar PPP tidak cuma tinggal nama.

Ancaman kemungkinan terjadinya cerita berupa "hanya tinggal nama" karena telah dua kali partai tersebut mengalami pukulan teramat telak. Setelah nama Suryadharma Ali tercederai kasus mirip, kini menimpa lagi pada Romy. Dua nama besar itu tercoreng, memang terlalu berisiko semakin mencoreng adang ke wajah partai mereka tersebut.

Meski begitu, selalu ada harapan untuk menjadi lebih baik. Bagi Romy, entah berapa lama hukuman atasnya, namun kelak hanya perlu mengisi sisa hidup dengan berbagai hal lebih baik. Sebab bagaimanapun, Romy masih layak disebut sebagai pemilik nama besar, berasal dari keluarga dengan pengaruh besar, dan masih punya tenaga yang cukup besar. Potensi-potensi besar ini masih bisa dimanfaatkan untuk melakukan kebaikan jauh lebih besar di masa depan. 

Sedangkan PPP sendiri, dengan dua badai besar disebutkan tadi, tinggal bekerja jauh lebih keras daripada biasanya. Lebih melelahkan, memang, namun kelelahan tetap memberikan harapan untuk memastikan hasil sesuai dengan "keringat" yang ditumpahkan.

Sementara TKN yang juga berkaitan dan terseret oleh persoalan ini, terbilang lebih ringan. Sebab mereka tinggal mengembalikan persoalan ini kepada hukum, dan membiarkan hukum bekerja sebagaimana mestinya.

Tidak ada intervensi terhadap hukum walaupun punya kekuatan sebagai kubu petahana, justru memberikan dampak berupa respek dari publik. Bahwa, kubu petahana masih menghormati hukum, dan kekuasaan di tangan mereka sama sekali tidak dimanfaatkan untuk mengangkangi hukum. 

Sikap ini justru berpotensi menambah keyakinan publik, bahwa kekuatan hukum justru membaik karena petahana mampu memastikan hukum berjalan tanpa ada campur tangan dari lingkaran kekuasaan. Inilah yang ditunggu-tunggu publik setelah di masa lalu acap penuh cerita bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya, sebab kini hukum kian terlihat sebagai silet yang sama tajam, entah ke atas atau ke bawah.

***

Artikel juga tayang di sini