Politik Luar Negeri Berorientasi Kepentingan Nasional

Indonesia adalah negara yang menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain di luar negeri, dan memakai azas politik bebas aktif. Politik luar negeri ini pun berorientasi pada kepentingan nasional.

Pemerintah Indonesia, sejak masa orde baru, menganut azas bebas aktif. Artinya adalah bisa dengan fleksibel bergaul dengan semua negara, tidak peduli apakah ia menganut liberalisme, kapitalisme, atau komunisme. Sejak mencanangkan gerakan non blok, pemerintah memang lebih luwes dalam bergaul. Sehingga makin banyak negara yang menjadi sahabat Indonesia.

Menurut UU nomor 37 tahun 1999 pasal 3, politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Dalam artian, pemerintah berpolitik ke negara lain dengan bebas, tetapi tidak terpengaruh dengan paham yang dianutnya. Kita adalah negara demokrasi, sehingga tidak bisa berubah menjadi liberal atau paham lain, gara-gara bergaul dengan negara tertentu.

Selain itu, politik bebas aktif membuat pemerintah Indonesia bisa dengan aktif berkomunikasi dan berpolitik dengan banyak negara, baik di forum internasional atau ketika mengunjungi wilayah tersebut. Sehingga tidak terkotak-kotak, memilih dengan blok yang mana, karena lebih fleksibel. Hal ini yang membuat pemerintah kita disegani oleh pemimpin negara lain.

Politik luar negeri berorientasi pada kepentingan nasional, karena memang segala tindakan yang diambil oleh pemerintah wajib memberi hasil positif kepada rakyatnya. Berpolitik ke negara lain buka sekadar memuaskan nafsu berkuasa atau keinginan untuk diakui oleh banyak pemimpin negara lain. Akan tetapi menjadi alat untuk berkontribusi untuk kepentingan negerinya sendiri.

Contoh politik bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional yang pertama adalah ketika pandemi covid yang terjadi secara global. Pemerintah Indonesia mendekati negara-negara lain untuk mendapatkan bantuan vaksin, jika bisa secara gratis. Jika persediaan vaksin mencukupi maka yang diuntungkan adalah rakyat, sehingga mereka bisa terlindungi dari bahaya corona.

Pemerintah Indonesia juga menjalin hubungan baik dengan RRC, dan tidak menuding mereka yang menyebarkan corona, karena sudah merupakan takdir dari Yang Di Atas. Dengan memiliki hubungan baik maka pemerintah RRC memberikan bantuan berupa alat kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak. Bantuan itu diambil langsung oleh pesawat TNI dan diterima oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hubungan politik yang baik dengan RRC juga menguntungkan rakyat. Penyebabnya karena kita bisa mendapatkan akses vaksin Sinovac dan Sinopharm, yang diproduksi oleh mereka, karena sudah ada lobi-lobi politik yang menguntungkan.

Selain dengan RRC, hubungan politik yang baik juga dijalin dengan pemerintah Australia. Negara tetangga bahkan menyumbang banyak sekali untuk rakyat Indonesia, mulai dari baju APD, peralatan medis, dll. Pemerintah Australia menyadari bahwa di masa pandemi, semua pihak wajib tolong-menolong. Sehingga mereka memberikan bantuan dengan sukarela.

Pemerintah Indonesia juga memiliki hubungan politik yang baik dengan Vietnam, walau menganut azas politik yang berbeda. Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk menjalin hubungan bilateral yang saling menguntungkan. Komitmen ini akan terus dijaga hingga tahun-tahun ke depan, dan penduduk Indonesia pasti akan mendapatkan keuntungannya juga.

Politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia berprinsip bebas aktif dan selalu berorientasi pada kepentingan nasional. Pemerintah menjalin hubungan baik dengan semua negara, dan tidak memilih-milih, walau azas politiknya berbeda-beda. Hubungan baik ini memiliki efek positif bagi rakyat, karena membuat kita bisa menikmati alat kesehatan, vaksin, dan bantuan lain dari luar negeri. (Raditya Rahman)

***