[Bursa Menteri] Mahfud MD dan Noor Rachmad, Kandidat Kuat Jaksa Agung

Meskipun presiden terpilih 2019-2024 belum dilantik, topik tentang calon jaksa agung sudah hangat diperbincangkan publik.

Salah satunya yang menyorotinya adalah Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI). Mereka membuat survei berbasis online yang telah diumumkan ke publik lewat meda massa pada 31 Mei 2019.

Dalam survei dengan one vote one IP address itu, nama Mahfud MD berada dalam posisi nomor satu, disusul Halius Hosen (mantan ketua Komisi Kejaksaan), Prof Eddy OS Hiariej (guru besar Faultas Hukum Universitas Gajad Mada), Chuck Suryosumpeno (Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku), Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru), Jaksa Agung Pidana Khusus Adi Toegarisman, Wakil Jaksa Agung Arminsyah, Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka, dan mantan Jaksa Agung Pidana Umum Noor Rachmad.

Di luar survei ini, publik juga sering menyebut nama Antasari Azhar, mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, hingga Bambang Widjojanto. Namun, mereka semakin hari semakin senyap dari perbincangan.

Di lingkungan kejaksaan sendiri, nama Adi Toegarisman, Arminsyah, dan Noor Rahmad, memang yang paling mereka kehendaki menjadi jaksa jagung mendatang. Alasannya, nama-nama tadi sudah teruji dan diyakini bisa mengelola kekuatan sumberdaya kejaksaan secara menyeluruh tanpa gaduh.

Sedangkan di luar korps kejaksaan, nama Mahfud sepertinya tidak bisa dihindari lagi kuatnya. Dia selain punya pengalaman mumpuni di bidang hukum, dia juga sudah teruji di sana-sini.

Jabatan jaksa agung adalah jabatan politis. Penentuannya pun tidak serta merta diukur oleh kemampuan orang yang akan mengisinya, namun ada faktor politik yang mengikutinya, selain kepentingan visi dan misi pemerintah itu sendiri.

Pendek kata, antara syarat kemampuan, dukungan politik, dan visi misi pemerintah punya derajat yang sama kuat, kira-kira 50%-50%.

Bilamana syarat tadi digunakan untuk mengukur calon jaksa agung maka nama Mahfud, Halius Hosen, Adi Toegarisman, Arminsyah, dan Noor Rachmad, masuk dalam pilihan paling kuat.

Mereka memenuhi syarat sebagai calon jaksa agung yang punya ilmu dan pengalaman di bidang hukum. Kemampuan mereka dalam menerjemahkan ilmu hukum menjadi alat penegakan hukum sudah tidak diragukan lagi. Mereka disukai oleh publik yang peduli kepada masalah hukum itu sendiri.

Tetapi, dari sisi politis, tidak semua punya kemampuan setara. Secara politis, Mahfud (62 tahun) adalah figur paling kuat. Selain punya kedekatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Nahdlatul Ulama, dia juga punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Mahfud pernah disebut sebagai bakal calon wakil Joko Widodo pada pilpres 2019, sebelum akhirnya dia kalah di tikungan terakhir oleh Ma’ruf Amin.

Kekuatan itu tentunya menjadi nilai lebih dari Mahfud di mata presiden terpilih kelak. Apalagi, Mahfud selama ini juga punya jasa besar dalam menyebarkan pengaruh dan visi misi Joko Widodo, khususnya dalam meredam pertentangan tentang isu agama dan golongan.

Di bawah Mahfud, nama Noor Rachmad tidak bisa disepelekan. Dia secara diam-diam disukai oleh kalangan elite maupun akar rumput Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di kalangan akar rumput PDIP, khususnya di Jawa Tengah, mereka menyukai Noor Rachmad, karena dia berasal dari Jawa Tengah juga. Bahkan tak sedikit dari alumni Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, mendukung Noor Rachmad menjadi jaksa agung, karena dia salah satu alumnus di sana.

Jawa Tengah selain kandang PDIP juga menjadi asal-usul dari Joko Widodo. Faktor ini juga akan menjadi kekuatan istimewa bagi Noor Rachmad untuk bersaing dengan kandidat lainnya. Setidaknya, dia punya modal Jawa Tengah connection.

Dari sisi visi misi, persoalan korupsi dan pidana umum narkotika yang kelihatannya masih menjadi agenda utama penegakan hukum dalam pemerintahan Joko Widodo ke depan juga bisa dipenuhi oleh Mahfud maupun Noor Rachmad.

Joko Widodo dipastikan akan mencari figur jaksa agung yang punya kemampuan dan pengalaman dalam memberantas korupsi dan tindak pidana narkotika secara maksimal.

Tetapi, Mahfud masih belum punya pengalaman besar dalam menangani tindak pidana umum narkotika, sehingga dia akan menghadapi tantangan berat tersendiri.

Mahfud juga akan menghadapi tantangan tak kalah ringan dalam mengelola sumber daya kejaksaan yang begitu besar dan kompleks, karena dia tidak pernah menjadi jaksa karir.

Sedangkan Noor Rachmad yang mantan jaksa karir punya pengalaman kuat dalam menangani perkara korupsi maupun tindak pidana narkotika. Jabatannya di lingkungan intelijen, perdata, tata usaha negara, pidana umum, pidana khusus, penerangan, sampai urusan rumah tangga, menjadi pelengkap teristimewa. Dia dipastikan akan mengelola korps kejaksaan dengan lebih mudah tanpa harus gaduh, karena dia mengenal medannya.

Dalam menangani perkara tindak pidana narkotika, dia juga punya pengalaman sendiro. Peristiwa terkini dan menyedot perhatian publik adalah ketika Noor Rachmad menangani eksekusi mati terpidana narkotika. Dia adalah sosok paling menentukan dalam peristiwa itu, karena waktu itu dia sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Dialah yang melaksanakan titah dari misi Presiden Joko Widodo memberantas gembong narkotika yang sudah menjadi terpidana mati.

Tidak salah jika kemudian Mahfud dan Noor Rachmad akan menjadi figur paling kuat menjadi jaksa agung selanjutnya. Mahfud kuat menangani perkara tata negara dan kuat pula komitmennya dalam memberantas korupsi, sedangkan Noor Rachmad kuat dalam menangani perkara pidana narkotika dan juga berpengalaman mengelola korps kejaksaan yang begitu besar dan kompleks.

Mahfud punya akar dan basis dukungan di Partai Kebangkitan Bangsa maupun Nahdlatul Ulama, sedangkan Noor Rachmad disukai banyak tokoh elite maupun akar rumput PDIP sebagai partai pemenang pemilihan umum 2019.

Dengan begitu, salah seorang dari mereka dipastikan menjadi orang yang bijak bilamana kelak mengemban jabatan Jaksa Agung. 

Krista Riyanto

***