Konspirasi Soeharto dan AS dalam GS30PKI

Kumpulan dokumen rahasia yang diungkapkan ke publik pada tahun 2017 memastikan peranan Amerika Serikat dalam pembantaian pada tahun 1965 di Indonesia. Peranan ini merupakan bagian dari strategi besar AS dalam menghadapi Perang Dingin.

National Security Archive bersama National Declassification Center menerbitkan sejumlah dokumen hubungan kabel diplomatik pengungkap masa kekelaman yang telah menaikkan Soeharto sebagai penguasa Orde Baru.

Kumpulan dokumen rahasia yang dikutip media online The Atlantic menyebutkan Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang upaya kudeta yang menewaskan pahlawan revolusi. Beberapa bulan setelah peristiwa GS30PKI, Soeharto justru terungkap perannya, dalam dokumen rahasia ini, sebagai pengendali upaya pembunuhan secara sistematis terhadap hampir 1 juta penduduk Indonesia yang diduga terlibat PKI atau simpatisannya.

Kumpulan dokumen rahasia bahkan membeberkan bahwa beberapa pejabat pemerintah AS pada tahun 1965 mengetahui sebagian besar korban kekerasan Soeharto dalam upaya penumpasan G30SPKI ini sama sekali tidak bersalah. Beberapa pejabat Kedutaan Besar AS di Jakarta yang saat itu menerima data hukuman mati terhadap anggota PKI dan simpatisannya bahkan menjanjikan bantuan kepada pemerintah Soeharto untuk menutupi fakta ini dari ulasan media.

Sejarawan University of British Columbia, John Roosa, menyebutkan AS terlibat dalam penyusunan strategi dengan TNI AD untuk menumpas PKI. John Roosa menerangkan penumpasan PKI ini sebagai kemenangan besar bagi kebijakan luar negeri AS mengingat PKI saat itu merupakan partai komunis terbesar ketiga dunia setelah partai komunis di China dan Uni Soviet yang saat ini dikenal sebagai Rusia.

Dalam salah satu kutipan wawancara bersama harian Kompas, sejarawan Asvi Warman Adam tidak menampik bahwa sebelum tahun 1965 juga terjadi hal-hal buruk. Ada aksi-aksi sepihak dari PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI).

Asvi menjelaskan ada serangan Lekra terhadap kelompok Manikebu yang tidak terpuji. Namun, pembantaian yang terjadi sesudahnya merupakan pembalasan yang lebih dari setimpal. Kenapa sesudah tahun 1966 masih dilanjutkan permusuhan itu. Seharusnya rekonsiliasi seluruh anggota masyarakat dilakukan pada tahun 1966.

Asvi menilai ada beberapa penyimpangan sejarah dan rekayasa data yang telah dilakukan oleh media corong rezim Orde Baru Baru.

Ini diantaranya beredar lewat klaim adanya pencungkilan mata dan pemotongan jenis kelamin dari tubuh pahlawan revolusi. Klaim kekerasan ini akhirnya terbantahkan lewat hasil otopsi terhadap jasad pahlawan revolusi yang terkesan ditutupi pada masa pemerintahan Soeharto.

Kendali pemerintah

Pemerintah harus segera menghentikan pemutaran film Pengkhianatan GS30PKI karena pemutaran film ini lebih banyak implikasi negatif dalam edukasi kebenaran sejarah yang seharusnya diajarkan pada generasi penerus bangsa.

Sejarah tidak diajarkan di atas rekayasa fakta atau digunakan untuk kepentingan politik yang menghalalkan segala cara. Banyak politisi yang menghalalkan segala cara untuk mengharumkan kembali masa Orde Baru. Padahal, Orde Baru runtuh karena praktik KKN yang sangat kental dan pengekangan demokrasi yang mengakibatkan sejumlah aktivis dan sejumlah pihak tak berdosa dipenjara tanpa proses persidangan, bahkan sampai terbunuh, atau tidak diketahui nasibnya.

Pemulihan nama baik korps TNI, dalam hal ini TNI AU, perlu segera dibentuk dengan diakhirinya pemutaran Pengkhianatan GS30PKI. Tuduhan dalam film tersebut sama sekali tidak relevan dengan perkembangan waktu. Ini karena TNI AU terbukti terus mengasah diri untuk menjadi yang terbaik sebagai matra terdepan dalam pertahanan udara NKRI.

Bangsa ini dibangun atas dasar persatuan di tengah keanekagaraman dan kesadaran untuk mencapai kemerdekaan dengan pengorbanan nyawa dan materi para pejuangnya. Para pejuang kemerdekaan sadar bahwa bangsa ini telah dibodohi penjajah diantaranya lewat strategi pecah belah.

Jangan sampai kita sampai dipecah belah oleh bangsa kita sendiri karena kebodohan yang terbentuk lewat rekayasa sejarah dalam sulaman intrik kepentingan politik yang biasa digunakan untuk menjatuhkan lawan.

Rekayasa fakta dalam kemasan pencitraan dan politik identitas ini semakin terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir lewat pesta demokrasi untuk mendulang kemenangan, seperti pada momen pilkada maupun pilpres, terutama menjelang agenda politik 2024.

***