Ahok hanya menjadi peluit. Peluit teriakan yang sanggup membuat kaum khilafah dan radikal anti Pancasila kepanasan.
Ahok harus dijegal. Kenapa? Karena sudah lama BUMN menjadi ATM sarang kaum radikal – dan bahkan gerakan teroris. Buktinya karyawan di Krakatau Steel ditangkap karena menjadi teroris. Kepentingan besar kaum radikal anti Pancasila begitu besar. Dia meresahkan musuh NKRI.
Betapa tidak, jika gambaran penolakan dari BUMN lewat karyawan di dunia maya begitu kuat. Bahkan Arie Gumilar menjadi ikon perlawanan. Meski akhirnya dijungkalkan Netizen.
Beberapa pertemuan yang terkuak di beberapa tempat menunjukkan perlawanan kaum radikal di BUMN. Salah satunya foto yang kita tangkap di suatu tempat seperti terlampir. Mereka tengah merancang melawan Erick Thohir dan Ahok. Salah satu caranya akan menggerakkan demo 212 sebentar lagi.
Yang tak kalah strategisnya mereka menggunakan orang seperti Dahlan Iskan untuk memberikan catatan tentang Ahok. DI yang notabene orang top di BUMN dulu, fenomenal, kini memberi pernyataan miring.
“Rencana itu sangat sangat baik. Kalau BTP memang dianggap orang yang selama ini berprestasi. Lepas siapapun ia. Apa pun pendidikannya. Di mana pun perjalanan karir sebelumnya. Bagaimana kalau ada penilaian BTP itu hanya berprestasi dalam membuat kehebohan? Terserah yang menilai dan yang diberi nilai,” kata Dahlan Iskan Senin (18/11/2019).
Tidak ada dalam sejarah. Bahwa korban radikalisme, rasisme, SARA begitu menakutkan di Indonesia. Selain Ahok. Ahok dijungkalkan lewat politik identitas. Pelintiran Buni Yani terkait Al-Maidah. Penjungkalan yang sebenarnya hendak menyasar Presiden Jokowi. Ahok menjadi martir. Kini martir politik itu menjadi singa lapar yang sanggup menelan siapa pun.
Kawan dan lawan ketakutan. Bahkan kunjungan Ahok ke BUMN saja telah membongkar seluruh kaum radikal di BUMN. Padahal pengangkatan itu hanyalah wacana. Kini muncul opsi malahan. Ada yang ketakutan langkah Erick Thohir.
"Sekarang gini, jangankan BUMN semuanya ada kok. Artinya, tugas kita lah sekarang mereduksi itu," kata Suhardi usai menggelar pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud Md di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).
Lobi tingkat tinggi kini berlangsung. Ahok hanya akan dijadikan wacana. Dia tidak akan menduduki kursi Komisaris Utama atau pun Direktur Utama BUMN. Karena dia terlalu membahayakan berbagai kepentingan di dalam dan luar. Ini sangat memprihatinkan. Ahok hanya menjadi peluit. Peluit teriakan yang sanggup membuat kaum khilafah dan radikal anti Pancasila kepanasan.
Kini tekanan itu menjadi semakin kuat. Omongan DI tentang Ahok yang suka membuah heboh. Padahal Jokowi sangat tidak suka kegaduhan. Contoh menteri gaduh seperti Rizal Ramli dipecat Jokowi. Maka kini masalah telah menjadi melebar.
Jika Jokowi dan Erick membatalkan rencana menempatkan Ahok di BUMN, tentu ini akan menghancurkan reputasi Jokowi dalam memerangi kaum radikal di BUMN – bukan hanya masalah kinerja BUMN. Ini menjadi masalah nasional. Masalah keamanan. Soal eksistensi NKRI yang dirongrong kaum kadal gurun – yang hidup di BUMN. Ini yang harus dihancurkan.
Kini semua terpulang kepada Jokowi dan Erick. Apakah operasi menolak Ahok secara sistematis ini akan meruntuhkan tekad Jokowi dan Erick membereskan BUMN – dan kaum radikal anti Pancasila, kaum radikal, dan bahkan teroris di BUMN? Kita tunggu dengan berdebar.
Ninoy Karundeng, penulis.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
