Enaknya Ngerumpi soal Kelakuan Elit dan Demokrasi Elektoral Warung Kopi

Sebagai penggemar kopi, warkop adalah salah satu spot kesayangan saya. Bolehlah sesekali ikut "haha hihi" di coffeeshop branded, sekedar ikut menikmati perkembangan zaman dan ikut mendalami kenikmatan kawan-kawan yang sudah sukses kelas dewa.

Tapi tetap warkop tak tergantikan. Mayoritas kopi yang parkir di lambung saya berasal dari sana, selain dari adukan sendiri di rumah dan adukan OB di kantor. Warkop di pinggir kali, di gang-gang, di jalan komplek atau di pojokan pasar, rasanya sudah pernah saya jajal.

Meski bermodalkan kopi sachet, nilai segelas kopinya tak perlu dibandingkan dengan kopi-kopi besutan coffeeahop branded, karena memang berbeda harga. Rasa mungkin hampir sama, walau prestisenya jauh ketinggalan. Tapi siapa juga yang berniat mencari prestise, la wong mau ngopi kok, ya kan!!!

Banyak ide nakal, kocak, bahkan sesekali ide yang lumayan oke, lahir di warkop. Di sela-sela kopi dan obrolan kelas warung, di sela tawa lepas dengan sesama warkoper, di sela-sela jari yang mengklik link-link berita favorit, ide untuk pekerjaan atau untuk penulisan artikel bermunculan di warkop. Dan memang begitu lah adanya. Mayoritas perjalanan hidup saya memang sangat jelata, seadanya saja.

Yang membuatnya berbeda hanya cara menikmatinya saja, yakni dengan senda dan tawa. Berbalut kontemplasi-kontemplasi ceria yang sangat sederhana, segala dinamika hidup berpadu dengan irama dan adaptasi. Sesederhana itu saja. Di bilang tidak elit, ya mau dibilang apa, memang jauh dari kata elit. Tapi apakah kata itu adalah sebuah kebutuhan? Belum tentu to!! Bagi saya tentu tidak terlalu penting.

Yang elit-elit biasanya bicara tentang politik, bicara tentang negara, kepemimpinan ideal, kebanggaan-kebanggaan atas kedekatan dengan tokoh A, B, C, D, dst, atau tentang bisnis miliaran dollar. Tapi memang segmen saya barangkali bukan di sana. Sebagaimana cerita tadi, mayoritas hidup saya memang jelata saja. Artinya, memang saya tak berasal dari kalangan elit dan tidak pernah bercita-cita untuk dikatakan sebagai bagian dari mereka.

Pareto dan Goetano Mosca sudah mewanti-wanti dari dulu, elit-elit hari ini memang biasanya sudah mempunyai latar belakang dan historisitas diri dari lingkaran elit juga. Awalnya saya hampir saja lupa karya-karya dua orang ini. Entah sudah berapa tahun lalu buku-buku tersebut ikut nimbrung di perpus pribadi saya, sebelum menguap ke dalam kotak sumbangan.

Tapi berkat seorang kawan, Panji Anugerah, kandidat doktor di salah universitas negeri Paman Sam sana, yang konon katanya butuh kontemplasi jauh-jauh ke Pelosok Cianjur sana untuk menyelesaikan desertasinya, saya jadi teringat kembali esensi dari karya dua pencetus teori elit tadi dan belajar untuk memaklumi kesimpulan-kesimpulannya. Mengapa? Karena konon Panji mengulik lagi politik Indonesia memakai pendekatan dua tokoh pencetus teori elit tadi.

Sebenarnya kami pun terkadang bicara politik juga di warkop, ikut-ikut sedikit lebay meniru obrolan para elit, terutama soal pilkada, pilpres, dan kelakuan elit-elit, meski tak terlalu sering. Sekedar obrolan sekali lewat saja. Ada yang memulai, ada yang menanggapi, lalu berlalu bersama kabut jalanan dan asap rokok.

Wajarlah. Jika berkaca pada perkembangan dinamika demokrasi elektoral kita, pilkada ataupun pilpres nampaknya bukan determinan dalam kehidupan rakyat kebanyakan, terutama kami-kami yang biasa ini. Masih banyak urusan hidup yang perlu ditarok di urutan teratas dalam daftar prioritas. Jadi mau ribut pilkada, ribut capres cawapres, ya ribut lah. Toh hidup tidak hanya soal siapa kepala daerah dan wakilnya, atau soal siapa presiden dan wakilnya.

Soal pilkada Jakarta tempo hari misalnya, sebagian bilang sebagai proyeksi dan representasi pemilihan presiden yang lalu sekaligus yang mendatang. Pesertanya para pembesar, satu-dua di antara mereka kebetulan saya sempat kenal juga, sepaket dengan tim engginering politik di belakangnya, rerata sedikit-sedikit kenal juga.

Tapi memang dasar, saya bukan bagian dari elit, jadi suka merasa sedikit mual kalau sudah ikut-ikut topik mereka. Terlalu jelata nampaknya otak saya ini. Kurang bisa diajak ke tengah, kurang bisa diajak ke jalur para elit. Walhasil, saya senyum-senyum saja saat tim si A, tim si B, atau tim si C, yang kebetulan satu meja kopi dengan saya, mempresentasikan kehebatan calonnya kepada saya.

Mereka sangat cerdas, mulutnya sampai berbusa-busa menjelaskan berbagai teori, personal attractiveness, atau track record kandidat yang mereka usung. Bahkan saya sampai termanggu-manggu saja. Dan karena saya rakyat jelata, saya hanya menimpali dengan senyum, meski di dalam hati gundahnya minta ampun, entah iya entah tidak omongan mereka, toh hanya tuhan yang mengetahui.

Tapi yang jelas, meskipun mereka mengeluarkan berbagai teori hebat, cerita panjang lebar atau presentasi ciamik terkait kandidat yang diusung, ada satu hal yang sama-sama mereka lupa. Mereka gagal menjelaskan hubungan kandidat dan pilakda dengan kehidupan nyata orang-orang kebanyakan seperti saya.

Jadi sorry to say, sebagaimana saya katakan saat itu, bagi saya pilkada hari ini hanya mirip-mirip pesta nikahan selepas lebaran haji saja. Rutinitas untuk memenuhi label demokrasi prosedural. Bahkan kawan saya yang lagi "nyantren" di George Melon University menyebutnya "scumpeterian democracy". Dan kawan-kawan warkoper menyebutnya "hiburan politik" semata.

Teori pemilihannya mungkin akan bercerita bahwa pilkada dan pilpres adalah sebuah mekanisme untuk "menempatkan pemimpin yang diidamkan" dan "mencopot atau menghukum pemimpin yang sudah terbukti tidak memihak kepentingan pemilih".

"To kick the rascal out", demikian kata Pippa Noris, profesor ilmu politik dari Harvard Government School. Tapi sayang, terkadang teori punya tempatnya sendiri dan sensasi fungsionalnya juga berlaku bagi kalangan tertentu saja, yang jelas teori tersebut kurang bergigi di warkop dan di ruang-ruang kepentingan rakyat kebanyakan.

Di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa jika masyarakat hanya diberi pemahaman tentang urgensi demokrasi elektoral di mana hak memilih menjadi salah satu hak penting dalam perspektif kemanusian, tanpa paham feed back yang pantas di balik aktualisasi hak pilih tersebut, maka raison d'etre demokrasi serta merta akan tercerabut dari intensi fundamentalnya. Akhirnya, demokrasi hanya dianggap sebagai bagian dari ritual biasa yang tak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak pascapencoblosan.

Jika essensi demokrasi bisa didekatkan pada idealitasnya, bisa dikawinkan dengan kepentingan faktual pemilih, maka serta merta pemilihan akan dianggap sebagai sebuah step krusial dalam proses kehidupan para pemilih.

Namun jika demokrasi hanya dianggap sebagai satu pesta di antara banyak pesta lainya, maka demokrasi tak lebih dari sebuah tumpukan kue atau seonggok tumpeng, yang jika tak disantap sekalipun, tak akan menyebabkan kelaparan setelah pestanya usai. Dengan kata lain, jika demokrasi elektoral hanya bagian dari "leha-leha" para elit di negeri ini, maka hak untuk tidak memilih pun bisa diinterpretasi sebagai hak yang memiliki level lebih tinggi ketimbang hak memilih.

Terkait dengan Pilpres mendatang, saya kira pesannya akan berlaku untuk kedua kandidat yang akan berlaga. Pesannya berbunyi, "tak penting siapa Anda, apakah incumbent atau penantang, selama kalian tak mampu menjadikan demokrasi elektoral sebagai mekanisme untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia, maka Anda tak lebih dari seorang penipu yang berkedok calon pemimpin".

Kurang lebih seperti itulah harapan atas demokrasi elektoral yang saya temukan di berbagai warung kopi selama ini.

***

Jannus TH Siahaan,
Penulis adalah Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran