Urusan pemerintahan, birokrasi yang terlalu berlarut-larut, tidak hanya membuat kebijakan atau urusan administrasi berjalan lambat, tetapi juga bisa berakhir pada suatu kegagalan. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan penyederhanaan regulasi guna mempercepat proses perizinan.
Melalui Pemerintahan Jokowi Jilid II ini, pemerintah telah melakukan penyederhanaan birokrasi sebagai program prioritas. Presiden Joko Widodo juga bertekad untuk terus melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran.
Beliau mengungkapkan bahwa investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan, sehingga prosedur yang panjang harus dipangkas. Selain itu, beliau juga meminta agar eselonisasi disederhanakan menjadi hanya 2 level, digantikan dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi.
Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta kepada para menteri, pejabat, dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Jika ditemukan ada yang tidak serius, Presiden akan menghentikan yang bersangkutan dari jabatannya.
Untuk percepatan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah bergerak cepat dengan mendorong seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret.
Setidaknya terdapat sembilan langkah yang harus segera dilakukan sebelum Desember 2019. Langkah-langkah tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, serta para Wali kota dan Bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.
Kesembilan langkah strategis tersebut akan diawali dengan identifikasi terhadap unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi. Lalu, dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.
Selanjutnya, dilakukan penyelarasan kebutuhan anggaran terkait besaran penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi. Kemudian para pimpinan instansi harus melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing yang berkaitan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna menciptakan sinergitas yang baik.
Proses transformasi jabatan struktural ke fungsional yang dilakukan berdasarkan hasil pemetaan akan dilaksanakan paling lambat minggu keempat Juni 2020.
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo berharap kepada setiap pimpinan instansi agar melakukan seluruh proses yang tercantum dalam SE secara profesional, bersih dari praktek KKN, menghindari konflik kepentingan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, dan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
Mari kita bersinergi dukung dan awasi proses penyederhanaan birokrasi. Semoga penyederhanaan birokrasi dapat berjalan baik dan lancar, sehingga meningkatkan investasi, membuka banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, hingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Indonesia Unggul. Indonesia Maju.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
