Yang perlu diwaspadai adalah, komposisi Menteri di Kabinet pun akan memicu persoalan lain di internal Koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang. Karena manusia juga bisa membikin kenyataan-kenyataan baru. Kalau tak ada orang mau membikin kenyataan-kenyataan baru, maka “kemajuan” sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari kamus umat manusia." ~ Pramoedya Ananta Toer.
Kalau sampai Jokowi lengser akibat dari penolakan terhadap Revisi UU KPK dan RKUHP, itu adalah sebuah kenyataan yang harus diterima, artinya PDIP dan Partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf gagal melindungi Jokowi.
Dan peristiwa ini adalah sebuah catatan buruk bagi DPR dan partai politik yang menginisiasi revisi UU KPK dan RKUHP. Kenyataannya, PDIP dan Partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf, mempunyai kepentingan sendiri di atas kepentingan negara dan bangsa.
Jokowi sebagai seorang pemimpin yang ingin membikin kenyataan-kenyataan baru, ternyata tidak mendapat dukungan dari Partai pendukungnya, karena mereka bukanlah bagian dari masyarakat yang menginginkan perubahan itu sendiri.
Sangat mungkin Jokowi dilengserkan, dengan masifnya gerakan mahasiswa sekarang ini yang menolak Revisi UU KPK dan RKUHP, bisa berimbas pada kekuasaan Jokowi.
Namun Pelengseran Presiden itu ada mekanismenya, dan itu tidaklah mudah. Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu:
1. Melakukan pelanggaran hukum berupa:
2. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.
Apakah ada pelanggaran yang sudah dilakukan Jokowi sesuai dengan apa yang termaktub seperti yang tersebut diatas.? Memang belum ada, tapi bisa saja kalau semua situasi tidak lagi terkendali, yang pada akhirnya mendesak Jokowi untuk mengundurkan diri, sangat mungkin terjadi.
Meskipun yang disasar adalah Gedung DPR-MPR, tapi Pemerintah adalah bagian dari kesepakatan pembahasan kedua Undang-Undang tersebut. Itu artinya peristiwa Pelengseran Soeharto tahun 1998 kembali terulang.
"Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang-orang lain pandai" ~Pramoedya Ananta Toer
Kita tidak bisa salahkan gerakan mahasiswa, karena sudah menjadi tugas mereka untuk mengawal Reformasi yang diamanahkan kepada mereka. Yang Salah itu para pemimpin yang selalu menganggap rakyatnya bodoh.
Tidak bisa dibilang kalau upaya DPR merevisi UU KPK dan RKUHP tanpa ada muatan politik, dan tidak bisa juga dibilang situasi ini tidak ditunggangi kepentingan lain.
Kita harus membuka mata bahwa, semua situasi yang terjadi akhir-akhir ini ada dalam satu rangkaian kepentingan yang sama, yakni Pelengseran Jokowi. Tidak bisa dinafikan bahwa semua ada dalam satu skenario.
Kalau koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak punya kepentingan lain selain mendukung dan mengawal Pemerintahan Jokowi, ngapain mereka mengusulkan revisi UU KPK, yang efeknya sangat besar terhadap stabilitas politik.
Kenapa hal tersebut tidak dilakukan setelah Pelantikan Jokowi, oleh DPR Periode 2019-20124, bukan oleh DPR Periode 2014-2019 yang nyawanya sudah Diujung Tanduk.
Pada kenyataannya, Koalisi Partai pendukung Pemerintah, kalah cerdik dengan partai oposisi yang jumlahnya cuma tiga Partai. Yang pada akhirnya mereka tinggal memukul gong Pelengseran Jokowi, lewat berbagai tekanan politik diluar ring kesepakatan di Parlemen.
Akhirnya Pelengseran Jokowi hanya tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu persetujuan Yang Maha Kuasa, karena tidak ada yang bisa terjadi dimuka bumi ini tanpa seiizin Yang Maha Kuasa. Itupun kalau memenuhi syarat untuk bisa dilengserkan.
Kalau Tuhan mengizinkan, maka Jokowi bisa dilengserkan, dan itu adalah 'Aib' bagi Partai Koalisi pendukung Pemerintah. Dan orang-orang yang memang menginginkan kejatuhan Jokowi menemukan momentumnya.
Keperkasaan PDI-P sebagai Pemenang Pemilu 2019, tidak memberikan arti apa-apa bagi kelangsungan kekuasaan Jokowi, karena meskipun memenangi Pilpres 2019, namun Jokowi tidak pernah dilantik sebagai Presiden.
Semoga saja apa yang dikuatirkan tidak terjadi, dan Jokowi tetap dilantik pada Bulan Oktober yang akan datang. Yang perlu diwaspadai adalah, komposisi Menteri di Kabinet pun akan memicu persoalan lain di internal Koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.
Wassalam...
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews