7 Indikator yang Menguntungkan Jokowi-Amin

Pada akhirnya Pilpres 2019, memposisikan undecided voters menjadi penentu kemenangan salah satu dari dua kandidat dalam kontestasi Pilpres. Undecided voters adalah pemilih yang belum menentukan pilihannya, berbeda dengan Golput. Sementara Golput adalah pemilih yang sudah menentukan pilihan untuk tidak memilih.

Golput sangat kecil kemungkinannya bisa dipengaruhi untuk memilih, posisinya sama dengan kelompok yang sudah menentukan pilihan Paslon. Yang masih mungkin akan memilih, dan menentukan pilihannya saat menjelang waktu pemilihan adalah undecided voters, kelompok inilah yang akan menentukan siapa  Pemenang Pilpres 2019.

Apa yang menyebabkan mereka memilih, dan menentukan pilihan kepada salah satu Paslon.?

Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Tim Pemenangan kedua paslon, apa yang menjadi daya tarik masing-masing Paslon, sehingga bisa mempengaruhi undecided voters ini untuk menentukan pilihannya. Sekedar performance saja tidak cukup, harus ada kelebihan dari masing-masing Paslon, yang jelas mereka akan lebih realistis dalam menentukan pilihan.

Penetrasi treatment dan program-program masing-masing calon sangat mungkin akan bisa mempengaruhi undecided voters, disinilah fungsi dan peranan Tim Pemenangan dibutuhkan. Partai pendukung masing-masing calon pun harus fokus dalam melakukan penetrasi program masing-masing calon.

Masing-masing kubu Paslon pastinya sudah melakukan survei internal, untuk mencari cara untuk merebut suara undecided voters dan swing voters. Bagi kubu 01, sebagai petahana Jokowi memiliki modal yang tidak dimiliki 02.

Ada 7 Indikator kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi, selama 4,5 tahun menjadi Presiden, ini menjadi modal bagi Jokowi untuk merebut undecided voters dan swing voters. Menjelang waktu pemilihan yang tinggal menghitung hari, modal ini cukup bagi Jokowi, disamping program Kartu Sakti yang sangat menjanjikan.

Berdasarkan Survei Vox Populi yang dilansir Pojoksatu.com, menyebutkan, sebagian besar publik merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yaitu sebesar 71,3 persen dan sebanyak 28,7 persen tidak puas.

Adapun tujuh indikator yang menunjukkan kepuasan publik atas kinerja Jokowi tersebut,

• Pertama infrastruktur, di mana kepuasan responden mencapai 77,6 persen. Sementara 22,4 persen responden merasa tidak puas dengan pembangunan infrastruktur.
• Kedua Pemberantasan korupsi, menjadi indikator yang membuat publik puas atas kinerja Jokowi. Tingkat kepuasan atas penanganan rasuah ini mencapai 76,2 persen dan 23,8 persen tidak puas.
• Ketiga adalah hubungan internasional, yaitu sebanyak 72,4 persen responden menyatakan puas dan 27,6 persen tidak puas.
• Keempat  adalah Penegakan hukum, untuk masalah penegakan hukum sebanyak 71,7 persen responden merasa puas dan 28,3 persen tidak puas.
• Kelima adalah Pendidikan, dalam hal pendidikan tercatat sebanyak 71,2 persen responden menilai puas dan 28,8 persen tidak puas.
• Keenam adalah Kesehatan, dalam isu kesehatan, 63,8 persen responden merasa puas dan 36,3 persen tidak puas.
• Ketujuh adalah perlindungan HAM, meski tingkat kepuasan tidak signifikan seperti enam isu sebelumnya, namun angkanya mecapai 58,1 persen dan yang tidak puas 41,9 persen.

Survei tersebut dilakukan Vox Populi Research Center pada periode 5-15 Maret 2019 dengan "margin of error" survei sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei itu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat mewakili 34 provinsi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Tujuh indikator ini menjadi modal yang bagus bagi pasangan Jokowi-Amin, apa lagi ditambah dengan Program Kartu Sakti Jokowi-Amin, yang antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah.

Tiga Kartu Sakti ini sangat memberikan solusi Bagi kebutuhan masyarakat, dan akan sangat meringankan beban pemenuhan kebutuhan hidup baik jangka pendek, maupun jangka panjang. Modal ini jelas tidak dimiliki oleh Prabowo-Sandi.

Program ini sudah masuk dalam APBN 2019, artinya hanya tinggal direalisasikan jika seandainya Jokowi-Amin terpilih, dan memenangkan Pemilu Presiden 2019. Upaya pensejahteraan masyarakat sebetulnya sudah didepan mata, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam Pemilu Presiden 2019, yang akan digelar serentak pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang.

***