Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pengawasan ruang digital untuk menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk judi daring yang semakin menyasar kelompok rentan seperti anak dan remaja.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di mana Meutya memaparkan bahwa ekosistem digital Indonesia membutuhkan fondasi pengaturan yang lebih kuat agar mampu menjawab kompleksitas risiko yang berkembang dengan sangat cepat.
Menurut Meutya, terdapat dua tantangan terbesar yang kini menonjol: derasnya arus disinformasi serta maraknya kejahatan digital yang memanfaatkan ketidaksiapan masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya.
Judi daring, penipuan digital, eksploitasi anak, dan manipulasi informasi menjadi ancaman nyata yang dapat menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi dalam jangka panjang.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Komdigi menitikberatkan langkah pada tiga pilar utama, yakni penguatan regulasi, pembangunan jaringan komunikasi publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan literasi digital masyarakat.
Ketiga aspek ini dirancang untuk memperkuat ketahanan digital nasional, termasuk dalam melindungi anak dari paparan konten berbahaya dan aktivitas ilegal berbasis teknologi.
Melalui berbagai regulasi, platform digital diwajibkan menerapkan teknologi verifikasi usia sehingga anak-anak di bawah batas tertentu tidak dapat membuat akun secara bebas.
“Sekali lagi, pada dasarnya aturan ini adalah mengatur agar penyelenggara sistem elektronik tidak secara teknis membiarkan anak-anak di usia tertentu masuk ke dalam ranah PSE-nya,” tegas Meutya.
Upaya pemerintah dalam memberantas judi daring turut diperkuat melalui sinergi lintas lembaga. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan bahwa intervensi Komdigi bersama PPATK, OJK, Bank Indonesia, dan Kepolisian RI menargetkan penurunan drastis perputaran dana judi daring.
“Judi daring menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sudah sering kita mendengar korban judi daring melakukan kejahatan karena terdesak setelah mengalami kekalahan,” ujar Nezar.
Selain itu, pemerintah turut memperhatikan tingginya risiko judi daring terhadap generasi muda. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, bahkan menyebut judi online sebagai bagian dari “tri wabah online” bersama narkoba dan pornografi.
Ia menegaskan bahwa kecanduan judi daring dapat menciptakan ketergantungan psikologis yang tidak kalah berat dibanding narkoba.
“Judi daring itu menjerumuskan. Menang sekali, ingin menang lagi. Kalah pun tetap penasaran,” ujarnya.
Melalui penguatan regulasi, literasi digital, dan kolaborasi antarlembaga, pemerintah berharap masyarakat—terutama anak dan remaja—mendapat perlindungan optimal dari ancaman digital.
[w.R]
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
