Bagaimana Kalau Anies Tidak Nyapres?

Bagaimana jika Anies Baswedan, tidak jadi nyapres? Bagus, sih! Setidaknya, Neno Warisman tidak akan begitu kebingungan. Karena dulu, sewaktu Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta (yang didukung Neno Warisman juga), bekas artis sinetron dan penyanyi itu, akhirnya kecewa. Kecewa pada Anies Baswedan. 

Karena Anies tidak memenuhi janji-janji sebagai gubernur. Pemimpin yang tak memenuhi janji, tidur di atas api neraka, begitu kata Neno Warisman. Bagi Neno, mimpi Anies Baswedan maju capres 2024, ketinggian. 

Ketika Amien Rais, mendirikan Partai Ummat, setelah gagal mendapat amanat nasional, Neno Warisman ikut deklarasi pendirian partai ini. Bahkan, posisinya Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat. Artinya, orang kedua setelah Amien Rais. Celakanya, dengan mengusung politik identitas, Partai Ummat pada Pilpres 2024 mendukung Anies Baswedan. Bagaimana reaksi Neno Warisman?

Tak lebih dari sebulan dari deklarasi Partai Ummat, Neno Warsiman mengundurkan diri dari partai Amien Rais itu. Alasannya, hendak mengurus anak. Itu masalah politik nasional? Bukan. Itu masalah Neno Warisman pribadi, bagaimana faktor personal subjektif begitu mewarnai ke- elit-an politikus kita. Tepatnya masalah Neno Warisman sendiri tentunya. 

Maka jadilah politikus seperti Jusuf Kalla. Tricky, dan karenanya penuh perhitungan. Sejak dia selonong boys milih ninggalin partainya, Partai Golkar, melaju menjadi cawapres bagi SBY. Ambisi politik Jusuf Kalla, memang patut dibanggakan. Bagaimana menjadi orang nomor satu, yang pertama, dari Indonesia Timur. 

Purna jadi wapres, dan dari sini sukses merebut partai ke tangannya, ia meniadakan konvensi partai yang semula mau ditradisikan Golkar. Pada Pilpres 2009, Jusuf Kalla maju sebagai capres melawan SBY, yang semula capres yang di-wapresi-nya. 

Jusuf Kalla kalah. Waktu itu, cawapresnya, Jendral Purnawirawan Wiranto. Tapi tidak kapok. Dia meniti karir lagi. Dalam Pilpres 2014, bersama PDI Perjuangan, menjadi cawapres Jokowi. Jokowi yang semula dihina Jusuf Kalla. Katanya, bakal hancur Indonesia jika dipimpin Jokowi. 

Pada waktu itu, Partai Golkar, partai asal Jusuf Kalla ini, mendukung Prabowo, sebagai lawan Jokowi. 

Hasil Pilpres 2014, luar biasa. Jusuf Kalla lagi-lagi berhasil menjadi wapres. Untuk kedua kali. Kali ini menjadi wakil presiden dari presiden yang semula dihinanya.

Turun tahta sebagai wapres, Jusuf Kalla menyatakan mau pensiun. Tapi, tunggu dulu. Pada tahun 2016, ketika baru dua tahun menjadi wapres Jokowi, ia melakukan manuver. Mendekati Anies Baswedan, bekas Menteri Jokowi yang diresuffle pada tahun pertama kabinet Jokowi. 

Jusuf Kalla dalam forum KAHMI (Keluarga Alumni HMI) mendorong Anies menjadi bidak politik masa depan. Anies Baswedan dimunculkannya sebagai lawan kuat Ahok, Gubernur DKI Jakarta, yang dituding Jusuf Kalla sebagai biang keonaran politik nasional. 

Sukses menjadikan Anies Baswedan, sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jusuf Kalla mempunyai investasi politik masa depan. Dari sini dia menyodorkan Anies Baswedan, sebagai calon Presiden dalam Pilpres 2024. 

Soal tudingan Ahok sebagai penista agama, karena Ahoklah yang disebut memulai perkara. Jusuf Kalla sangat sensi soal isu agama. Ia tidak menutupi rekam jejaknya, ketika mahasiswa dan aktif di HMI Makassar, ia melakukan perusakan fasilitas gereja dan vihara di kotanya. Ketika ditanyakan hal itu oleh Andi F. Noya (2023), Jusuf Kalla dingin saja menanggapi. Alih-alih membantah, malahan berkomentar rekam jejaknya itu dibongkar oleh Ade Armando. Jusuf Kalla justru terkesan bangga akan hal itu.

Disain besar mengusung Anies Capres 2024, bukan tanpa perhitungan. Dengan memanfaatkan sentimen lama, persahabatan dengan Surya Paloh sewaktu masih sama-sama di Golkar, dan sama-sama tersingkir dari partai itu jaman Aburizal Bakrie. Jadilah Jusuf Kalla bertandem dengan Surya Paloh, via partai Nasdem. Meskipun Surya Paloh, ternyata tak siap dengan resiko politiknya ketika berjauhan dengan Jokowi. 

Apalagi ketika justeru nasib Nasdem digantung oleh Jokowi. Padal Surya Paloh berharap mereka akan disingkirkan oleh Jokowi. Agar bisa dipakai,sebagai modal playing victim. Namun, Jokowi adalah politisi yang berbeda dengan para politik seniornya yang sudah belepotan noda-noda politik. 

Jokowi yang sejak awal pertemuan dengan Jusuf Kalla memang bermasalah (Jokowi tak menyangka bakal disodori cawapres Jusuf Kalla pada Pilpres 2014), bukan tidak melihat hal itu. Jusuf Kalla berasa sebagai master mind di belakang semua manuver Surya Paloh. Ibarat tukang sate, Jokowi kini tinggal membakar sate-sate itu satu-per-satu. Di sini analisisnya lantas dikaitkan dengan kasus korupsi Johny G. Plate oleh Kejakgung, dan kini menyusul Syahrul Yasin Limpo dalam penyelidikan kasus korupsi Kementan oleh KPK.

Murni hukum atau politik? Pertanyaan klasik, dan bodoh. Bau politik tentu tak terhindarkan. Menteri adalah pembantu presiden. Adalah jabatan politik. Apalagi kader partai politik. Pasti bau politik banget. Soal hukum, tinggal kita awasi apakah Kejagung dan KPK bisa membuktikan sangkaan dan/atau tuduhannya.  

Ketika Jusuf Kalla mengingatkan agar Jokowi tidak cawe-cawe dalam copras-capres, Jokowi langsung menjawab verbal, “Saya harus cawe-cawe, demi bangsa dan negara.”

Sebagai politikus dari Makassar, Jusuf Kalla tidak memahami makna cawe-cawe Jokowi yang datang dari Solo. Meskipun sesama dari Solo, Amien Rais juga belum tentu ngerti makna cawe-cawe. Mangkanya, pendiri Partai Ummat itu mengancam akan mengacak-acak Solo. Ditanggapi oleh Jokowi? Tidak. Cukup oleh Gibran, Walikota Solo yang menjawab kalem dalam bahasa Jawa; “Silakan datang, mengacak-acak Solo. Sekiranya berani.”

Dengan latar belakang seperti itu, apakah Anies Baswedan bakal tetap maju nyapres? Atau tepatnya, tetap dicapreskan? Tergantung pada centhelan. Meski Denny Indrayana dari Australia sana akan berkaok-kaok, Anies Baswedan dijegal penguasa. Emangnya, penguasa Indonesia siapa? Tahu? Atau tempek? Tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Karena masalah Anies juga tergantung internal partai-partai pendukung koalisi perubahan itu. Realitas politiknya, terjadi dua blok koalisi, antara pro Pemerintah (Jokowi) dengan oposisi. 

Apakah modal pencapresan Anies Baswedan hanya dilandasi hal itu? Agak aneh tentu. Dan salah membaca substansi kontestasi dalam politik, kecuali sekedar politik kekuasaan. Karena jika pun berhasil nyapres, kekalahannya bukan karena kelebihannya. Tapi karena kekurangannya. Mbok sumpih. 

Ribut copras-capres, hanya karena ego rebutan kekuasaan? Tak peduli bagaimana tingkat demokrasi turun, tapi korupsi meningkat? Dalam catatan Transparansi Internasional, dalam data serta fakta, secara nasional lembaga negara terkorup adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, lagi-lagi, sumbernya dari Partai Politik, yang mestinya paling bertanggung jawab soal bangsa dan negara.   

Kita tunggu saja, permainan politik ini. Masih ada ruang bermain hingga awal Oktober, 2023. 

Sunardian Wirodono