Jenderal Dr. H. Moeldoko SIP kepala staf kepresiden kabinet Jokowi telah bertindak gegabah dengan menyanggupi menjadi pimpinan versi KLB Deli Serdang. Apa yang terpikir oleh Moeldoko sehingga mau merusak harmoni partai Demokrat. Konstalasi politik sedang panas, Moeldoko malah memancing di air keruh. Ini menjadi pembelajaran politik buruk bagi partai politik karena membuat Demokrat di mata masyarakat cacat.
Pertaruhan Moeldoko hanya akan merusak reputasinya sebagai jenderal karir yang memuncak ketika diangkat sebagai panglima era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jenderal yang terang benderang karirnya harus mempertaruhkan reputasi di masa pensiunnya. Moeldoko harus memilih menjadi kepala staf KSP atau mundur. Itu pilihan realistis. Sebab jika masih jalan kedua duanya pasti akan ada pertempuran kepentingan di satu sisi sebagai bagian dari pemerintah di sisi lain sebagai perusak harmoni kehidupan partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
Barisan jaket biru berlambang mercy tidak ingin ada perpecahan maka apapun yang dilakukan oleh Moeldoko cacat secara hukum. Mereka yang berada di seberang sebaiknya mundur karena yakin bahwa kemenkumham tidak akan mengesahkan AD ART mereka karena cacat hukum.
Bagaimanapun Demokrat versi Moeldoko tidak legal, maka sebaiknya Moeldoko harus tahu diri untuk tidak boleh masuk terlalu dalam dalam urusan kehidupan rumah tangga partai Demokrat. Keputusan sudah final AHY adalah pimpinan partai secara aklamasi dan dan terpilih dari berbagai pelosok tanah air.
Moeldoko dalam keterangannya yang dimuat di CNN mengatakan:”Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, kekisruhan sudah terjadi arah demokrasi bergeser di dalam tubuh demokrat, “kata Moeldoko dalam sebuah tayangan video.
Pernyataan Moeldoko tendensius karena hanya datang dari para pengacau dan mereka yang kecewa terhadap SBY dan keluarganya. Dari berbagai pernyataan Moeldoko itu jelas bahwa Mantan Panglima era SBY itu telah lupa budi baik Presiden ke 6 yang telah mengangkatnya menjadi TNI dengan pangkat tertinggi dan karir tertinggi sebagai panglima ABRI. Seharusnya Moeldoko tidak menerima pinangan sebagai pimpinan Demokrat versi KLB. Ini menyakiti nurani partai demokrat secara keseluruhan. Jika menjadi partai solid tidak boleh ada kubu – kubuan yang akan membuat masyarakat terbelah dan menganggap Demokrat tidak profesional.
Banyak kritik datang, banyak pendapat bahwa Demokrat akan hancur jika membiarkan perseteruan terus berlangsung. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengingatkan pada kubu KLB Deli Serdang untuk diam dan tidak menyebarkan fitnah tentang Demokrat apalagi mengaitkan Edhi Baskoro dengan kasus Korupsi Hambalang. Andi Malarangeng juga meminta agar jangan mengaitkan Ibas dengan Hambalang, dia tidak terlibat.
Demokrat mengingatkan pada Jenderal Moeldoko agar tidak memprovokasi membuat berita hoaks, membuat fitnah yang membuat Demokrat secara keseluruhan dirugikan. “Jika memang tidak punya bukti apa - apa, jangan sibuk menebar fitnah dan Hoax. Sebaiknya diam saja daripada mengotori raung publik dengan kata- kata yang tidak bermanfaat.”lanjut Herzaky.
Perseteruan partai bagaimanapun akan merugikan partai maka sebaiknya Moeldoko segera mundur dan fokus pada pekerjaannya. Campur tangannya terhadap demokrat hanya akan membuat partai menjadi rapuh, itu hanya akan memicu delegitimasi aspek politik, sosial dan agama.
Jangan sampai muncul anggapan bahwa Moeldoko seorang jenderal yang tidak tahu terimakasih, dulu menikmati apa yang diberikan Demokrat, sekarang malah berkianat, dulu begitu kukuh pada sumpah Sapta Marga sekarang cenderung melupakan.
Dalam adat ketimuran apa yang dilakukan oleh Moeldoko itu tidak patut Moeldoko harus kembali pada sumpah Sapta Marga dan kode etik keprajuritan. Satria yang baik mau menghargai apa yang sudah diberikan pimpinannya yang telah mengangkatnya sebagai prajurit dengan jenjang tertinggi bukan malah menikam dari belakang kepercayaan.
Bagi Moeldoko sebuah pilihan politik itu pahit tetapi ia harus berani memutuskan.
Moeldoko bahkan tidak memberitahu pada anak dan istrinya atas keputusan yang ia ambil. Moeldoko menandaskan ia sudah terbiasa mengambil keputusan demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu bagi kubu seberang “jangan bawa – bawa presiden dalam persoalan ini.”
Apapun keterangan Moeldoko Demokrat AHY menghimbau agar Moeldoko tidak boleh campur urusan partai. KLB menurut Demokrat hanyalah gerombolan sakit hati yang membuat kisruh partai saja.
Urusan dengan politik dan partai butuh stamina dan kecerdasan agar tidak termakan oleh narasi- narasi menyesatkan yang membuat kondiri partai menjadi kurang mendapat simpati masyarakat, jangan sampai masyarakat semakin antipati terhadap partai politik. Para politisi harus punya bekal kuat agar ia bisa menjelaskan bahwa partai politik tidak sekotor yang dipikirkan masyarakat. Sebab ada kecenderungan kepercayaan masyarakat pada partai politik menurun.
Partai politik terutama Demokrat harus berbenah agar tidak ditinggalkan masyarakat pemilihnya. Caranya saat ini harus bisa merangkul kubu KLB Deli Serdang Pimpinan Moeldoko.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews