Untuk menutupi ongkos hidup kuliah di perantauan, Sari juga jadi reseller pulsa data dan token listrik untuk teman-teman.
AKSI jalanan senantiasa memilih tumbal sekaligus pahlawannya.
Di Makassar, aksi penolakan Omnibus Law atau UU "sapu jagat" Cipta Kerja, memilih seorang mahasiswi diploma III.
Ini tak biasa dalam aksi bereskalasi nasional.
Namun, demikianlah faktanya. Sari Labuna, hingga Minggu (17/10/2020) ini sudah 12 hari dikerangkeng aparat negaranya.
Dia jadi tersangka pengganggu kenyamanan publik, usai membawa keranda mayat bergambar Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri.
Tribun melaporkan:
Lewat 36 jam sudah, Sari Wahyuni Labuna (21 tahun), mendekam di sel terungku Mapolrestabes Makassar, Jumat (9/10/2020). Mahasiswi Diploma III kesehatan di Makassar ini digelandang bersama 30 rekannya usai mengusung keranda mayat bergambar Puan Maharani, Ketua DPR RI di pertigaan Jl Sultan Alauddin - Jl Andi Pangeran Pettarani, Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Makassar, Kamis (8/10/2020) malam.
Kini Mahasiswi semester akhir jurusan kesehatan gigi STIKES Amanah, Makassar ini, ditahan bersama 224 mahasiswa dan 4 warga. Mereka menolak Undang Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).
"Kita belum ada opsi melepaskan mereka,” kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo kepada Tribun, Jumat (9/10/2020) malam.
Hingga pukul 21.00 WITA, pesan kiriman dan panggilan Tribun di nomor ponsel aktivis kelahiran Liang, Kabupaten Luwuk Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah ini, belum direspon.
Sari termasuk jenderal lapangan aksi. Dia termasuk sosok aktivis yang selalu merespon baik wartawan.
Siapa Sari Labuna?
Sari Wahyuni Labuna (21 tahun), mahasiswi diploma III kesehatan di Makassar ditahan di Mapolrestabes Makassar setelah berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja (istimewa)
“Dia bukan aktivis kaleng-kaleng. Dia kritis, mandiri dan selalu senyum,” kata salah seorang rekannya di program diploma III, Jurusan DIII Keperawatan Gigi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Amanah Makassar, Kass-Kassi, Jl Hertasning Baru, Makassar.
Di kampus diploma itu, Sari aktif di lembaga, badan eksekutif mahasiswa.
Awal tahun 2019 lalu, Sari terpilih sebagai Wakil Presiden Mahasiswa STIKES Amanah Makassar untuk periode 2019-2020.
Dia mendampingi Muh. Syukri Yusuf, sebagai presiden BEM STIKES Amanah Makassar.
Mulai kuliah tahun 2017, alumnus SMKN Liang, Bangka Kepulauan. Sulteng ini aktif di pergerakan sejak semester II.
Daya kritisnya mulai terasah saat diajak seniornya bergabung di lembaga ekstra kampus berbasis gerakan bela kepentingan rakyat, Komite Pejuang Kerakyatan.
Sejak 2019 lalu, Sari bahkan dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Sulawesi Selatan.
Tugasnya, selain menggalang massa, mengatur detail logistik demo, Sari juga menyiapkan kerangka isu, dan materi agitasi saat orasi di lapangan.
“Jika kau menghamba pada ketakutan maka kau akan memperpanjang barisan perbudakan. . . #KPK (Komite Pejuang Kerakyatan),” tulisnya di akun instagramnya, Juli 2020 lalu.
Selain di KPK, Sari juga tercatat sebagai Sekretaris Bidang Keilmuan dan Kaderisasi di Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Kepulauan (IKMB) Makassar Periode 2019/2020.
Di akun facebooknya, Sari Labuna sendiri menyebut, Makassar adalah kota para demonstran.
“Torang tunggu komu di mkssr kota daeng kota para demonstran.”
Istilah Kota Para Demonstran ini dikemukakan Sari, saat memberi caption bagi foto unggahan yang menggambarkan pengurus Ikatan Keluarga Mahassiswa Bangkep (Banggai Kepualauan) Makassar, tahun 2019 lalu.
Laiknya aktivis millennial, Sari Labuna juga aktif di kegiatan kerelawanan sosial, dan lingkungan hidup.
Dari beberapa unggahan forto dan video di akun media sosialnya, Sari juga aktif sebagai pengiat lingkungan hidup di Komunitas Siri' Na Pacce.
Beberapa kolase foto juga menggambarkan Sari, aktif di Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) dan ACT.
Aktivis luar kampus, untuk membela kepentingan orang banyak terasah saat aktif di KPK dan Gerakan Rakyat Makassar (Gerak).
Sejak awal tahun lalu, dia mulai aktif menolak RUU Cipta Kerja.
Dia juga menggalang jaringan aktivis membela buruh dan pekerja untuk aksi di DPRD.
Bersama FPBN, SP DANAMON, FSB KAMIPARHO, SPN, GSBN, SP ANGGING MAMMIRI, GRD, LBH MAKASSAR, FNK, KPR, KPA, SRIKANDI, KPK, LMND, PPI, KSM, SP PPI, dan FPPI, usai Lebaran Idul Adha, Kamis (16/07/2020) di depan DPRD Sulawesi Selatan.
Bersama rekan-rekan aktivis mahasiswa kesehatan, wanita musa dan energik ini juga turun ke jalan, meminta Polda Sulsel mengusut insiden kebakaran di kantior dinas kesehatan Sulsel, Tamalanrea.
“Hasil investigasi kami, ruangan Kadis, pembangunan sosial dan kesejahteraan (PSDK) dan keuangan dan data, menurutnya mencurigakan.”
Saat pandemi, Sari menunjukkan bahwa hidup juga harus memperjuangkan kemaslahatan diri dan keluarga. Dia memanfaatkan marketplace di media soial, Instagram, Facebook, dari kos-kosannya di kawasan Minasa Upa, Makassar, Sari Labuna menjajakan kue basah dan kering ibunya di Luwuk Banggai dan buatannya di Makassar.
Untuk menutupi ongkos hidup kuliah di perantauan, Sari juga jadi reseller pulsa data dan token listrik untuk teman-teman.
Ia menamai usahanya, Labuna Cell, nama orangtuanya.
Di kampunya, di Liang, Banggai Kepulauan, dia juga mambantu ibunya berdagangag makanan siap saji di Pasar Bajo, Banggai.
Makanan terlaris adalah jenis sayuran daun pepaya, sayur daun singkong, dan lauk pauk.
Bahkan, saat saat kuliahnya mulai berkurang, Sari memanfaatkan keahliannya sebagai tenaga perawat kesehatan gigi.
Dia menawarkan paket scaling, atau membersihkan karang gigi di sebuah klinik milik dosennya di kawasan Panakkukang, Makassar.
***
Disclaimer: artikel ini terbit di koran Tribun Timur edisi Sabtu (10/10/2020)
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
