Kekuasaan tertinggi bukanlah ditangan Jokowi, tapi ditangan rakyat. Rakyat berdaulat terhadap kekuasaan, sesuai dengan amanat UUD 1945.
Perlu kebesaran jiwa seorang Prabowo untuk menjadi 'pembantu' Jokowi. Seperti halnya Wiranto dan LBP, yang menanggalkan egonya sebagai seorang Mantan petinggi di Republik ini. Apalagi Jokowi cuma Wong ndeso, bukanlah dari kalangan elit.
Pada kenyataannya, Jokowi adalah orang nomor satu di Republik ini. Itu tidak terbantahkan. Tuhan meninggikan derajatnya karena niatnya, karena pengabdian dan sikapnya yang tidak memberikan jarak dengan siapapun.
Meskipun Prabowo secara posisi lebih rendah dari Jokowi, tetap akan diperlakukan duduk sama rendah dengan Jokowi. Biar bagaimanpun, Prabowo yang pernah dua kali menjadi rivalnya, akan dia perlakukan sebagai kawan seperjuangan untuk membangun negeri ini.
Pada awalnya mungkin berat bagi seorang Prabowo yang selalu menempatkan diri lebih tinggi dari orang lain, untuk memposisikan diri dibawah Jokowi. Dan Jokowi akan membaca situasi tersebut, dia akan berusaha untuk 'duduk sama rendah, berdiri sama tinggi' dengan Prabowo.
Tidak semua manusia bisa mempersiapkan mental untuk berada di posisi bawah, apalagi sudah biasa menempatkan dirinya selalu diatas. Perlu jiwa besar untuk menerima semua keadaan, dan tidak perlu diragukan, Prabowo seorang ksatria, dia punya jiwa besar.
Sinergisitas ini memang perlu diapresiasi, tapi tidak semua orang punya jiwa besar untuk bisa menghargai, sebagai sebuah niat kebersamaan untuk kepentingan Bangsa dan negara. Sebagai Masyarakat pun harus melihat semua hal secara positif, tanpa ada kecurigaan.
Jokowi dianggap spekulatif memberikan posisi jabatan Menteri Pertahanan. Bukan tanpa maksud, bukan juga cuma sekedar berbagi kekuasaan. Tentunya semua sudah dikalkulasikan secara matang.
Jokowi ingin memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk membuktikan ucapannya, bahwa dia lebih TNI dari TNI, ditangannya pertahanan Indonesia akan lebih diperhitungkan. Kementerian Pertahanan adalah pemegang porsi anggaran terbesar dalam APBN.
Ini bukan sekedar menerima jabatan sebagai pembantu Jokowi, tapi juga merupakan ujian bagi Prabowo untuk membuktikan semua ucapannya saat Debat Pilpres yang lalu. Kesetiaan Prabowo kepada negara pun akan dipertaruhkannya.
Beberapa orang yang tersandung kasus Makar terhadap pemerintah adalah pendukung Prabowo, dan ormas-ormas yang ada dibarisannya, yang selama ini terus merongrong kekuasaan, itupun menjadi tantangan bagi Prabowo, seperti apa Prabowo memposisikan diri dihadapan mereka.
Bagi Jokowi memosisikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, adalah sesuatu yang sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dimiliki oleh Prabowo. Sebagai Mantan Jenderal, pastinya Prabowo mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Jokowi terhadapnya.
Yang harus difahami oleh loyalis Prabowo adalah, suara mereka bukan lagi suara Partai, mereka adalah bagian dari kekuasaan itu sendiri. Secara konstruktif kritik tetap bisa dilayangkan, tapi membabi-buta mengkritik Pemerintah, sama halnya dengan mengencingi periuk nasi mereka sendiri.
Prabowo memang tidak sama tinggi dengan Jokowi, namun beban dan tanggung jawabnya adalah juga tanggung jawab Jokowi. Ketika Prabowo tidak mampu membuktikan semua ucapannya, maka Jokowi pun tidak segan-segan untuk memecatnya.
Jokowi dan Prabowo sama tinggi dalam mengemban amanah rakyat. Satu kata dan perbuatan akan dituntut oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi bukanlah ditangan Jokowi, tapi ditangan rakyat. Rakyat berdaulat terhadap kekuasaan, sesuai dengan amanat UUD 1945.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews