Warga Papua 100% mendukung Otsus karena mereka merasa daerahnya makin maju pasca diberlakukannya program ini, sejak tahun 2001. Otsus dinilai berhasil membuat wajah Papua berubah jadi makin modern.
Karena telah dibangun banyak infrastruktur dan fasilitas umum yang sudah dimanfatkan oleh rakyat Papua. Mereka juga menolak OPM dan tidak mau mendirikan Republik Federal Papua Barat.
Papua adalah wilayah timur Indonesia yang memiliki banyak potensi. Mulai dari fisik rakyatnya yang kuat, sampai hasil bumi yang kaya. Masyarakat di Papua hidup dengan damai, kecuali ketika ada serangan dari kelompok separatis. Mereka ingin mengajak warga untuk memberontak dan mengkampanyekan Papua merdeka.
Padahal warga Papua tidak suka jika dipaksa untuk bergabung dengan OPM. Sejumlah warga di Wamena melakukan aksi protes dengan membakar bendera bintang kejora (bendera kebangsaan OPM). Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk setia kepada NKRI dan menolak jika diajak membentuk Republik Federal Papua Barat.
Aksi protes warga sipil Papua ini merupakan wujud kebencian mereka terhadap OPM. Pasalnya, kelompok separatis ini selalu memaksa masyarakat untuk mengibarkan bendera bintang kejora pada tanggal 1 desember, saat ulang tahun OPM. Padahal warga tidak ada yang mau melakukannya, karena lebih memilih mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya.
Masyarakat tidak mau bergabung dengan OPM walau mereka menakut-nakuti dengan senjata KKB (kelompok kriminal bersenjata), karena sudah nyaman menjadi WNI. OPM tak akan pernah tahu, saat ini warga dimanjakan oleh pemerintah berkat program Otsus. Setelah ada Otsus, ada berbagai kemajuan di Papua, sehingga daerah ini makin modern dan rakyatnya makmur.
Bagi OPM, pemerintah pusat adalah penjajah, oleh karena itu mereka menentang Otsus. Seperti pada beberapa saat lalu, ketika Jalan Trans Papua masih dalam tahap pembangunan, ada gangguan dari sejumlah anggota OPM.
Setelah kejadian itu, maka pengamanan pekerja makin ditingkatkan, dan bekerja sama dengan aparat. OPM juga tak paham bahwa masyarakat lebih memilih pemerintah pusat dan mendukung Otsus.
Pada akhir februari 2021, sejumlah warga dari perwakilan wilayah adat Tabi dan Seireri menggelar aksi damai di depan sebuah hotel.
Karena di dalam hotel ada anggota majlis rakyat Papua (MRP) yang sedang rapat. Mereka menyatakan dukungannya terhadap otonomi khusus, yang akan dilanjutkan tahun ini.
Ondofolo Baskuliboi, ketua aksi ini, menyatakan bahwa MRP harus mendengarkan suara rakyat dan harus tetap melaksanakan Otsus jilid 2.
Mereka tidak boleh memutuskan sendiri. Dalam artian, walau MRP adalah perwakilan rakyat Papua, tetapi mereka harus tetap meminta saran dan pendapat dari rakyat.
Masyarakat ngotot minta Otsus dilanjutkan karena sudah mendapatkan banyak manfaat dari program ini. Para mama (sebutan untuk ibu-ibu di Papua) di wilayah Abepura telah mendapatkan bantuan pinjaman modal, sehingga bisa berjualan sayuran dan hasil bumi lain di pasar. Anak-anak juga mendapat beasiswa, sehingga bisa sekolah sampai SMA, bahkan kuliah (bagi yang berprestasi).
Selain itu, dana Otsus juga disalurkan di bidang kesehatan. Sehingga warga tidak harus pergi jauh ke Jayapura atau Manokwari saat akan berobat ke Rumah Sakit. Namun mereka bisa langsung ke Puskesmas terdekat, karena di sana ada tenaga kesehatan yang mumpuni dan fasilitas kesehatan yang memadai.
Masyarakat Papua sudah tegas menolak OPM karena kelompok separatis itu tidak setia pada negara. Mereka ogah diajak bergabung ke Republik Federal Papua Barat dan lebih memilih untuk ikut NKRI.
Karena dengan menjadi WNI, rakyat Papua mendapatkan bayak fasilitas berkat dana Otsus. Mulai dari infrastruktur, fasilitas kesehatan, sampai beasiswa.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews