Sejak diangkat jadi menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo, Erick Thohir melakukan banyak gebrakan. Ia berusaha keras mengangkat banyak perusahaan BUMN dari jurang kepailitan. Salah satu cara untuk merombak BUMN adalah dengan menaruh beberapa orang yang berstatus Jendral Polisi dan Perwira Tinggi TNI jadi komisaris. Banyak orang yang meragukan keputusannya, namun Erick beropini bahwa hal ini diperlukan agar kinerja perusahaan BUMN jadi lebih baik dan profesional.
Erick Thohir adalah menteri BUMN yang dikenal berani karena membuat beberapa keputusan yang membuat publik bertanya-tanya. Salah satu langkahnya yang membuat orang heboh adalah ketika menunjuk beberapa orang jadi komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN. Mereka memiliki background bukan orang sipil, melainkan dari militer dan polri. Bahkan statusnya adalah perwira tinggi TNI dan jendral polisi.
Salah satu perusahaan BUMN yang memiliki komisaris yang berasal dari kalangan militer adalah Pelindo I, yakni Achmad Djamaluddin. Bahkan ia menjabat sebagai komisaris utama. Selain itu, di perseroan plat merah lain yakni PT Aneka Tambang Tbk, komisarisnya adalah Jendral Polisi Bambang Sunarwibowo. Jendral Bambang masih aktif jadi sekertaris jendral Badan Intelijen Negara.
Perusahaan BUMN lain yang diurus oleh aparat adalah Bukit Asam, malah ada 2 komisaris yang masing-masing berasal dari polri dan TNI. Yakni Marsekal Madya Andi Pahril Pawi dan Irjen Carlo Brix Tewu.
Masyarakat pun heran mengapa komisaris BUMN harus berasal dari militer dan polri? Apakah tidak percaya pada orang sipil? Apakah nanti jadinya seperti di era orde baru, di mana kekuasaan dicengkram oleh militer? Erick Thohir yang ditemui di kantor kementerian BUMN menjelaskan alasannya agar tidak ada tuduhan lagi di masyarakat. Menurutnya, tidak semua komisaris berasal dari kalangan polri dan militer.
Buktinya adalah masih ada komisaris perusahaan BUMN yang berasal dari kalangan sipil, seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ditugaskan di Pertamina.
Pengangkatan para jendral TNI dan polri jadi komisaris di perusahaan BUMN karena ada kebutuhan organisasi. Jadi bukan bagi-bagi kekuasaan. Penunjukan mereka diharap bisa membenahi permasalahan yang ada pada tiap perusahaan BUMN. Sebagai contoh, di sebuah perseroan plat merah yang bergerak di bidang pertambangan. Tentu bakal ada konflik saat mengolah lahan tambang dan juga perizinan. Jadi komisarisnya yang berstatus sebagai petinggi militer bisa menyelesaikan masalah itu dengan ketegasannya.
Selain di perusahaan BUMN pertambangan, Erick Thohir juga menempatkan aparat di perusahaan asuransi plat merah. Menurutnya, penunjukan itu karena sekarang ada banyak isu seputar asuransi, salah satunya adalah uang premi yang susah dicairkan. Jadi diharapkan komisaris yang juga aparat bisa menyelesaikan problem ini, karena dia mengerti tentang hukum.
Hal ini menunjukkan bahwa penunjukan para petinggi polri dan TNI untuk jadi komisaris di perusahaan BUMN karena untuk mengurai masalah yang ada di dalamnya, agar tidak semakin ruwet. Para aparat tersebut juga terbukti cerdas dan paham hukum. Selain itu, komisaris tersebut tentu memiliki wibawa yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Jadi ketika ada oknum yang berusaha mengakali salah satu perusahaan BUMN, akan jadi sungkan dan takut.
Penunjukan beberapa jendral polisi dan petinggi TNI jadi komisaris BUMN yang dilakukan oleh menteri Erick Thohir ada alasannya. Mereka dijadikan komisaris karena kecakapannya dalam bidang hukum, dan tentu sudah berpengalaman menangani banyak orang. Diharapkan mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada pada perusahaan BUMN tersebut dan mengubahnya menjadi perseroan plat merah yang profitable.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews