Arus Balik Melawan Radikalisme

Saya tidak heran jika ada perlawanan dalam "perang melawan radikalisme". Bukan dari penganutnya karena jumlahnya jauh lebih sedikit dari Muslim Indonesia secara keseluruhan. Namun perlawanan itu datang dari "kalangan muslim biasa".

Mereka gerah dan tidak suka dengan cara-cara pemerintah. Salah satunya, mereka yang bercelana cingkrang tapi membenci radikalisme dilecehkan kawan-kawannya sebagai kadrun.

Hanya saja, langkah MUI Jatim cukup mengagetkan. Reaksi kebijakan pemerintah melawan radikalisme itu muncul begitu cepat. Kurang sebulan sejak pelantikan menteri agama. Dan itu terjadi di provinsi yang mati-matian memenangkan Jokowi. Bukankah ini ironi?

Semua ini disebabkan karena upaya memberantas radikalisme dilakukan serampangan. Melarang pemakaian cadar dan celana cingkrang hanya menyentuh asesoris belaka. Tidak pada pahaman ideologisnya.

Tentu ASN akan menanggalkan cadar dan tidak bercelana cingkrang sesuai aturan menterinya. Tapi apakah itu akan meniadakan ideologi radikal - jikapun ada- pada benak mereka? Jelas tidak.

Malahan yang terjadi adalah efek tekan balon. Ditekan dari satu sisi, menggelembung di sisi lain. Inilah yang bisa dijadikan kerangka analisa mengapa MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa imbauan pejabat untuk tidak menyampaikan salam di luar Islam yang juga didukung MUI Pusat.

Ini bisa dipandang sebagai sebagai bagian perlawanan kampanye melawan radikalisme pemerintahan Jokowi.

Jika sudah begini, apa yang bisa diperbuat oleh Menteri Agama? Yang sejak awal sudah berhadapan dengan aneka tentangan dan perlawanan. Sementara grand design memerangi radikalisme tidak kunjung dibuat.

Akhirnya menteri agama menerapkan aturannya sendiri tentang pelarangan itu di lingkungan kerjanya. Yang ditertawakan banyak orang pada akhirnya. Yang juga disambut nyinyiran karena kampanye doa dalam bahasa Indonesia disambut oleh rencana masjid di sebuah BUMN yang mengundang ustad dobol. Dan itu dibiarkan. Sementara penutupan gereja terus berlangsung disaat menteri agama tidak henti-hentinya beretorika tanpa langkah nyata.

Salah langkah ini makin diperparah dengan tiadanya upaya merangkul para ulama dari NU dan Muhammadiyah. Keduanya tidak senang dengan manuver menteri agama yang mereka mungkin lihat sebagai memakai cara tentara ketimbang cara ulama.

Sampai sekarang, menteri agama belum sowan ke ulama NU dan Muhammadiyah, pesantren atau dengan MUI sekalipun yang jaraknya cuma selemparan batu dari kantor sang menteri. Padahal fatsun politik demikian sangat penting dalam mendapatkan dukungan dalam memerangi radikalisme. Disadari atau tidak, sang menteri sudah menciptakan jarak dengan mereka.

Langkah terbaru MUI Jatim yang didukung MUI Pusat sangat mungkin akan didukung oleh MUI di berbagai daerah. Yang bakal membuat para pejabat serba salah. Ini adalah bentuk perlawanan tidak langsung terhadap kebijakan pemerintah melawan radikalisme. Harusnya ini tidak terjadi jika sejak awal menteri agama mendekati para ulama menjabarkan gagasan dan kebijakannya sekaligus mendapatkan masukan dan dukungan.

Sementara di akar rumput, perang melawan radikalisme yang cuma sampai pada aksesorisnya justru mengentalkan sentimen bela Islam. Yang merayap diam diam di banyak kalangan dan bakal meledak di saatnya nanti. Seperti aksi 212.Bahkan lebih hebat lagi.

Ini yang sebenarnya harus diwaspadai. Yakni munculnya kelompok yang sebenarnya benci radikal berbalik arah mendukung tidak langsung gerakan radikalisme atas dasar ketidaksenangan mereka melihat cara-cara pemerintah menanggulangi pahaman itu.

Skenario buruk ini hanya bisa ditangkal jika menteri agama yang dianggap cari gara-gara mengkaji ulang aneka langkahnya. Agar upaya bagus melawan radikalisme tidak balik menampar wajahnya.

Salah satu caranya adalah mulailah sowan ke ulama NU dan Muhammadiyah. Cium tangan mereka. Agar kekecewaan mereka reda.

Pasti Jenderal Fachrul Razy bakal dapat hidayah.

Insya Allah.

***