Bukit Soeharto ini areanya cukup luas, dan dimiliki negara, sehingga jika ibu kota pindah di sini pun bisa lebih menekan biaya penguasaan lahan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), akhirnya secara resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Lokasinya terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Kedua lokasi tersebut tentu saja sudah melalui kajian yang cukup mendalam dan juga dalam rentang waktu yang tidak sebentar, sehingga Jokowi menganggap wilayah tersebut paling ideal untuk menggantikan Jakarta.
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, tentu saja bisa menjadi polemik di tengah masyarakat. Bahkan, sebelum diumumkan Jokowi, tak sedikit para politisi mempertanyakan urgensi pemindahan ibukota.
Mulai dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang mengatakan pemindahan ibu kota perlu berbagai pertimbangan, yang berkaitan dengan lokasi dan sumber daya alam di daerah yang baru.
Bahkan, secara politis, Zulhas menyinggung agar Jokowi lebih fokus pada insiden yang terjadi di Papua, dibandingkan mengumumkan ibukota baru.
Ada juga pernyataan yang datang dari Sandiaga Uno. Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini mengusulkan rencana pemindahan ibu kota, sebaiknya dilakukan melalui referendum, meminta persetujuan rakyat. Sandi pun menilai rencana pemindahan ibu kota saat ini, belum menjadi prioritas pemerintah.
Dua pernyataan politikus di atas, penulis kutip hanya untuk mewakili di antara banyak pihak yang merasa pemerintah belum perlu memindahkan ibu kota mulai dilakukan saat ini.
Pemikiran serupa mengenai belum urgensinya memindahkan ibu kota, bukan hanya terjadi saat ini. Penulis meyakini, dari dulu rencana pemindahan ibu kota hanya menjadi wacana yang tak pernah terealisasi. Padahal, urgensi pemindahan ibu kota sudah dipikirkan sejak Presiden Pertama RI Sukarno masih berkuasa.
Jika kita tengok ke belakang, Presiden Sukarno diketahui pernah berniat memindahkan pusat pemerintahan Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Namun, wacana itu tak kesampaian, karena pada tahun 1960-an Indonesia ditawarkan menjadi tuan rumah Asian Games, sehingga saat itu Sukarno lebih memilih menyelenggarakan even olahraga berkelas internasional, yang memang untuk pertama kali bagi Indonesia.
"Bung Karno serius, bukan hanya sekedar mewacanakan, tapi juga sudah membuat desain sederhana, dan Bung Karno datang menindaklanjuti," kata Sejarawan LIPI, Asvi Arwan Adam saat acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).
Nah, jika penulis sedikit menyinggung lokasi Bukit Soeharto di Kalimantan Timur sebagai lokasi yang akan menjadi ibu kota, bukan tanpa alasan.
Untuk diketahui, Bukit Soeharto ini areanya cukup luas, dan dimiliki negara, sehingga jika ibu kota pindah di sini pun bisa lebih menekan biaya penguasaan lahan.
Selain itu, lokasinya di Pulau Kalimantan, juga menjadi sangat strategis sebagai ibu kota negara, karena posisinya tepat di tengah-tengah Nusantara.
Dengan kata lain, pemindahan ibu kota yang direncanakan Presiden Jokowi, bukan ujug-ujug datang semata. Wacana dan kajiannya sudah cukup lama,yang menurut Jokowi sekitar tiga tahun lalu.
Bahkan, kalau mau ditelusuri, dua presiden kita, baik Sukarno maupun Soeharto seakan sudah memberikan "wangsitnya" untuk memudahkan langkah-langkah Jokowi memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Berikut apa yang dikatakan Jokowi melalui akun Instagramnya.
Sangat juga beralasan, jika rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks pemerataan. Seperti kita ketahui, selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa, akhirnya membuat Pulau Jawa semakin padat dan itu justru menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
Dengan demikian, menjadi sangat relevan bila pemindahan ibu kota harus sesegera mungkin dilakukan. Bila tidak, maka ketimpangan antara Jawa dan Luar Jawa akan semakin melebar, dan itu merupakan hal yang tidak sehat bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kapan lagi kalau tidak sekarang, karena yang lalu-lalu selalu jadi wacana, dan tak pernah terealisasi. Saatnya kita semua menyongsong ibu kota baru sebagai cerminan pembangunan yang Indonesia sentris.
Terima kasih dan merdeka!
sumber:
Tulisan ini sebelumny pernah tayang di KOMPASIANA.com
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
