Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di seluruh pelosok negeri, melalui program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di lebih dari 160 titik dari Sabang hingga Merauke. Program ini merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa, mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat telah berhasil beroperasi di 166 titik, dengan tambahan 63 titik sejak Juli 2025, 37 titik pada Agustus, dan 66 titik lainnya pada September dan awal Oktober. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga yang berada di desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), guna memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang setara.
“Sekolah Rakyat beroperasi di seluruh Indonesia dan saat ini sudah ada lebih dari 15.000 siswa yang terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kami juga melibatkan hampir 3.000 tenaga pendidik serta lebih dari 4.000 tenaga pendukung lainnya,” jelas Gus Ipul.
Menanggapi berbagai tantangan yang muncul, Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), untuk memetakan minat dan bakat para siswa Sekolah Rakyat guna melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan MoU antara Mensos Saifullah Yusuf dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto pada 2 Desember 2025, yang bertujuan mengintegrasikan siswa Sekolah Rakyat dengan dunia pendidikan tinggi.
“Saat ini, ada lebih dari 6.000 siswa SMA Sekolah Rakyat yang akan lulus pada 2028. Kami bekerja sama dengan Kemendiktisaintek untuk memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kami juga melakukan tes DNA talent untuk membantu mereka menentukan jalur profesi yang tepat, seperti di bidang kesehatan, teknik, dan lain-lain,” tutur Gus Ipul.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia siap untuk mendukung program Sekolah Rakyat.
“Kami memiliki lebih dari 4.000 kampus di seluruh Indonesia, serta hampir 10 juta mahasiswa dan 300.000 dosen. Semua ini adalah aset yang akan turut berpartisipasi dalam memastikan para siswa Sekolah Rakyat dapat melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan karir mereka,” kata Brian.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang sedang berlangsung juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Saat ini, proyek tersebut sedang berlangsung di tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, dengan kapasitas menampung lebih dari 112.000 siswa. Setiap Sekolah Rakyat akan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, dan fasilitas olahraga.
Dengan adanya Sekolah Rakyat di berbagai daerah, diharapkan pendidikan berkualitas dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi mereka yang berada di keluarga kurang mampu. Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing di dunia kerja dan pendidikan tinggi.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews