Untuk membendung fenomena sejarah yang berulang ini, di Eropa muncul orang macam Le Pen atau Wilder yang antimigran, anti Islam, anti kulit berwarna.
Ketika PBB menetapkan 21 Maret 1966 (52 tahun lalu) sebagai Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial Sedunia, pasti tak terbayang dalam benak mereka bakal muncul tokoh-tokoh macam Trump, Le Pen, Wilder, Salvani, atau yang terbaru, Seehofer.
Mungkin yang diimpikan mereka adalah suatu "Bumi Manusia" di mana "Anak Semua Bangsa" (seperti judul buku Pramudya A Toer) bisa hidup damai berdampingan.
Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial Internasional 21 Maret mengacu pada peristiwa kerusuhan rasial di Sharpeville, Afrika Selatan, 21 Maret 1960, yang mengakibatkan 69 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.
Sudah lebih setengah abad momentum itu berlalu. Tapi praktik diskriminasi rasial masih terus berlanjut di berbagai pelosok dunia, dari yang terselubung hingga terang2an; dari skala kecil hingga skala "terstruktur, sistematis, dan massif", seperti istilah Mahkamah Konstitusi (MK).
Berlangsung bukan saja di negara-negara "Dunia Ketiga" (ini sebenarnya istilah usang pasca Perang Dunia 2), tapi juga di Eropa, jantung peradaban modern yang "civilized"; juga berlangsung di Amerika, negara kampiun demokrasi dan pembela HAM.
Sebenarnya tanda-tanda kebangkitan kembali rasialisme, khususnya di Amerika, sudah bisa dilacak sejak terbitnya buku Samuel Huntington, WHO ARE WE?: The Challenges to America"s National Identity (2004). Buku Huntington itu seakan menjadi pembenar bagi tindakan dan ucapan-ucapan Trump sejak berkuasa.
Praktik rasialisme kini malah semakin subur ketika dia menyatu ke dalam fenomena populisme kanan yang tengah menguat di Amerika era Trump, dan terutama di beberapa negara Eropa saat ini.
Ada Le Pen (Prancis), Geert Wilder (Belanda), Matteo Salvini (Italia), atau yang terbaru, Host Seehofer (Jerman).
Sebagian besar pemimpin penganut populisme kanan Eropa inilah yang berkumpul di Koblenz, Jerman pada Januari 2017. Di sana mereka mengukuhkan populisme yang rasialis itu. Maka Pertemuan Koblenz dinilai sebagai upaya mewujudkan "Fasisme Baru"!
Makna populisme yang dipahami sejak lama, kini sudah berubah dengan pengertian yang lain. Dia tidak lagi didambakan, malah berbalik menjadi monster yang menakutkan.
Lebih-lebih ketika populisme berlabel "kanan" itu kemudian menghadirkan fenomena lainnya: "politik identitas", yang muncul juga di Indonesia beberapa waktu terakhir.
(Namun dengan catatan fenomena politik identitas di sini tidak semata antara Islam-nonIslam, tapi lebih pada hasil pertarungan oligarki ekonomi-politik).
3G
Memang faktor banjir imigran besar2an ke Eropa dan Amerika menjadi salah satu pemicu. Tapi bukankah ini fenomena sejarah yang berulang?
Dulu semboyan "three G" atau "3 G" (God, Gold, and Glory) memicu bangsa2 kulit putih Eropa menjarah benua Amerika, Afrika, dan Asia, melahirkan imperialisme dan kolonialisme.
Sejarah berulang, tapi kebalikannya!
Kini giliran gelombang migran warga bekas koloni kulit putih dari Afrika dan Asia, terutama Timur Tengah berbondong-bondong menyerbu Amerika dan daratan Eropa. Dan kini orang mulai bicara tentang fenomena "Afrikanisasi" atau "Asianisasi Eropa", seperti halnya "Hispaniksasi Amerika ".
Maka untuk membendung fenomena sejarah yang berulang ini, di Eropa muncul orang macam Le Pen atau Wilder yang antimigran, anti Islam, anti kulit berwarna.
Populisme kanan berbalut rasialisme itu tengah memunculkan fasisme baru!
Lalu di Amerika, Trump yang paranoid, membayangkan diri macam para Kaisar China, ingin membangun tembok besar, The Trump Wall, untuk membendung arus masuk migran dari Selatan.
Trump tentu tidak lupa, dia juga adalah anak keturunan migran Jerman-Irlandia, yang para leluhurnya di masa lalu menyerbu dan menguasai benua Amerika sambil memusnahkan penduduk aslinya.
Jadi siapa sesungguhnya yang migran?!
Maka setelah membaca buku Samuel Huntington, WHO ARE WE? perlu (dan harus) dibaca juga buku Gregory Feldman, WE ARE ALL MIGRANTS!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews