Kolaborasi masyarakat dan Aparat Keamanan menjadi kunci sukses dalam menumpas Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Dengan adanya sinergitas tersebut, maka stabilitas keamanan akan cepat pulih dan pembangunan nasional dapat segera berjalan.
Perdamaian di Papua belum tercipta jika masih ada KST.
Pasalnya, mereka selalu membuat kerusuhan dan bahkan berani menembak aparat, dengan alasan memerdekakan wilayah Bumi Cendrawasih dari Indonesia. Padahal Papua sama sekali tidak dijajah dan KST serta OPM beranggapan begitu karena tidak menyetujui hasil Pepera (penentuan pendapat rakyat).
Jika KST terus dibiarkan maka akan makin kacau-balau, karena akan membahayakan kehidupan warga sipil. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat dengan aparat keamanan terus ditingkatkan, agar makin banyak anggota KST yang tertangkap. Sehingga lama-lama anggotanya habis dan organisasi pemberontak itu bubar dengan sendirinya.
Pengamat teroris Harits Abu Ulya menyatakan bahwa aparat dan Densus 88 perlu merekrut warga sipil untuk membantu melakukan perlawanan terhadap KST. Relawan dari kalangan masyarakat sangat diperlukan, agar bisa memuluskan jalan untuk memberantas organisasi teroris tersebut.
Masyarakat sipil yang jadi relawan tidak akan diberi senjata, jadi mereka tidak usah salah paham dahulu. Kolaborasi antara rakyat dan aparat bisa diwujudkan, minimal mereka menjadi informan yang lihai. Ketika ada sesuatu yang mencurigakan atau desas-desus mengenai rencana penyerangan oleh KST, maka masyarakat bisa langsung melapor ke aparat untuk kemudian ditindaklanjuti.
Masyarakat juga bisa membantu dengan kampanye di media sosial. Mereka menggambarkan bahwa Papua akan damai dan sejahtera tanpa KST. Penyebabnya karena mereka merasakan sendiri jika ada serangan dari organisasi teroris tersebut, keadaan jadi mencekam, bahkan penduduk terpaksa mengungsi untuk menghindari terkena peluru nyasar KST.
Selain itu, masyarakat juga bisa langsung melaporkan ke pihak Facebook atau Twitter ketika ada propaganda dari KST yang menyebar di media sosial. Mereka saat ini sudah agak modern dan memanfaatkan medsos untuk ‘berkampanye’ alias mencari dukungan dari warga, dengan menyebar hoaks dan foto palsu. Padahal yang disebar tidak berdasarkan fakta dan hanya akal-akalan KST saja.
Jika ada bantuan dari warga sipil maka akan sangat memudahkan kerja aparat. Pasalnya, ada saja beberapa oknum rakyat yang terkesan malah melindungi KST demi alasan solidaritas.
Padahal mereka sedang dibodohi, karena KST berjuang demi nafsunya sendiri untuk merdeka, bukan demi rakyat. Jika ada oknum warga yang mendukung maka apakah mereka tidak akan takut dibunuh? Penyebabnya karena selama ini sudah banyak korban dari sipil.
Mengapa masyarakat selain oknum mau membantu aparat dalam memberantas KST? Penyebabnya karena selain menembak aparat, mereka juga nekat membunuh warga sipil.
Bagaimana bisa mereka mengambil nyawa saudaranya sendiri? Sehingga warga asli Papua bersikap antipati terhadap KST dan berharap organisasi separatis ini dibubarkan saja.
Pemberantasan KST wajib didukung oleh masyarakat, karena mereka jangan sampai dibodohi oleh organisasi teroris itu dengan alasan apapun.
Tidak ada untungnya memerdekakan Papua, karena pemerintah saat ini sangat perhatian pada rakyat di Bumi Cendrawasih. Lebih baik membantu aparat dengan menjadi informan, daripada melindungi KST dan malah terkena pasal terorisme karena menyembunyikan mereka.
Kolaborasi antara rakyat sipil dan aparat wajib dilakukan, agar penangkapan KST lekas terjadi. Jika ada yang tahu di mana markas-markas organisasi teroris tersebut maka bisa langsung menelepon ke kantor polisi dan akan ditindaklanjuti. Ketika semua warga bekerja sama maka KST akan lekas bubar dan tidak akan mengacau di Papua. (Rebecca Marian)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews