Sudah menjadi rahasia umum jika kepentingan asing turut campur dalam berbagai konflik di Papa, tidak terkecuali dukungan terhadap kelompok separatis. Masyarakat dan Pemerintah diminta untuk terus bersinergi agar dapat menjaga kedaulatan NKRI di Papua.
Hingga saat ini kontak senjata masih terjadi di Papua, seperti yang dilaporkan CNN Indonesia, Baku tembak terus terjadi antara aparat TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Pada Jumat, 21 Mei 2021, satu orang dari teroris KKB tewas saat kontak senjata terjadi di Kampung Makki, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.
Satu KKB yang tewas merupakan anggota dari KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Meski begitu, belum ada yang bisa merinci kronologis bentrokan tersebut, termasuk dari Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suristiawa dan Kepala Satuan Tugas Humas Nemangkawi Kombes Iqbal Alqudusy yang baru hanya bisa membenarkan kejadian tersebut.
Penyerangan yang dilakukan KKB Papua beberapa waktu belakangan diduga karena perpanjangan kebijakan Otsus Papua. Hal tersebut diungkapkan oleh POLRI melalui Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops), Inspektur Jenderal (Irjen) Imam Sugianto. kelompok separatis pejuang kemerdekaan Papua itu mulai terusik dengan kebijakan Otsus pemerintah.
"Kemarin memang ada peningkatan eskalasi kejadian, karena ini kan memang mendekati kepada diberlakukannya Otsus," ucap Imam
Imam menuturkan bahwa KKB menolak keras Otsus dikarenakan KKB tidak ingin mengikut kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya terkait pembangunan di wilayah Papua saat ini.
Hal itu kemudian, lanjut Imam, membuat KKB mulai melakukan gerakan-gerakan yang tak terduga di beberapa wilayah yang tak terpantau aparat.
"Mereka (KKB) sekarang kalau ada Otsus kan, pola-pola penyaluran dana otsus itu akan dibuat supaya bagaimana tepat sasaran dengan pembangunan masyarakat di Papua sana. Itu mereka terusik," terang Imam.
Pernyataan tersebut sangat berdasar, karena sejak 2020 isu perpanjangan Otsus bergulir, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua.
Dalam pemberitaan media ABC, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.
Isu perpanjangan Otsus ini telah membuat rishi ULMWP, karena tujuannya untuk kemerdekaan Papua akan semakin sulit tercapai. Melalui perpanjangan Otsus, Papua akan semakin diperhatikan oleh Pemerintah RI sebagai bagian dari NKRI. Berbagai cara pun dilakukan agar perpanjangan Otsus tidak terealisasi hingga KKB kembali berulah.
Gerakan United Liberation Movement for West Papua dinilai tidak murni untuk kepentingan rakyat Papua, melainkan hasil konspirasi dengan politisi dari negara lain, yakni Vanuatu. Perlu diketahui, pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sendiri dilakukan di Vanuatu.pada 7 Desember 2014.
Saat itu, sejumlah orang kelompok separatis dari Papua Barat melakukan pertemuan di Vanuatu. Dalam pertemuan ini, mereka membentuk gerakan kemerdekaan dengan badan baru yang disebut United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Meski badan baru, orang-orangnya tak jauh beda dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL), dan Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP). Mereka berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang lebih suka memakai nama Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).
Pola gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) banyak menghasut masyarakat melalui aksi unjuk rasa, menyebarkan hoax kabar bohong. Bahan-bahan hasutan dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kemudian dipakai melakukan manuver politik ke dunia internasional dengan dukungan politis Vanuatu di PBB.
Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, persoalan Papua sering dibawa ke PBB oleh diplomat Vanuatu dengan berdasarkan kabar bohong soal pelanggaran HAM di Papua.(Abie)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
