Pendukung Prabowo itu tidak ada, yang ada hanyalah pembenci Jokowi. Pada kenyataannya, merapatnya Prabowo ke Pemerintah, tidak berarti pendukung Prabowo ikut merapat.
Tidak mudah berada pada posisi Jokowi. Terlalu banyak persoalan yang dihadapi, baik diinternal koalisi Partai pendukung Pemerintah, maupun persoalan dieksternal Pemerintah.
Jokowi harus bisa bertindak seperti "menarik benang didalam tepung, benang ditarik, tepung tidak tumpah". Harus penuh kehati-hatian dalam menyikapi semua persoalan.
Ancaman dari dalam
Penentuan posisi menteri di kabinet adalah Salah satu ancaman dari dalam yang akan dihadapi Jokowi sebagai Presiden, yang meskipun memiliki hak Prerogatif untuk menentukan siapa saja yang layak mengisi kursi Menteri, namun tetap rentan di Intervensi.
Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, sudah mewanti-wanti tidak bisa terima kalau cuma dikasih 4 kursi Menteri. Itu baru ancaman dari satu Partai.
Belum lagi dari partai-partai lainnya, yang merasa berjasa memberikan dukungan secara all out saat Pilpres. Secara lisan boleh saja mereka mengatakan mendukung tanpa pamrih, dan menerima apa pun keputusan Jokowi.
Tapi secara politis tetap saja akan melakukan manuver yang akan mengancam soliditas dukungannya. Ini hal yang tidak bisa dihindari, apa lagi masuknya Partai Gerindra kedalam Kabinet, jelas akan menimbulkan kecemburuan politik partai Koalisi pendukung pemerintah, yang kepentingannya tidak terakomodir dalam Kabinet.
Riak-riak politik diinternal koalisi partai pendukung pemerintah sudah terlihat sejak adanya Pertemuan Megawati dan Prabowo. Dan itu terlihat dari reaksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang digawangi Surya Paloh.
Sehingga terkesan munculnya dua kubu politik diinternal koalisi partai pendukung pemerintah. Satu kubu Tengku Umar, yang merupakan kubu Megawati dan Prabowo, dan yang satunya lagi kubu Gondangdia, merupakan kubu Surya Paloh dan beberapa beberapa Ketua Umum Partai lainnya.
Sementara Jokowi ada ditengah-tengah, dan berusaha untuk bersikap seadil mungkin dalam takaran mengakomodir kepentingan Partai pendukungnya. Ini bukanlah persoalan yang mudah.
Adil dalam pandangan Jokowi, belum tentu Adil dalam pandangan mereka. Padahal seharusnya berpikir Adil sejak dalam pikiran, seperti yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer.
Inilah problematikanya Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kedepan. Yang dihadapi adalah politisi yang berpikir masih sangat Chauvanistik, lisannya berkata berpikir untuk kepentingan Bangsa dan negara, tapi tindakannya lebih mendahulukan kepentingan politik partai.
Ancaman dari internal Partai koalisi ini akan sangat mempengaruhi posisi Jokowi dalam menyusun Kabinet. Megawati yang nota bene katanya seorang negarawan, masih menempatkan Jokowi sebagai "petugas Partai", bukanlah Jokowi sebagai Presiden yang memiliki hak Prerogatif.
Untuk menentukan siapa yang layak menjadi Ketua MPR saja peranan Megawati masih begitu dominan, begitu juga dalam menentukan posisi Menteri yang mengisi Kabinet Kerja II Jokowi-Ma'ruf.
Harusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi, kalau saja semua berpikir untuk kepentingan Bangsa dan negara. Persoalannya, politisi Kita memang belum dewasa dalam berpolitik, kepentingan pribadi masih diatas kepentingan Bangsa dan negara.
Selain itu, terkait penerbitan Perppu KPK yang mendapat penolakan serius baik dari elit politik PDI Perjuangan, dan elit partai yang mendukung revisi UU KPK di DPR, akan sangat mempengaruhi soliditas dukungan terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kedepan
Ancaman dari luar
Ini adalah ancaman yang tidak main-main, ini ancaman penggulingan kekuasaan, dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berbagai kebijakan Jokowi.
Gerakan secara masif yang dilakukan kaum radikalis pengusung khilafah, sangat terstruktur, dan terorganisir. Gerakan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang tidak menginginkan Jokowi berkuasa.
Para penyandang dana gerakan ini adalah kelompok yang sanggup menghabiskan uangnya asal Jokowi tidak berkuasa. Kaum radikalis ini dijadikan proxy untuk menumbangkan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Gerakan ini tidak akan berhenti sampai tujuannya terlaksana. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk menggoyang Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Tujuannya cuma satu, agar Jokowi tidak lagi berkuasa.
Begitu juga dengan gerakan mahasiswa, masyarakat, dan penggiat Anti korupsi, yang menolak Revisi UU KPK, dan mendesak agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Ini juga merupakan ancaman dari Luar yang akan mempengaruhi kelangsungan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Merapatnya Prabowo dan Partai Gerindra ke Pemerintah, tidak berarti negara ini akan damai. Persoalan sesungguhnya bukanlah ada pada Partai Gerindra dan Prabowo.
Benarlah kalau dikatakan, pendukung Prabowo itu sebetulnya tidak ada, Yang ada hanyalah pembenci Jokowi.
Karena memang pada kenyataannya, merapatnya Prabowo ke Pemerintah, tidak berarti pendukung Prabowo pun ikut merapat.
Semoga saja Presiden Jokowi bisa menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi, dengan bijaksana dan penuh kehati-hatian, dan tetap mampu menjaga soliditas Partai koalisi pendukungnya.
Wassalam.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews