Urgensi Pembangunan SDM di Papua

Pentingnya Pembangunan dalam bidang sumber daya manusia (SDM) di Papua memang dinilai sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak. Mengingat nilai kegunaan akan SDM ini penting dalam menjalani serta membangun kualitas bangsa. 

Nilai SDM agaknya memilki sebuah urgensi yang patut untuk diperjuangkan. Mengingat kemampuan ini akan berdampak baik bagi sang pemilik. Kaitannya ialah dengan pengolahan sumber daya alam di Papua. Di bumi cendrawasih ini terkenal akan kekayaaan alamnya yang melimpah. Hubungan antara SDM ini ialah jika seseorang memiliki SDM maka tentunya akan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta mendayagunakan sumber daya alam di Papua secara optimal.

Implikasi lain ialah, pemanfaatan sumber daya alam secara tepat ini akan mampu ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan. Di sisi lain, seorang anak negeri yang memiliki SDM lebih baik maka akan bisa menyebarkan dan mengajarkannya lebih luas lagi. Agar banyak orang yang merasakan jika SDM ini juga sangat penting.

Ditilik dari rencana periode pertama pemerintahan Jokowi yang telah berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Maka dipastikan pada periode kedua ini akan menfokuskan pada pembangunan SDM, namun tetap menjalankan kelanjutan rencana periode pertama. Pembangunan SDM ini ditengarai akan dititikberatkan pada SDM wilayah Papua dan Papua Barat. Meksipun sebetulnya penerapan pembangunan SDM Papua ini dinilai paling tinggi di seluruh Indonesia.

Hal Ini tercermin dari pengiriman Pemuda Papua dan Papua Barat guna melanjutkan studi di kota-kota di luar Papua. Terutama di wilayah Jawa dengan Bea Siswa dari pemerintah pusat, Provinsi juga pemkot maupun pemkab. Saat ini lebih dari 10 ribu pemuda di kedua wilayah tersebut dikirim untuk belajar di luar Papua termasuk ke mancanegara. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keahlian guna membangun daerahnya menjadi lebih baik.

Sebagai informasi, bahwa selama ini telah diberlakukan QUOTA WAJIB bagi putra-putri Papua untuk diterima di instansi seperti AKPOL, AKMIL, AAL dan juga AAU. Serta di perguruan tinggi kedinasan ainnya seperti, STAN, STPDN juga yang lainnya. Tujuan diberlakukannya hal ini agar mereka nantinya bisa berkarier di Birokrasi, TNI maupun POLRI. Sehingga di masa depan mereka dapat berkesempatan untuk menjadi pemimpin negara Indonesia. Bahkan Pangdam Cendrawasih Papua serta Pangdam Kasuari Papua Barat adalah putra daerah lulusan AKMIL.

Mereka merupakan putra daerah yang berdedikasi dan kualitasnya tak diragukan lagi. Sehingga mereka mendapatkan kepercayaan dari Panglima TNI guna memimpin militer di tanah tumpah darahnya. Hal ini membuktikan jika Pemerintah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi putra daerah yang memilliki kualitas untuk menjadi pemimpin. Baik di daerah maupun di ranah Nasional.

Sementara itu UU serta peraturan lainnya-pun sudah menentukan jika Gubernur, Bupati, serat Walikota Papua dan Papua Barat harus orang Papua Asli.

Untuk masyarakat pendatang hanya bisa menjabat pada level Kadin atau setingkat Eselon IIA. Maka dari itu diharapkan kelak penggantinya juga demikian. Apalagi, pada saatnya puluhan ribu Putra kedua wilayah tersebut telah rampung dalam proses study. Sehingga proses regenerasi tidak akan terputus. Dan inilah salah satu wujud nyata perhatian pemerintahan alam peningkatan kwalitas SDM Papua.

Sebelumnya, Jokowi juga telah menyanggupi memberikan 1000 kuota bagi putra-putri asli Papua yang telah lulus kuliah untuk dapat bekerja di lembaga BUMN atau Swasta Nasional. Sementara permintaan akan pengangkatan tenaga honorer di Papua juga Papua Barat menjadi ASN, tengah dipertimbangkan. Tenaga honorer ini ditengarai telah lebih dari 5 tahun mengabdi. Sehingga mereka membutuhkan payung hukum agar bisa ditetapkan sebagai ASN.

Disisi lain penetapan seseorang untuk menjadi ASN haruslah memenuhi sejumlah persyaratan. Terutama, pendidikan formal, umur, Formasi dan tentunya Keuangan Negara beserta Daerah guna membayar gaji mereka nantinya ketika mereka telah resmi berstatus ASN. Namun, cara lain untuk mengangkat ASN ini bisa juga melalui kewenangan Presiden (dekresi).

Yakni pengangkatan ASN ini dilakukan tanpa adanya proses seleksi. Indikasinya seorang berstatus tenaga honorer selama 2 tahun akan bisa diangkat. Tujuannya dapat mengabdi untuk pemerintahan serta bisa memiliki kesempatan untuk berkarier sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara).

Jelas sudah nilai urgensi SDM ini sangat penting guna kehidupan masyarakat agar lebih baik. Serta akan mampu ikut membangun daerahnya lebih maju lagi.

***