Aparat Gamang, Masa Depan NKRI Menjadi Taruhan

Rasanya memang kursi Presiden makin panas. Ketika gerombolan ekstrimis makin berulah, kita tahu, kekuasaan seperti gamang. Bayangkan. Ada organisasi yang secara UU dan hukum sudah dinyatakan terlarang. Tapi mereka seperti berdiri di atas hukum. Mereka bisa bertindak semaunya.

Kita tahu, kelompok perusak itu pandai memainkan jargon agama. Semua hal yang sakral diplintir menjadi poliltis.

Pemberangusan bendera HTI oleh Banser punya logika ganda. Di satu sisi bendera itu adalah lambang sebuah organisasi terlarang. Jadi jika dibakar, tampaknya sebagai tindakan wajar. Tapi karena bendera itu menggunakan kalimat tauhid, usaha pemberangusan diplintir menjadi permusuhan pada kalimat tauhid.

Sekarang masalahnya siapa yang paling kuat mempengaruhi opini publik. Apakah publik menganggap bendera tersebut sebagai bendera HTI. Atau bendera agama? Itu titik persoalan terbesar.

Jika publik bisa diyakinkan bendera tersebut adalah bendera HTI sebagai organisasi terlarang, perbuatan apa pun pada bendera itu akan dimaklumi. Tapi jika opini publik masih meyakini bahwa itu adalah bendera tauhid, repot juga.

Agak lambatnya respon aparat saya rasa karena memasukkan pertimbangan persepsi publik tersebut.

Kesan yang ditangkap, aparat kita serba salah. Jika tidak disikapi dengan keras, isu ini akan menjadi bola salju yang mengecewakan para kaum nasionalis dan minoritas. Bukan apa-apa. Tindakan gerombolan ekstrimis itu sudah di luar batas. Seperti sengaja menantang . Demo di Jakarta kemarin malah sempat mendatangi kantor PBNU.

Di Poso malah lebih gila lagi. Sekelompok orang dari FPI menurunkan bendera merah putih lalu mengerek bendera HTI. Kejadiannya di depan kantor DPRD kota Poso. Tindakan seperti itu jelas mengarah kepada perbuatan makar.

Secara politik lemahnya respon aparat bisa berdampak pada kehilangan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum. Padahal ini menjadi salah satu titik kritik pemerintahan Jokowi oleh para pendukungnya.

Penanganan yang lemah pada gerombolan HTI, bisa menambah sakit hati kelompok minoritas. Setelah kejadian Ahok dan belakangan Meiliana di Sumatera Utara, sepertinya hukum memang tidak berpihak kepada semua. Bayangkan ada seorang pemimpin sebaik Ahok dihukum hanya karena kepleset omongan. Atau seorang ibu dihukum hanya karena protes pada speaker masjid yang bikin pekak.

Masalahnya jika aparat keamanan menggunakan pendekatan yang lebih keras, risiko justru lebih besar lagi. Karena pendekatan seperti itu akan memberi ruang penggiringan opini pemerintah memusuhi Islam. Sasaran tembaknya adalah Jokowi.

Bukan hanya itu, dengan kondisi yang semakin panas sangat berisiko menimbulkan gesekan horizontal. Banser punya masa militan. Gerombolan HTI dan FPI juga sama. Masyarakat terbelah. Sekali dipantik api mudah membakar. Konflik horizontal membayang.

Jika sampai terjadi kesan yang terbangun adalah pemerintah tidak mampu menjamin keamanan. Sebuah persepsi yang sangat sensitif bagi kelompok minoritas dan para pengusaha. Ujung-ujungnya mereka kehilangan kepercayaan pada Jokowi.

Kelompok oposisi pasti akan mati-matian mempertahankan isu terus beredar. Sebab jika suasana adem, bisa dipastikan mereka akan keok melawan petahana. Satu-satunya cara adalah mengail di air butek.

Suasana ini memungkinkan menggerus dukungan teman-teman minoritas kepada Jokowi. Jikapun gak pindah dukungan kemungkinan terbesar apatis, lalu golput.

Tapi ada satu hal yang lebih besar. Kekerasan membawa konsekuensi masuknya gerombolan dari luar untuk ikut bermain.

Kasus Suriah atau Libya menandakan pola serupa. Ketika konflik awal tercetus, orang-orang dari seluruh dunia berdatangan untuk ikut bermain di sana. Akibatnya konflik berkepanjangan dan jadi multi dimensi.

Apalagi kita tahu di Timur Tengah gerombolan teroris sudah mulai terpojok. Mereka sedang mencari sarang baru untuk tetap eksis. Nah, di Asia selain Mindanao Filipina, Indonesia juga salah satu lokasi yang memungkinkan.

Artinya kita bisa pahami kenapa aparat sangat hati-hati bertindak. Suasananya serba salah. Secara politik pilihan apa pun bisa dimainkan kaum oposisi untuk menggerus suara petahana.

Memang. Jika orang gak punya prestasi, bawaannya mau rusuh melulu.

***