Jakarta - Para Kepala Daerah yang sudah dilantik Presiden Prabowo, mengikuti pembekalan (retreat) pada 21-28 Februari 2025. Pembekalan dilakukan di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Retret kepala daerah memang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, undang-undang itu mengatur tentang kewenangan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Ujang Komaruddin mengatakan, tujuan pembekalan (retreat) bagi Kepala Daerah untuk membentuk mental melayani. Diharapkan, dengan kegiatan ini kepala daerah lebih dekat dengan realitas masyarakat yang dipimpinnya.
"Kepala Daerah bukan dilayani," kata Ujang.
Ujang mengatakan, mekanisme retreat Kepala Daerah tidak hanya dilakukan dengan ceramah. Tetapi juga dilakukan dengan diskusi kelompok antar kepala daerah.
"Ini memungkinkan peserta bertukar pandangan dan menyusun strategi di daerahnya masing-masing," ujar Ujang.
Dalam retreat ini para kepala daerah dibagi dalam kelompok-kelompok untuk membahas tantangan spesifik di daerahnya. Selain itu, menyusun kebijakan daerah berbasis kebijakan nasional.
"Ada juga simulasi kebijakan dilakukan untuk menguji kapasitas strategi memperkuat koordinasi lintas daerah," ucap Ujang.
Materi-materi retreat terdapat pembinaan karakter kepemimpinan inklusif. Dalam retreat ini para kepala daerah tinggal di tenda-tenda.
"Mereka tinggal tanpa ajudan, mengikuti jadwal ketat dan mencuci pakaiannya sendiri," kata Ujang.
Setelah retreat ini, diharapkan kepala daerah langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Kepala Daerah dibekali pemahaman agar lebih pro rakyat. Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi lokal," ujar Ujang.
Setelah retreat ini juga diharapkan pengelolaan anggaran lebih efisien. Retreat ini memastikan APBD sebesar Rp300 triliun digunakan tepat sasaran.
"Penggunaan APBD tanpa pemborosan untuk pembangunan sekolah, layananan kesehatan dan infrastruktur publik," ucap Ujang.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa para kepala daerah wajib mengikuti retreat atau pembekalan karena tidak semua kepala daerah paham prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional. Padahal, hal itu sangat krusial karena pemerintah daerah akan ikut serta dalam pengelolaan APBD yang nilainya mencapai Rp 1.300 triliun.
“APBN kita itu Rp 3.600 triliun, APBD kita, jumlah uang yang beredar, sekitar Rp 1.300 triliun. Itu harus dikelola dengan baik, prinsip pemerintahan bersih dan profesional. Enggak semua kepala daerah itu paham juga,” ujar Bima Arya.
KPK, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, hingga BPKP akan ikut memberikan pembekalan untuk memastikan para kepala daerah yang baru dilantik ini paham soal prinsip pemerintahan bersih dan profesional.
“Makanya, ada KPK yang berbicara, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, BPKP, supaya selamat Rp 3.600 triliun uang rakyat ini harus kembali ke rakyat,” ujar Bima Arya.
Presiden Prabowo Subianto dipastikan hanya akan hadir pada acara penutupan retreat atau pembekalan bagi kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 28 Februari 2025.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
