Kalau konflik ini tidak segera teratasi atau mengalah, bisa jadi PPP tidak akan mengirimkan wakil rakyatnya di senayan. Apalagi waktu semakin dekat 2024.
Suharso Monoarfa diberhentikan oleh Mejelis Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) sebagai Ketum PPP. Sebagai Plt diangkatlah Muhammad Mardiono.
Partai ini tak lepas dari konflik perebutan ketua umum partai.
Sebelumnya mantan ketua umum PPP yaitu Romy atau Romahurmuziy sempat konflik dengan Djan Faridz. Setelah Romy menjadi pesakitan KPK, Suharso Monoarfa menjadi ketua umum PPP yang baru.
Dan kubu Djan Faridz ikut merapat atau bersatu kembali di bawah pimpinan Suharso Monoarfa.
Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai ketum partai karena dalam forum atau acara KPK sempat menyinggung tradisi memberi amplop kepada kyai.
Hal inilah yang memicu ketersinggungan para kyai dan dianggap melecehkan. Bahkan sampai diadukan ke polisi.
Apakah dengan diberhentikan sebagai ketum PPP lantas Suharso Monoarfa menerima begitu saja?
Ternyata tidak!
Suharso Monoarfa dalam pesan sebuah video tetap menyatakan dirinya sebagai ketum PPP. Artinya Suharso Monoarfa menolak keputusan dari Majelis Mahkamah Partai.
Sedangkan elektabilitas PPP juga di bawah 5 persen atau kemungkinan tidak lolos dalam ambang batas.
Kalau konflik ini tidak segera teratasi atau mengalah, bisa jadi PPP tidak akan mengirimkan wakil rakyatnya di senayan. Apalagi waktu semakin dekat 2024.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
