Sekedar Jadi Pengingat: Jangan Tergiur Tiga Periode, Pak Presiden!

Presiden pertama Indonesia yaitu Bung Karno pernah diangkat menjadi presiden seumur hidup berdasarkan Tap MPRS No.III/MPRS tahun 1963.

Penggagas atau yang mempunyai ide diangkatnya Bung Karno seumur hidup yaitu AM Hanafi dan Ketua MPRS Chaerul Saleh. Sering disebut juga sebagai tokoh 45.

Apa yang mendasari atau yang menjadi latar belakang AM Hanafi mengangkat Bung Karno menjadi presiden seumur hidup?

Pada tahun 1963 keadaan politik menghangat dengan naiknya popularitas PKI. AM Hanafi khawatir kalau pemilu yang akan diadakan pada tahun 1963 akan dimenangkan oleh PKI dan bisa memicu terjadi perang saudara kalau PKI memenangkan pemilu. Karena pihak tentara khususnya angkatan darat tidak suka atau menentang keberadaan PKI, apalagi sampai menang pemilu.

Dan menurut AM Hanafi, kepopuleran PKI hanya bisa ditandingi oleh kepopuleran Bung Karno.

Untuk meloloskan ide atau gagasan mengangkat Bung Karno menjadi seumur hidup, AM Hanafi melakukan pendekatan atau lobi-lobi politik khususnya dari anggota MPRS yang berasal dari TNI.

Dari hasil lobi-lobi politik, sebagian besar menyetujui pengangakatan presiden Soekarno atau Bung Karno seumur hidup. Dan terbitlah Tap MPRS No.III/MPRS tahun 1963 yaitu Bung Karno menjadi presdien seumur hidup.

Setelah itu, Chaerul Saleh sebagai Ketua MPRS menemui Bung Karno untuk menyampaikan usulan pengangkatan menjadi presiden seumur hidup.

Awalnya Bung Karno sempat ragu atas usulan pengangkatan menjadi presiden seumur hidup. Namun karena terus didesak akhirnya menerima juga tawaran tersebut.

Bung Karno menyadari bahwa pengangkatan menjadi presiden seumur hidup bertentangan dengan demokrasi dan tindakan tidak benar secara konstitusi negara. Dan ia juga khawatir pengangkatan ini akan mencoreng wajahnya di dunia internasional dan akan menjadi sasaran kritik.

Dan akhirnya kekuasaan Bung Karno makin redup sampai terjadi gejolak politik yaitu peristiwa G-30S PKI.

Lanjut masa pemerintahan presiden Soeharto.

Pada waktu itu, Harmoko sebagai Ketua Golkar dan sebagai Ketua DPR/MPR. Sebagai Ketua Golkar, Harmoko meyakinkan presiden Soeharto bahwa masyarakat atau rakyat masih menghendaki presiden Soeharto untuk menjadi atau menjabat presiden lagi.

Dan menurut Harmoko belum ada tokoh yang bisa menggantikan ketokohan presiden Soeharto. Dan juga dilakukan lobi-lobi politik untuk meloloskan Soeharto menjadi presiden kembali.

Sebagai Ketua DPR/MPR, Harmoko memutuskan atau mengangkat Soeharto menjadi presiden kembali.

Tetapi setelah itu timbul gejolak politik yang diwarnai dengan demontrasi yang nyaris setiap hari. Dan akhirnya presiden Soeharto lengser atau mengundurkan diri karena banyak desakan atau demontrasi yang menuntut dirinya untuk mundur.

Belajar dari peristiwa politik dua presiden yang akhirnya jatuh, maka presiden Jokowi harus hati-hati dari pihak-pihak yang ingin mengusulkan jabatan presiden tiga periode.

Ada gagasan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dan justru bisa memantik terjadinya krisis politik di negeri ini. Ditambah dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Dan syarat-syarat itu sudah bisa terpenuhi untuk mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan protes atau demontrasi untuk menentang perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Untuk itu, presiden Jokowi jangan tergiur dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Jangan sampai malah akan menimbulkan gejolak politik dan ekonomi yang tidak stabil.

Lebih baik fokus menyelesaikan pekerjaan sampai akhir masa jabatan berakhir. Memang pandemi ini seolah-olah mengurangi masa jabatan presiden yaitu dua tahun. Makanya ada ide masa perpanjangan jabatan presiden dua tahun lagi.

Jabatan kadang seperti rasa lapar, sudah makan tetapi ingin nambah lagi atau perut masih terasa lapar.

***