Yenny Wahid Dijatah Komisaris Garuda, Siapa Belum Dapat?

Satu per satu tokoh pendukung Joko Widodo saat gelaran Pilpres 2019 lalu sudah mendapat jatah kursi menteri, wakil menteri, maupun jabatan di komisaris di perusahaan BUMN atau swasta lainnya. Nama Yenny Wahid adalah salah satu di antaranya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. memutuskan mengangkat lima komisaris baru. Triawan Munaf, mantan Kepala Bekraf duduk sebagai Komisaris Utama, didampingi oleh Chairal Tanjung selaku Wakil Komut.

Kursi komisaris lainnya: Komisaris Independen Elisa Lumbantoruan, Komisaris Independen Yenny Wahid, dan Komisaris Peter F. Gontha. Daftar komisaris Garuda tersebut diumumkan usai RUPSLB, Rabu (22/1/2020), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Selain komisaris, Irfan Setiaputra ditetapkan sebagai pengganti Ari Askhara, mantan Dirut Garuda yang tersandung kasus penyelundupan Harley Davidson dan Brompton, sehingga ia dipecat Menteri BUMN Erick Thohir.

Irfan Setiaputra sebelumnya pernah berkarir di PT Inti (Persero). Ia juga pernah menjabat di IBM, Linknet, dan Cisco. Kemudian, sempat menjabat sebagai Dirut di PT Titan Mining Indonesia.

Di Garuda, ia juga akan didampingi oleh Dony Oskaria, seorang profesional yang menjabat sebagai Dirut di berbagai anak usaha CT Corp. Dony menjadi anggota Dewan Komisaris Garuda sejak akhir 2014.

Jajaran direksi lainnya, yaitu Tumpal Manumpak Hutapea selaku Direktur Operasi, Rahmat Hanafi Direktur Teknik, Ade R Susardi Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan Teknologi Informasi.

Kemudian, M. Rizal Pahlevi menjabat sebagai Direktur Niaga dan Kargo. Fuad Rizal, yang sempat menduduki kursi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Garuda kembali ke Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Sementara, Direktur Human Capital dijabat oleh Aryaperwira Adileksana. RUPSLB Garuda digelar setelah ramai kasus yang menjerat Ari Askhara pada awal Desember 2019. Seketika Ari dipecat oleh Menteri BUMN Erick Thohir. ‘

Ari diberhentikan bersama empat direksi lainnya. CNNIndonesia.com, Rabu (22/01/2020 12:20 WIB) menulis, Menteri Erick angkat suara soal jajaran baru direksi dan komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Erick bahkan menggarisbawahi penunjukkan Irfan sebagai Dirut hingga Yenny, Komisaris salah satu Komisaris Garuda. “Kami di Kementerian BUMN berupaya mencari figur terbaik yang duduk mengelola flight carrier kita, Garuda Indonesia,” ujarnya.

Pada Irfan Setiaputra, Erick menaruh harapan manajemen Garuda ke depan bisa menjalankan amanah dengan baik, mengikuti prinsip tata kelola yang baik, Good Corporate Governance (GCG), termasuk membawa Garuda lebih baik lagi.

Sementara, pada komisaris utama, Erick yakin pengalaman yang dimiliki Triawan Munaf mampu memberikan masukan dan strategi pemasaran yang diperlukan, termasuk dalam meningkatkan citra Garuda yang sempat tercoreng.

Irfan bukan orang baru di perusahaan pelat merah. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Dirut PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau INTI periode Maret 2009-Juli 2012.  Ia keluar disinyalir karena gaji yang kecil.

Pria lulusan Teknik Informatika ITB itu banyak berkecimpung di industri telekomunikasi hingga pertambangan sebelum akhirnya berlabuh ke Garuda Indonesia. Setelah dari PT INTI, ia melanjutkan karir di PT Titan Mining Indonesia sebagai CEO selama 2012-2014.

Setelah itu, ia juga pernah menjabat sebagai Dirut Cipta Kridatama yang bergerak di sektor batu bara pada Juli 2014-Mei 2017. Pria kelahiran Jakarta 24 Oktober 1964 ini melanjutkan karirnya di PT Reswara Minergi Hartama sebagai Dirut pada periode Mei-Desember 2017.

Dari telekomunikasi, ia tercatat sebagai Chief Operating Officer (COO) ABM Investama Tbk PT (ABMM) selama setahun, sejak Mei 2015-Mei 2016. Karirnya dalam setahun terakhir ini sebagai CEO Sigfox Indonesia, yaitu perusahaan Internet of Things (IoT) berbasis di Jakarta.

Sebagai pimpinan baru, banyak PR menunggu Irfan. Tak hanya pelanggaran GCG, Garuda Indonesia juga memiliki banyak permasalahan lainnya, yakni kisruh manajemen dan pekerja hingga kinerja keuangan yang lesu.

Direksi Garuda terjerat kasus dugaan penyelundupan komponen Harley-Davidson dan sepeda Brompton. Barang selundupan itu diduga diterbangkan melalui pesawat pesanan jenis Airbus A330-900 yang diterbangkan dari Toulouse, Prancis pada Desember 2019 lalu.

“Khusus untuk Ibu Yenny Wahid, figur perempuan yang sangat mumpuni. Ibu Yenny Wahid merupakan komisaris independen, perwakilan publik yang dapat dipercaya,” jelas Erick soal diangkatnya putri sulung KH Abdurrahman Wahid itu.

Pilihan Politis

Penunjukkan Yenny Wahid sebagai Komisaris Independen di PT Garuda Indonesia Tbk itu dipertanyakan oleh peneliti Alpha Resarch Database Indonesia Ferdy Hasiman. Ia menilai Yenny tak berkompeten menjadi Komisaris Independen di PT Garuda Indonesia Tbk.

“Yenny enggak punya kompetensi di dunia penerbangan. Saya kira, dia pilihan politis karena  mendukung Jokowi waktu kampanye Pilpres lalu,” ujar Ferdy saat dihubungi Tempo pada Rabu, 22 Januari 2020.

Ferdy menyayangkan orang-orang tidak berkompeten di bidangnya mengurus maskapai penerbangan sebesar Garuda Indonesia. “Saya kira keberadaan Yenny di komisaris hanya merepresentasikan kepentingan politik,” tegas Ferdy.

“Bukan demi kepentingan bisnis, apalagi perbaikan bisnis Garuda. Ini mengulang pola lima tahun lalu, pengangkatan komisaris lebih karena akomodasi politik,” lanjut Ferdy. Padahal, katanya, birokrasi Garuda saat ini masih banyak perlu perbaikan.

Apalagi setelah kasus Dirut Garuda Ari Askhara yang dicopot karena skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. “Garuda harusnya dikelola dan diawasi orang-orang yang kompeten,” ujar Ferdy, seperti dilansir Tempo.co.

Melansir Kompas.com, Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid bernama asli Zannuba Ariffah Chafsoh itu tidak menganggap penunjukkannya sebagai Komisaris Independen inisebagai bagi-bagi jabatan oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Yenny berpandangan, pengangkatan itu merupakan akses bagi dirinya untuk berkontribusi kepada negara. “Harus dalam suasana non partisan. Ini bukan persoalan politik, ini saya memahaminya ya sebagai sebuah kontribusi. Bukan persoalan politik,” ujarnya.

Yenny berdalih, orang yang diminta Menteri BUMN Erick Thohir menjadi komisaris Garuda, seluruhnya memiliki latar belakang profesional. Yenny sendiri mengaku, mengelola beberapa perusahaan pribadi.

Ia pun berharap, pengalaman yang dimilikinya dalam mengelola perusahaan dapat memberi kontribusi bagi perbaikan Garuda ke depannya. “Jadi, kontribusi profesional yang harus diberikan untuk perbaikan Garuda ke depannya,” kata Yenny.

Direktur The Wahid Institute itu sangat beruntung. Dhohir Farizi, suami Yenny ditunjuk juga sebagai Komisaris Independen PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), sebuah perusahaan pertambangan emas, dalam RUPSLB, Senin, 13 Januari 2020.

Dalam RUPSLB itu, perseroan menunjuk Budi Bowoleksono menjadi Komisaris Independen menggantikan Mahendra Siregar dan Sakti Wahyu Trenggono mengingat keduanya masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju sebagai Wakil Menlu dan Wakil Menhan.

Budi Bowoleksono adalah mantan Duta Besar Indonesia untuk AS yang menjabat pada 14 Februari 2014 – 7 Januari 2019. Budi menggantikan Dino Patti Djalal yang mengundurkan diri untuk mengikuti Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat. 

Dhohir Farizi menjabat bersama Edwin Soeryadjaya (Presiden Komisaris), Heri Sunaryadi (Komisaris), Garibaldi Thohir (Komisaris), dan Budi Bowoleksono (Komisaris Independen). Adakah tokoh pendukung Jokowi lainnya yang belum mendapat jatah jabatan?

Apakah Direktur LSI Denny JA yang sempat “minta” jabatan Komisaris di PT Inalum sudah dapat dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan?  

***