Jika para menteri memberikan izin perpanjangan FPI. Itu sama saja mencoreng wajah presiden Jokowi. Sama saja meludahi sumpah setianya pada Pancasila dan UUD.
Jujur, saya gak habis pikir jika pemerintah nanti memperpanjang izin FPI.
Untuk memperpanjang izin sebuah ormas harus ada syarat administratif. Di antaranya pernyataan yang ditandatangani pengurusnya, salinan AD/ART, NPWP, dan lainnya.
Kata Menag Fachrul Razi, pengurus FPI sudah memberikan surat pernyataan tidak anti Pancasila san UUD. Salinan lain juga sudah disampaikan. Mungkin syarat adminiatratifnya cukup.
Apakah perpanjangan bisa langsung diberikan? Nanti dulu, akhi.
Lihat dong faktor subtantifnya. Simpel saja. Visi Misi FPI, seperti dalam Anggaran Dasar organisasi ingin menegakkan khilafah.
Eh, busyet. Bayangin. Jika pemerintah memperpanjang izin organisasi ini, artinya pemerintah mengakui ajaran khilafah (sistem pemerintah berbasis agama), bisa diwujudkan di Indonesia. Bahaya banget, kan?
Bahaya pertama, karena UU Ormas telah menggariskan bahwa organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD. Izin perpanjangan organisasi yang jelas-jelas mencantumkan bertujuan menegakan khilafah di AD/ART nya, sama saja pemerintah melanggar UU.
Jika izin dikeluarkan oleh Mendagri. Artinya Mendagri melanggar UU. Jika rekomendasi dikeluarkan oleh Menag, artinya Menag telah mendorong pemerintahan melanggar UU.
Ini permainan yang berbahaya.
Terserahlah, latar belakang bagaimana FPI dulu lahir. Semua juga tahu, FPI lahir waktu itu dibidani militer. Dan saat FPI mbrojol, Fachrul Razi duduk sebagai wakil Panglima TNI.
Tapi, jaman sudah berubah. Gak bisa meromantisi masa lalu. Gak usah menggunakan ukuran tahun 1998 untuk kondisi 2019.
Saya heran. Menag yang awalnya ngotot teriak cadar dan cingkrang, malah melempem berhadapan dengan gerombolan yang jelas-jelas mau menegakkan khilafah.
Lagian, apa gak cukup juga pemerintah dihina FPI? Rizeq teriak Jokowi presidem ilegal. Masa menteri Jokowi malah berbaik-baik? Padahal mereka juga dituding ilegal.
Rizieq juga bikin isu dicekal pemerintah Indonesia. Padahal masalah Rizieq sama pemerintah Saudi.
Coba dengar ceramahnya Rizieq. Apa gak cukup Pancasila dihina?
Apa gak cukup agama lain dilecehkan?
Coba juga perhatikan kelakuan laskar-laskar itu. Apa gak cukup sweeping-sweeping yang memuakkan?
Apa gak cukup persekusi kepada yang berbeda agama dan penafsiran?
Apa gak cukup serangan pada kaum minoritas?
Apa gak cukup intoleran merebak dimana-mana?
Jika para menteri memberikan izin perpanjangan FPI. Itu sama saja mencoreng wajah presiden Jokowi. Sama saja meludahi sumpah setianya pada Pancasila dan UUD.
Atau Menag berharap FPI bisa dijinakkan? Selama ini saja, gak ada tanda-tanda FPI menghormati pemerintah. Mengubah AD/ART yang menuliskan khilafah juga gak mau. Malah Mendagri disuruh datang ke Petamburan, mau diceramahi soal khilafah.
Kalau akhirnya FPI diberi izin perpanjangan. Namanya bangke!
"Menag itu sebetulnya galak apa caper sih?" tanya Abu Kumkum.
Eko Kuntadhi.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
