Tadi malam pukul 20.00 WIB diselenggarakan Debat Capres II, sebagai bagian dari rangkaian persiapan Pilpres 2019. Debat ‘head to head’ antara Jokowi dan Prabowo ini berlokasi di Golden Ballroom, Hotel Sultan Jakarta.
Tentu sama seperti debat sebelumnya, acara ini pasti akan dihadiri pula oleh banyak peserta, terutama para tim sukses dari dua kubu pemenangan pasangan capres dan cawapres. Semoga debat kali ini lebih meriah dan juga mengena sasaran tema yang disajikan.
Mengapa saya mengatakan bahwa pada debat kedua ini Jokowi akan menuai kemenangan telak?
Karena tema yang diusung sangat menarik, yakni bidang Energi, Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur. Saya menilai semua tema yang akan diperbincangkan justru bidang yang menjadi keunggulan Jokowi selama memerintah. Dan saya memastikan, Prabowo dan pendukungnya sesungguhnya paham juga soal ini.
Meskipun mereka selalu berusaha menegasi capaian di bidang-bidang tersebut, saya memprediksi program yang akan mereka usung tidak akan mampu melampaui program dan kinerja yang sudah dibuktikan Jokowi. Kita saksikan saja nanti saat debat berlangsung.
Terkait bidang energi, visi dan misi Jokowi sudah on the track dan berhasil. Capaian janji untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian energi berkeadilan terbukti nyata dirasakan oleh mayoritas rakyat Indonesia secara merata dan dengan harga terjangkau. Ada banyak program yang diupayakan supaya janji tersebut diraih, yakni pengurangan subsidi, penetapan BBM Satu Harga, elektrifikasi dengan rasio 100%, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Kebijakan pengurangan subsidi energi dari konsumsi ke produksi membuat beban keuangan negara menjadi berkurang. Umpamanya alokasi subsidi energi pada 2014 yang mencapi Rp306,45 triliun turun drastis menjadi Rp90,25 triliun pada 2017.
Terkait kebijakan BBM Satu Harga, pemerintah telah sukses menciptakan pemerataan pemanfaatan bahan bakar dengan harga terjangkau, misalnya saja di Papua. Sebelumnya harga BBM jenis Premium di sana bisa mencapai Rp25.000 sampai Rp100.000 per liter, kini sudah sama dengan harga yang berlaku di Pulau Jawa yang hanya Rp6.450 per liter. Kebijakan yang sama diterapkan pula di ratusan lokasi yang lain, terutama di daerah-daerah terpencil.
Untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%, pemerintah menerapkan program percepatan, prioritas di wilayah perdesaan. Ada sekitar 2.500 desa yang menjadi sasaran program ini, yang selama ini belum teraliri listrik. Tidak hanya aliran listrik yang difasilitasi, pemerintah juga berkomitmen untuk tidak membebani masyarakat dengan biaya listrik tinggi, khususnya mereka yang miskin dan berpenghasilan rendah.
Dalam hal energi, pemerintah terus berupaya agar pengelolaannya ditangani langsung oleh perusahaan negara. Blok Mahakam dan Blok Rokan buktinya. Saat ini keduanya dikuasai dan dikelola optimal oleh BUMN. Pemanfaatan potensi nabati untuk menjadi komponen terbesar bahan bakar, yaitu misalnya biodiesel 20 dan 80 (B20 dan B80) yang bersumber dari kelapa sawit merupakan komitmen pemerintah untuk menciptakan energi bersih dan ramah lingkungan.
Keberhasilan pemerintah dalam menjaga suplai pangan khususnya beras patut diapresiasi. Meski kadang mengalami kendala dalam hal produksi karena berbagai faktor, nyatanya stok beras nasional hingga akhir 2018 mencapai 2,85 juta ton. Bukan hanya kebutuhan dalam negeri yang tercukupi, hasil produksi yang lebih ikut diekspor ke negara lain. Sehingga pada penghujung tahun lalu, pertanian menjadi salah satu sektor terbesar penyumbang devisa negara.
Mengenai sumber daya alam, wajib diakui bahwa baru di zaman Jokowi pengelolaannya maksimal dilakukan dan dimiliki oleh negara. Sebut saja Freeport, satu di antara sekian lahan kekayaan negara yang sebelumnya dikuasai asing, kini berhasil digenggam bangsa ini. Saham negara di PT Freeport Indonesia yang dulunya hanya 9% sekarang menjadi 51%. Sesuatu yang sulit dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.
Dari sekian banyak capaian pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup, dua hal berikut kiranya menjadi bukti monumental, antara lain pengawasan kelestarian dan kekayaan laut serta pencegahan terjadinya kebakaran hutan. Kinerja di sektor kelautan sudah tidak perlu diragukan, berbagai kasus pengrusakan terumbu karang dan biota laut lainnya serta pencurian ikan sukses ditangani dengan baik.
Tidak hanya di perairan, upaya yang sama juga dilakukan di daratan dan udara. Kasus ilegal logging yang merusak ekosistem dan pembakaran hutan yang mengakibatkan polusi udara semakin berkurang, seiring dengan penegakkan hukum yang cukup tajam terhadap para pihak pelanggar.
Terakhir soal infrastruktur. Adakah di antara kita yang masih belum mau mengakui keberhasilan pemerintah di bidang ini? Sudah hampir 74 tahun merdeka, baru di zaman Jokowi pembangunan infrastruktur digalakkan besar-besaran.
Mulai dari pembangunan jalan nasional, jalan tol, rel kereta api, jalan desa, pos lintas batas negara (PLBN) hingga bendungan untuk sarana air bersih dan irigasi. Betul bahwa pemanfaatannya belum maksimal, karena memang baru selesai dibangun. Lalu apa yang ingin dimanfaatkan ke depan jika tidak dibangun dari sekarang?
Khusus bidang infrastruktur, saya berharap tidak ada seorang pun yang tega beranggapan fokus terhadapnya adalah usaha sia-sia. Infrastruktur merupakan aset dan investasi jangka panjang bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan tersedianya infrastruktur memadai, seluruh mimpi untuk mengubah Indonesia ini menjadi lebih baik pasti tercapai.
Prabowo masih mau berdebat? Masih akan menghabiskan waktu hanya untuk mengkritik? Ada program baru apa yang ingin ditawarkan kepada warga?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews