Alue Dohong, Profesional dan Representasi Orang Dayak di Kabinet Jokowi Jilid II

"Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata." 

Kalimat itu merupakan filosofi dan pedoman hidup serta semboyan orang Dayak yang dijadikan salam Dayak secara nasional, yang ditetapkan dalam musyawarah MAD (Majelis Adat Dayak) Nasional. Semboyan ini berasal dari Suku Dayak Kanaya'nt, Kalimantan Barat. 

Di pulau Kalimantan secara keseluruhan sub-Suku Dayak berjumlah 450 sub Suku Dayak (Coomans 1987, Ukur 1992; Lahajir 2001, Maunati 2004, Pebriano, 2006). Dari hasil kajian tahun 2008 Institut Dayakologi, di Kalimantan Barat sendiri jumlahnya 168 sub Suku Dayak yang dihitung berdasarkan ragam bahasa Dayak yang ada (metode linguisatik).
 
Arti semboyan "Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata" secara harafiah adalah Adil Ka'Talino artinya adil terhadap sesama manusia, Bacuramin Ka'Saruga artinya becermin/berpedoman/berpandangan hidup pada surga, dan Basengat Ka' Jubata artinya selalu mengingat Tuhan sebagai pemberi kehidupan.

Selama 74 Tahun Indonesia Merdeka, baru kali ini ada putera Dayak yang masuk jajaran kabinet pemerintahan RI. Dia adalah Alue Dohong yang ditunjuk presiden Jokowi sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH).

Sebelumnya jabatan Alue Dohong adalah Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut sejak 2016. Beliau putera Dayak Alue Kalimantan Tengah. Sebelum berkiprah di BRG, Alue Dohong mendirikan Lembaga Pengkajian, Pendidikan, dan Pelatihan Lingkungan Hidup (LP3LH) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Beliau merupakan Dosen di Universitas Palangkaraya, PTN terbesar di Kalimantan Tengah. Beliau mengajar bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Fakultas Kehutanan. Dia kelahiran Tumbang Kalang, Kalimantan Tengah, menyelesaikan pendidikan S2 Environmental Management di Nottingham University, Inggris. Dia menempuh pendidikan S3 di University of Queensland, Australia.

Dalam bidang sosial dan budaya, Alue Dohong juga menjadi pengurus Majelis Adat Dayak Nasional.

Kalimantan, Orang Dayak dan Politik Nasional

Berbeda dengan sejumlah kelompok masyarakat minoritas di Indonesia, seperti keturunan Tionghoa, Papua, dan lain-lain yang sudah pernah menjadi anggota kabinet pada pemerintahan sebelumnya, putera Dayak memang belum pernah jadi menteri atau wakil menteri.

Apakah masa sebelumnya belum ada sosok yang memenuhi syarat administratif dan kemampuan? Tidak juga.

Dari sisi adminitrasi (tingkat pendidikan, pengalaman kerja di bidangnya, dll), sudah banyak putera Dayak yang memenuhinya. Mereka berkiprah sampai level internasional.

Jabatan menteri dan wakil menteri adalah keputusan politik. Harus diakui di dalam realita politik itu arah pembangunan di masa lalu yang lebih "pulau Jawa oriented" sangat mempengaruhi arus mainstream politik nasional sehingga putera Dayak tidak dilirik untuk menjabat Menteri.

Kalimantan selama ini merupakan wilayah yang relatif "adem-adem" di dalam dinamika politik nasional. Tidak ada gejolak politik besar seperti ; separatisme, ancaman ingin merdeka, protes besar soal ketidak adilan ekonomi, politik dan lain sebagainya yang membuat Presiden RI memilih orang Dayak jadi menteri atau jadi elit/pemimpin tingkat nasional sebagai salah satu cara "meredam" gejolak masyaraktnya, atau "membujuk" masyarakat Kalimantan supaya jangan "nakal".

Pulau Kalimantan sejak dulu menjadi wilayah yang dieksploitasi secara besar-besaran demi pembangunan ekonomi negara Indonesia. Demi tegaknya NKRI.

Kalimantan menjadi salah satu "penyumbang" devisa terbesar  dari hasil hutan, tambang, dan hasil lainnya untuk terselenggaranya negara ini. Lalu , bagaimana dengan nasib orang Dayak sebagai warga lokal (indigenous people of borneo land) ?

Kalau mau jujur, pada masal lalu mereka belum banyak disentuh pembangunan nasional yang setaraf wilayah lain, khusunya pulau Jawa. Apa yang indigenous people of borneo land dapatkan tidak sebanding dengan yang diberikan tanah leluhur mereka  untuk negara ini.

Namun demikian, selama itu tidak  ada deal atau tekanan politik tingkat tinggi terhadap presiden "yang mengharuskan / memaksa " presiden supaya  orang Dayak masuk jajaran kabinet  kalau mau pemerintahannya  berjalan "adem adem".

Orang Dayak secara filosofi hidup merupakan kelompok masyarakat yang manut apa kata pemimpinnya. Mereka patuh kepada "kepala suku dan para tetua adat" yang memimpin tata kelola kehidupan komunitas.

Dalam skala negara, Presiden merupakan "Kepala Suku" dan para pejabat lembaga tinggi negara merupakan para "Tetua Adat" bagi orang Dayak.

Kini dibawah kepemimpinan Jokowi arah pembangunan tidak lagi "pulau Jawa oriented". Berbagai jaringan mega infrastruktur telah dibangun pemerintah, seperti jalan trans Kalimantan, jembatan, bandara internasional, pelabuhan internasional, kawasan industri, perbatasan RI-Malaysia yang megah (border),  dan lain sebagainya. Hal itu banyak menghidupkan sentra-sentra kehidupan ekonomi masyarakat lokal.

Bahkan rencana ke depan, tepatnya di kabupaten Penajam Paser Utara provinsi Kalimantan Timur akan menjadi Ibukota Negara RI. Kalimantan menjadi magnet pembangunan negeri ini. Semoga hal itu bisa memajukan masyarakat Dayak dan kelompok masyarakat lainnya di seluruh Kalimantan.

Kali ini, penunjukan  Alue Dahong, seorang putera Dayak menjadi anggota Kabinet (Wakil Menteri) tak lepas dari "keputusan politik" dan melihat latar belakang profesional sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap representasi Dayak dalam kepemimpinan nasional.

Selamat bekerja Alue Dohong. Tunjukkan integritas dan prestasi bekerja. Jangan bikin malu orang Dayak. "Nosu mpau Akek Panompa minte baek bagas. Tutuh nyak tiop, akal nyak midop." Ingatlah suara (panggilan) Yang Maha Kuasa untuk selalu menjadi oranga baik dan bertindak  lebih baik. Apa yang menempel di tubuh hanyalah pakaian semata, gunakan akal untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri, keluarga dan semua orang.  

"Omi ngajah omu bah!"

***

Pebrianov, orang Dayak Pompa'nk - Kalbar