.jpeg)
Kasus pembakaran bendera HTI (kalimat tauhid) di Garut yang dilakukan oleh Banser menimbulkan gerakan aksi bela tauhid di berbagai kota atau daerah. Dan mereka pun menggunakan momen tersebut untuk menggalang aksi dan sengaja memilih pada hari Jumat, karena lebih mudah untuk mengumpulkan massa. Aksi digelar sehabis sholat Jumat.
Tema yang mereka pilih tentu yang bisa menarik emosi pengikutnya sebagai bukti kecintaan kepada agama, yaitu "bela tauhid".
Dalam aksi bela tauhid tersebut ada kejadian pengibaran bendera Khilafah yang terjadi di depan gedung DPRD Kabupaten Poso dan di kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Pengibaran bendera Khilafah yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan sistem Khilafah tidak bisa dianggap sepele. Ini persoalan serius!
Karena mereka sudah berani mengibarkan bendera khilafah di kantor atau gedung pemerintah daerah. Simbol-simbol negara sudah mereka duduki dan berani mengibarkan bendera Khilafah. Ini sama saja "deklarasi perang". Mereka sengaja memancing atau mencari-cari masalah atau momentum.
Pengibaran bendera Khilafah tidak dilakukan sembunyi-sembunyi atau dikibarkan di tempat tersembunyi, akan tetapi dilakukan secara terang-terangan dan di tempat pengibaran bendera Merah-Putih di gedung DPRD atau kantor gubernur.
Anehnya aparat sepertinya tidak sigap atau berani menindak orang-orang yang sudah berani mengibarkan bendera Khilafah yang terjadi di gedung DPRD kabupaten Poso. Pihak polisi yang awalnya memberi pernyataan bahwa orang-orang tersebut menurunkan bendera Merah-Putih dan menaikkan atau mengibarkan bendera Khilafah diralat, bahwa bendera Merah-Putih yang mereka turunkan adalah bendera yang dibawa oleh para aksi bela tauhid.
Ini persoalan serius yang harus diusut dan ditangkap pelakunya. Bukan hanya oleh pihak kepolisian, tetapi juga TNI. Kenapa? Karena ini sudah menyangkut simbol negara dan mengarah "makar". Karena sudah mengibarkan bendera Khilafah di kantor atau gedung pemerintah.
Anggota Banser yang membakar bendera HTI sudah menjadi tersangka, sekarang polisi harus menangkap orang-orang yang mengibarkan bendera Khilafah di gedung DPRD kabupaten Poso. Karena ini persoalan serius menyangkut ideologi negara.
Jangan sampai negara ini akan timbul gejolak di kemudian hari, karena sejarah bisa terulang kembali. Kalau pada tahun 1965 yang melakukan adalah pihak "kiri", maka tidak menutup kemungkinan kalau ada gerakan mengganti ideologi negara yang akan melakukan adalah pihak "kanan".
"Waspadalah... waspadalah..."
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
