Dalam memajukan tanah Papua, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Papua telah berusaha mewujudkan pembangunan Papua yang lebih baik, seperti menata kembali pemerintahan, termasuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance) pada semua jajaran serta tingkatan.
Upaya yang sungguh‐sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua secara adil dan merata bagi semua, dengan titik berat perhatian diberikan pada rakyat yang hidup di daerah pedesaan dan daerah‐daerah terpencil, serta rakyat miskin di daerah perkotaan.
Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah dalam memajukan Papua, yaitu meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur) di seluruh tanah Papua, antara lain: prasarana perhubungan/transportasi dalam rangka membangun jaringan transportasi terpadu (darat, laut dan udara), ketersediaan air bersih, ketersediaan energi dan ketersediaan sistem telekomunikasi yang cukup dan memadai bagi seluruh warga.
Salah satu ide lainnya dalam membangun ekonomi daerah tertinggal adalah pemekaran wilayah, yakni cara suatu daerah membangun ekonominya dengan memperluas wilayah dan terus menerus membangun infrastruktur yang pendanaannya berbeda dengan daerah lainnya yang sudah maju.
Melalui pemekaran wilayah, dana yang digunakan untuk membangun daerahnya menjadi jauh lebih tinggi sehingga infrastruktur yang dibangun semakin banyak. Namun, perlu juga diwaspadai dan dicermati, karena aliran dana yang digelontorkan pemerintah pusat cukup banyak, sehingga tidak jarang Otsus dan pemekaran wilayah sering dijadikan proyek empuk bagi oknum pejabat.
Maka dari itu, masyarakat Indonesia khususnya rakyat Papua sebagai warga negara yang baik harus mendukung dan mambantu perubahan pada daerahnya sendiri, dengan mengawal upaya pemerintah dalam membangun daerah tertinggal di Indonesia demi kesejahteraan masyarakat semua dengan cara menghukum secara tegas pejabat yang korupsi dana Otsus dan pemekaran wilayah.
Bukan hanya itu, adanya teror dari Gerakan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua menjadi ancaman hambatan beberapa program pemerintah pusat untuk Papua. KST mulai bermain rasis dan mengancam keamanan masyarakat pendatang. Oleh karenanya, mereka harus cepat ditangkap, karena sudah mengobarkan bendera perang.
KST wajib dihukum berat karena sudah berkali-kali melakukan tindak kriminal, mulai dari membeli senjata api secara ilegal, menembak waga sipil, sampai membunuh petugas keamanan. Tanpa KST, Papua akan semakin optimis menjadi lebih aman dan sejahtera.
Mari saatnya semua pihak bersama-sama memajukan Papua dengan mendukung program-program pemerintah untuk Papua. Masyarakat juga bisa menyalurkan ide/gagasan pembangunan Papua melalui pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, sehingga dapat membantu dalam mempercepat kemajuan Tanah Papua.
Sementara itu, menghadapi gerakaan Papua merdeka dan ancaman disintergasi bangsa maupun negara, satu-satunya senjata bagi pemerintah adalah dengan meningkatkan pembangunan di segala bidang dan menciptakan suasana aman dan damai di Papua. (Abner Mambrasar, Mahasiswa Papua di Sumatera Utara)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
