Hanya dengan memukul semak di BUMN menggunakan nama 'Ahok',ular-ularnya semua keluar, Jokowi dan Erick Thohir pun riang gembira melihat berbagai reaksi dan respon yange terjadi.
Jurus mukul semak ala Jokowi memang tergolong efektif, begitu semaknya dipukul, ularnya keluar semua. Jurus ini selalu digunakan Jokowi untuk melihat sumber masalah dari berbagai persoalan.
Jurus inilah yang digunakan Jokowi di BUMN, saat Menteri BUMN Erick Thohir ingin membenahi beberapa perusahaan BUMN yang bermasalah, dan belum memiliki direktur.
Erick Thohir memanggil Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) ke Kementerian BUMN beberapa hari yang lalu, tidak terlepas dari peranan Jokowi.
Cukup dengan menggunakan Ahok untuk memukul 'semak' di BUMN, ular-ularnya langsung keluar semua.
Begitu mudah Jokowi mengidentifikasi, siapa yang menjadi 'biang kerok' yang tidak menginginkan ada perubahan di beberapa perusahaan BUMN.
Sengaja semuanya digantung imformasinya, diposisi mana Ahok akan ditempatkan. Begitu diisukan akan ditempatkan di Pertamina ularnya keluar semua.
Semua tahu, dan sudah menjadi rahasia umum kalau di Pertamina itu sarangnya mafia migas. Untuk memberantas mafia migas, sangat dibutuhkan sosok yang tegas tanpa mengenal kompromi.
Penempatan Ahok di Pertamina belumlah pasti, tapi respon yang muncul dengan mudah bisa diketahui Jokowi. Alasan berbagai pihak keberatan menerima kehadiran Ahok dilingkungan BUMN pun sudah terdeteksi.
Dengan demikian, akan sangat memudahkan Erick Thohir mengidentifikasi sumber-sumber masalah yang sedang dihadapinya dilingkungan BUMN dibawah kementriannya.
Sebuah kerjasama yang cerdas antara Presiden Jokowi dan Menteri BUMN, Erick Tohir. Kegaduhan yang diakibatkan dengan munculnya nama Ahok untuk mengisi jabatan direksi/Komisaris, adalah sebuah reaksi negatif yang harus segera direspon.
Reaksi yang begitu keras dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) telah memasang spanduk yang menyatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina (Persero).
FSPPB tentulah tidak berdiri sendiri, bisa diduga penolakan ini dibeckingini pihak ketiga yang merasa eksistensinya di Pertamina terancam jika Ahok benar-benar mengisi jabatan penting di Pertamina.
FSPPB hanyalah organisasi Pekerja dilingkungan Pertamina, posisinya diluar struktur organisasi Pertamina, tidak memiliki kekuatan secara struktural. Tapi pada kenyataannya dengan berani memboikot dan mengintervensi jabatan struktural Pertamina.
Melihat penolakan ini, tentunya Erick Thohir dan Jokowi bisa identifikasi ada kepentingan apa di balik penolakan tersebut, kepentingan siapa yang di bela FSPPB.?
Itu barulah penolakan di internal Pertamina. Di eksternal pertamina, berbagai reaksi penolakan pun juga terjadi. Dalihnya sama, tidak bisa menerima Ahok karena rekam jejak Kasus hukum yang pernah dialami Ahok.
Padahal, secara konstitusional UU BUMN tidak melarang Mantan Narapidana untuk diangkat sebagai direksi BUMN, selama tidak pernah merugikan negara, atau tidak pernah diproses hukum karena Kasus korupsi.
Hanya dengan memukul semak di BUMN menggunakan nama 'Ahok', maka ular-ularnya semua keluar, Jokowi dan Erick Thohir pun riang gembira melihat berbagai reaksi dan respon yange terjadi.
Yang lebih menggelikan lagi reaksi Ormas yang tergabung dalam PA 212, yang siap menerima order jika dibutuhkan untuke penggalangan massa. Mungkin FSPPB bisa memanfaatkan itu dengan dukungan para Mafia Migas sebagai penyandang dana.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
