Gema Perhutanan Sosial juga mengusulkan perlunya percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial, yang benar-benar dapat segera mengeksekusi perintah Presiden.
Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial Indonesia memastikan para petani akan berdiri dan bersatu atau Ndherek Nenggo Dawuh di belakang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, di bawah kepemimpinan Jokowi, Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan yang sangat berpihak kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah Khuriyati dalam acara syukuran hasil bumi perhutanan sosial bersama Presiden Jokowi di Jawa Tengah, Rabu (8/6/2022).
"Kami berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan perhutanan sosial yang telah diinisiasi oleh Pak Jokowi. Kami berharap warisan atau legacy Pak Presiden Jokowi akan terus berkelanjutan dan memang perlu dilanjutkan. Oleh karena itu, kami petani kehutanan sosial ndherek…nenggo dawuh berdiri dan bersatu di belakang Bapak Presiden Jokowi," kata Siti.
Bukan tanpa alasan, Siti memaparkan alasannya akan terus berkomitmen mengawal Presiden Jokowi. Mengingat, saat ini, kata Siti, para petani sangat merasa bahagia lantaran bisa menggarap lahan dan memanen dengan rasa tenang dan nyaman.
"Ribuan petani yang wajahnya terlihat bahagia, terlihat sumringah, gembira dan ceria. Karena petani sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Petani sekarang sudah bisa nggarap lahan dan bertani tenang bahkan sudah bisa panen, alhamdulillah hasil-hasil panen dibawa juga ke sini," ujar Siti.
Lebih dalam, Siti mengungkapkan bahwa, Jokowi menjadi Presiden yang pertama kalinya mengeluarkan kebijakan terkait perhutanan sosial yang dengan tegas membuktikan, bahwa negara tidak sekedar hadir, tapi juga mempercayakan hutan negara di tangan rakyat.
"Kita tidak bisa menyelamatkan hutan tanpa menyelamatkan petaninya. Bapak pasti sudah paham betul, bagaimana kehidupan dan kemiskinan rakyat yang tinggal di sekitar hutan. Kami sungguh merasa “batin dan roso” Bapak Presiden yang begitu dekat dengan rakyatnya menyatu dalam kebijakan yang Bapak putuskan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan melalui program perhutanan sosial," ucap Siti.
Dampak kebijakan konkret Presiden Jokowi soal perhutanan sosial, menurut Siti, untuk Pulau Jawa hal itu sangat berdampak positif langsung ke sekitar 3,2 juta Kepala Keluarga (KK).
Lebih dalam, Gema Perhutanan Sosial Indonesia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Jokowi terkait kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, terutama untuk permukiman rakyat.
"Adanya UUCK, dimungkinkan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di 4 Propinsi di Jawa, Bali, dan Lampung. Prosesnya menjadi lebih cepat dan lebih murah melalui PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan)," tutur Siti.
Tak hanya itu, Siti menyatakan, pihaknya telah mengidentifikasi setidaknya 1.023 titik lokasi permukiman dalam kawasan atau sekitar 2 persen dari kawasan hutan negara. Menurutnya, luasnya mungkin memang tidak signifikan, namun, jumlah yang merasakan sentuhan perhatian dan tinggal di situ diperkirakan sekitar 7 juta jiwa. Dan semua itu bisa selesai di masa Pemerintahan Presiden Jokowi.
Bahkan pada tahun 2021 lalu, dikatakan Siti, terdapat tiga lokasi reforma agraria dan telah diserahkan sertifikatnya oleh Presiden Jokowi di Malang, Nganjuk dan Batu.
"Kami serta masyarakat ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi telah memenuhi harapan yang kami nantikan. Kami menyadari, perjuangan kami dan rakyat yang tinggal di sekitar hutan, tidak akan menghasilkan jika tidak ada dukungan pemerintah dan kebijakan yang tegas berpihak kepada rakyat. Bapak Presiden Jokowi lah yang telah meletakkan fondasi keberpihakan kepada rakyat. Meski kami sadari, masih banyak PR atau pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan," papar Siti.
Disisi lain, Gema Perhutanan Sosial juga mengusulkan perlunya percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial, yang benar-benar dapat segera mengeksekusi perintah Presiden.
"Pak Presiden, kami petani hutan sosial, baru kali ini merasakan langsung adanya kehadiran negara dan sungguh sungguh merasa menjadi warga negara yang diperhatikan langsung oleh Presidennya. Matur nuwun, Pak Presiden," tutup Siti.
Sumber tulisan sendiri di sini.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
