Kelompok kriminal bersenjata (KKB) makin menggila dengan melakukan penyerangan lagi di kawasan Intan Jaya, Papua. Pemerintah tidak pernah takut akan ancaman mereka, karena hanya gertak sambal. Untuk apa berkompromi dengan organisasi separatis dan penghianat? KKB wajib diberantas dan akan bernasib naas pada waktunya.
KKB adalah organisasi di bawah OPM yang terkenal karena kekejamannya. Mereka tak segan melakukan kekejian, baik kepada aparat maupun warga sipil Papua. Semua ancaman dilakukan, karena mereka berkeyakinan untuk bersatu membentuk Negara Federal Papua Barat dan ingin keluar dari NKRI. Sehingga indonesia dianggap sebagai musuh.
Warga di Distrik Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, lagi-lagi terganggu oleh ulah KKB. Tanggal 8 februari 2021, mereka terpaksa mengungsi, setelah ada tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut. Sebanyak 600 orang berlindung di sebuah gereja, untuk menghindari serangan dan tembakan dari KKB.
Pemerintah bertindak cepat dengan mengutus lebih banyak aparat untuk terjun ke Intan Jaya. Mereka boleh melakukan tindakan tegas dan terukur, demi menjaga keamanan dan kedamaian warga. Tindakan ini diperbolehkan, karena KKB selalu beraksi di Intan Jaya, sampai 5 kali. Sehingga meresahkan masyarakat di sana.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyatakan bahwa keamanan warga di sana adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi, Bupati intan Jaya dan sejumlah pejabat lain diminta untuk kembali ke sana dan tidak memimpin dari Nabire. Dalam artian, suasana sudah kondusif dan mereka diharap kembali, agar rakyat juga merasa aman dan tak lagi mengungsi.
Pemerintah pusat tidak akan berkompromi dengan KKB. Serangan yang mereka lakukan, baik di Intan Jaya maupun daerah lain, diyakini hanya sebaga gertak sambal. Pemerintah tidak akan menyerahkan Papua dan mereka gagal untuk mendirikan Negara Papua Barat, hanya karena teror dari KKB.
Selama ini KKB dan OPM belum diberantas 100% karena mereka bertindak licik, dengan bersembunyi di tengah pegunungan dan hutan liar. Faktor alam yang susah dilewati, menyebabkan penangkapan belum selesai. Namun aparat bertindak dengan sebaik-baiknya. Sehingga KKB bisa diberantas dan Bumi Cendrawasih kembali aman.
Sementara itu, Intan Jaya terkenal di mata publik karena relatif sering diganggu oleh KKB. Penyerangan di sana dilakukan, karena KKB menuntut agar otonomi khusus dan penambangan hasil bumi di Papua dihentikan. Sehingga mereka meneror masyarakat agar dipenuhi keinginannya.
Jika menggunakan logika, bagaimana bisa mereka menolak otonomi khusus? Padahal tak setiap provinsi menikmatinya, karena ada jatah dana khusus bagi daerah yang berstatus Otsus. Justru Otsus digunakan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat, untuk membangun berbagai fasilitas. Seperti jembatan, gedung sekolah, stadion, jalan raya, dan lain-lain.
Baca Juga: OPM Layak Dikategorikan sebagai Teroris Internasional
Bagaimana bisa KKB menolak kemajuan berkat dana Otsus? Padahal anggarannya dinaikkan, sehingga uang milyaran tersebut digunakan untuk membangun Papua, sehingga makin modern dan tidak lagi identik dengan keterbelakangan. Sungguh aneh jika mereka menolak kemajuan, karena kebodohan hanya akan menyengsarakan.
Otsus akan tetap dilanjutkan di Papua walau di bawah ancaman KKB. Aparat akan bertindak sangat tegas dan mengamankan segala program pemerintah, termasuk otonomi khusus. Karena pemerintah berharap tidak ada ketimpangan kemajuan antara Indonesia bagian timur dan barat.
Sehingga mengutamakan azas keadilan. KKB yang melakukan kekejian berkali-kali, harus dibinasakan secepatnya. Karena mereka selalu curiga bahwa seseorang itu mata-mata, padahal ia hanya warga sipil biasa.
Mereka juga mengancam kelancaran Otsus Papua. Sehingga keberadaannya makin meresahkan. Aparat wajib menggulung mereka sampai habis, ke akar-akarnya, agar warga Papua aman dan damai.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews