Saya tidak sependapat dengan sebagian orang yang 'mengompori' dan memprovokasi madyarakat atsu tokoh Papua agar memisahkan diri dari ikatan kebersamaan sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Saya tidak yakin dengan bahwa Papua akan "merdeka" memisahkan diri dari NKRI sungguh-sungguh, karena sesungguhnya masyarskat Papua mencintai Indonesia.
Jika ada orang-orang tertentu yang berkehendak mempercepat pemisahan Papua, saya menilai itu hanya krpentingan oknum tersebut dan memiliki tujuannya buruk. Mereka hanya akan menambah penderitaan dan penjajahan baru terhadap Papua.
Misalnya oleh salah seorang tokoh pergerakan asal Papua yang kini sudah menjadi warga negara Inggris, Benny Wenda. Saya tidak menangkap sedikit pun niat baiknya terhadap tanah kelahirannya tapi yang pasti oknum tersebut mencari untung untuk kesenangan pribadinya di luar negeri.
Seandainya Benny Wenda ingin membebaskan saudara-saudarinya di Papua dari 'penjajahan' yang dia maksud, mestinya tidak melarikan diri ke negara lain, kemudian menetap di sana dalam waktu lama. Harusnya mencari solusi bersama saudara saudara lainnya untuk kemajuan Pupua dan bersama bangsa Indonesia.
Persoalan hukum yang sempat membelit Benny tidak jadi alasan baginya meninggalkan tanah air. Benny harus 'gentleman' menghadapinya, sama seperti yang dicontohkan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. Dia wajib menjalani proses hukum jika memang terbukti bermasalah.
Sekali lagi, mereka yang terus-menerus meneriakkan kemerdekaan Papua lewat referendum tidak punya niat baik. Pisah dari NKRI bukanlah solusi. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menyayangi Papua begitu sebaliknya.
Bahwa Papua dan wilayah sekitarnya belum terbebas dari banyak persoalan, itu adalah fakta. Tetapi solusi tepat adalah membicarakan bersama langkah apa yang baik untuk itu.
Jangan ada yang menutup mata terhadap fakta bahwa selama beberapa tahun terakhir pemerintah memberi perhatian yang cukup luar biasa kepada wilayah dan warga Papua.
Belakangan, pembangunan (infrastruktur) di Papua gencar dilakukan, dana otonomi digelontorkan dalam jumlah banyak, pemberian 10 persen saham PT Freeport Indonesia untuk dikelola sendiri, kemudahan bagi pemuda-pemudi lokal untuk berkarya sebagai aparat sipil negara (ASN), dan seringnya Presiden Jokowi berkunjung ke sana.
Adakah presiden-presiden sebelumnya bertindak sama seperti yang dilakukan Presiden Jokowi ke Papua? Saya rasa belum pernah ada. Bukan memuji, baru di zaman Presiden Jokowi, Papua betul-betul diperhatikan.
Saya sangat menyayangkan manuver individu atau kelompok tertentu yang tampaknya menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal apa yang diperbuat Jokowi sungguh mulia. Bagi beliau, warga Papua adalah 'anak emas'.
Mengapa hanya gara-gara konflik mahasiswa asal Papua dengan warga Surabaya akhirnya Presiden Jokowi yang disalahkan? Selanjutnya menghembuskan referendum? Mengapa ada yang tega berbuat brutal dan anarkis tak karuan? Jelas itu salah!
Mari berhenti berniat buruk untuk tujuan memisahkan Papua dari NKRI. Karena akan memperburuk keadaan Papua ke depan . Papua adalah Indonesia dan kita semua bersaudara mari wujudkan Papua yang damai dan sejahterah. Jadi jelas bahwa Papua bagian dari NKRI Harga Mati !
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
