Berapa persenkah porsi bagi Partai politik, dan berapa persen pula kaum millennial dan profesional dialam Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf.
Hadir pada Kongres V PDI Perjuangan di Grand Inna Beach, Denpasar, Bali, Jumat (9/8/2019), Presiden Jokowi lebih memilih menggunakan Pakaian Adat Bali ketimbang memakai pakaian khas PDI Perjuangan, meskipun warna pakaian adatnya tetap berwarna Merah.
Bukanlah tanpa maksud Jokowi melakukan hal tersebut, secara simbolik dia ingin memperlihatkan netralitasnya sebagai Presiden kepada masyarakat dalam acara Kongres tersebut, meskipun merupakan kader PDI Perjuangan, namun tidak serta merta dia harus memakai pakaian dan atribut Partai.
Ada kesan Jokowi ingin memperlihatkan kemandiriannya dalam sikap, tidak ingin diatur. Bahkan bisa jadi secara simbolis Jokowi ingin memperlihatkan Hak Prerogatifnya sebagai seorang Presiden, yang tidak ingin 'Manut' pada keinginan Partai koalisi pendukungnya.
Sebagaimana diketahui, Megawati secara terang-terangan sudah meminta dan menentukan porsi kursi Menteri yang harus didapat PDI Perjuangan, sebagai Partai Pemenang yang menguasai kursi parlemen secara dominan, namun isyarat yang diperlihatkan Jokowi, belum tentu memenuhi tuntutan tersebut.
Bisa dipastikan Jokowi akan bertindak sesuai dengan ucapannya, bahwa diperiode kedua beliau sudah tidak ada beban politik lagi, dia hanya akan melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Kalau keinginan Megawati dan PDI Perjuangan saja tidak diakomodir sepenuhnya, bagaimana dengan partai koalisi yang lainnya, jelas porsinya tetap dibawah PDI Perjuangan.
Memang semestinya Partai pendukung Jokowi-Ma'ruf, harus mendorong Jokowi untuk menggunakan hak Prerogatifnya, bukan malah memaksa Jokowi untuk memenuhi syahwat politik mereka, yang bisa berakibat pada rusaknya reputasi politik Jokowi.
Jokowi sepertinya sudah mulai mengantisipasi prilaku politik "mbalelo" Partai koalisi pendukungnya diperiode kedua, seperti yang dialami SBY saat di Periode kedua kekuasaannya, dimana partai koalisi pendukungnya mbalelo dengan mendirikan Koalisi didalam Koalisi, lewat pendirian Sekretariat Gabungan PKS dan Partai Golkar.
Maka dari itu jauh-jauh hari Jokowi secara simbolis sudah memperlihatkan netralitasnya, tidak lebih dekat dengan salah satu Partai pun, bahkan dengan PDI Perjuangan sendiri juga demikian, agar tidak ada yang merasa lebih diprioritaskan.
Dengan menggunakan pakaian adat Bali, Jokowi ingin memperlihatkan gaya komunikasinya dalam perspektif kultural, disamping upaya ngeles dari memakai baju Partai PDI Perjuangan, momentum tersebut juga ingin digunakan Jokowi untuk memperlihatkan sikapnya.
Semua ini adalah pengantar Jokowi untuk menyusun Kabinet, Jokowi ingin dalam menyusun Kabinet secara otonom adalah kewenangannya yang tidak bisa di dikte dan diatur oleh siapapun. Seorang Megawati pastinya sudah bisa membaca Bahasa simbolis yang diperlihatkan Jokowi tersebut.
Masih dengan pakaian adat Bali, Jokowi meninggalkan Kongres V PDIP, untuk kunjungan balasannya ke Malaysia. Ini pun secara simbolis diperlihatkannya untuk memperkuat otentitas siapa dirinya yang tidak ingin diatur oleh siapapun. Dia bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginannya, Karena dialah penguasa tertinggi dinegeri ini.
Mari kita lihat sama-sama nanti, seperti apa Jokowi menyusun dan menentukan komposisi para menteri dikabinetnya. Berapa persenkah porsi bagi Partai politik, dan berapa persen pula kaum millennial dan profesional dialam Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews