Begini Ketegasan Jokowi dalam Memakmurkan Negeri

Presiden Joko Widodo atau lebih dikenal dengan nama Jokowi merupakan orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk menjadi pemimpin di Indonesia, sangat tepat jika disebut sebagai presiden pro rakyat. Karena hampir seluruh program kerjanya berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.

Karakternya yang cukup tegas dan tidak pandang bulu membuat negara Indonesia menjadi maju dan dipandang dunia. Jokowi merupakan pemimpin yang profesional, beliau tidak melakukan nepotisme baik dalam kebijakan, maupun pemilihan jabatan menteri.

Saat ini menteri kabinet kerja diisi oleh orang-orang yang memang menguasai bidangnya, sebut saja nama Susi Pujiastuti dan Sri Mulyani. Tidak ada satu namapun yang menjabat atas unsur kedekatan atau keluarga.

Jokowi juga dikenal bersikap independen dari partai pengusungnya. Kebijakan yang diambil tidak semata-mata demi keuntungan partai pengusung, tapi untuk kepentingan semua masyarakat. Program peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama Jokowi.

Program ini meliputi banyak aspek, seperti kesehatan, pangan, investasi, reformasi birokrasi dan perundangan, infrastruktur, maritim, desa, pendidikan, industri dan energi, hutan dan lingkungan serta toleransi dan keberagaman. Salah satu program yang dicanangkan dalam pemerintahan Jokowi adalah dana desa dan dana kelurahan yang bertujuan untuk membantu rakyat.

Dengan adanya dana desa dan kelurahan, para lurah dan pak kades bisa memperbaiki selokan, pembangunan fasilitas umum, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing.

Ketegasan dan independensi Jokowi juga bisa dilihat saat beliau menolak koalisi bagi-bagi kursi, seperti yang diminta oleh partai-partai politik dalam pilpres mendatang. Selain tegas, Jokowi juga merupakan sosok pemimpin yang adil dan tidak memandang satu golongan tertentu.

Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi tegas mempertahankan Lurah Lenteng Agung, Susan yang beragama Kristen dengan alasan lurah itu terpilih lewat lelang jabatan (seleksi terbuka). Walau Jokowi didemo berminggu-minggu oleh kelompok intoleran dengan tuduhan pro-Kristen, Jokowi tetap memegang prinsipnya.

Di waktu yang berdekatan, Jokowi tegas memindahkan penghuni liar dari Waduk Pluit, Jakarta Utara, ke rumah susun yang disediakan oleh Pemprov DKI. Untuk melanjutkan revitalisasi waduk ini, Jokowi pun harus berhadapan dengan berbagai kelompok yang diduga mengambil keuntungan dari pembangunan rumah liar di kawasan tersebut.

Dalam 4 tahun jabatan sebagai Presiden RI, banyak keputusan penting dan berisiko yang diambil Jokowi demi kepentingan rakyat. Sebut saja divestasi saham 51 persen pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia. Beliau heran mengapa masyarakat diam saja selama berpuluh tahun hanya mendapat keuntungan sebesar 9 persen dari Freeport.

”Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu karena memang saya enggak ngerti?” ujarnya.

Untuk itu, Presiden memberikan tugas kepada tiga jajarannya, yakni Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN, untuk melakukan perundingan. Dengan negosiasi selama 3 tahun, akhirnya saham PT Freeport dapat dikuasi oleh Pemerintah RI.

Jokowi juga menyatakan pentingnya ketegasan dalam menjaga sumber daya alam laut Indonesia. Apalagi selama ini ribuan kapal negara asing banyak yang mengambil hasil laut Indonesia dengan bebas tanpa peringatan.

“Kita diamkan saja. Ini kita ngerti, apa memang kita enggak ngerti, ngerti tapi diam, apa memang tidak ngerti. Tapi masa tujuh ribu kapal lalu lalang diam saja,” kata dia. Akibatnya, sumber daya laut semakin berkurang dan nelayan pun kehilangan mata pencaharian.

Namun, keberanian menindak kapal laut yang mengambil ikan di perairan Indonesia baru dilakukan saat posisi Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Susi Pudjiastuti dengan mengeluarkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal tersebut.

"Dalam setiap dekade nelayan itu turun sampai separuh, dari 1,6 juta menjadi 800 ribu karena memang ikannya tidak ada jadi mereka (nelayan) pindah profesi. Hal-hal seperti ini yang tidak pernah kita perhatikan. Siapa yang harus melindung sumber daya alam laut kita? Ya harus kita sendiri, bukan minta-minta ke negara lain untuk melindungi sumber daya alam laut kita, tidak akan," ungkapnya.

Di sisi lain, akibat manuver Amerika Serikat dan Tiongkok, perekonomian global diwarnai oleh ketidakpastian yang tinggi sepanjang tahun ini. Di dalam negeri, ketidakpastian perekonomian global sempat berujung pada terus terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, melambatnya laju pertumbuhan, dan berkurangnya tingkat kepercayaan konsumen dan investor.

Pemerintah merespon situasi ini dengan meluncurkan 4 paket kebijakan ekonomi. Semua komponen dalam mesin pertumbuhan disentuh oleh keempat paket tersebut. Sebagai contoh, investor diberi berbagai kemudahan dan insentif agar angka investasi meningkat, sedangkan pekerja dilindungi daya belinya dengan kebijakan penyesuaian upah yang mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini, tetralogi paket kebijakan ekonomi pemerintah menuai respon yang relatif positif.

Presiden Jokowi bukan pemimpin yang omong kosong, dia merealisasikan semua program kerjanya. Salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Jokowi dan jajarannya telah memenuhi janji tersebut. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 290 triliun untuk pembangunan infrastruktur, atau 40% lebih besar dari anggaran tahun sebelumnya.

Pemerintah juga berhasil mengurai kemacetan dalam proses pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa di antaranya, sudah mangkrak selama bertahun-tahun. Perubahan-perubahan nyata terjadi di Indonesia. Infrastruktur seperti bendungan, pembangkit listrik, pelabuhan, jalan trans papua, jalan tol sumatera, kereta cepat, bahkan jalan tol di Jawa saat ini sudah terhubung dari Merak Banten ke Pasuruan Jawa Timur. Perubahan yang sangat cepat dalam waktu hanya 4 tahun pemerintahan Jokowi.

Sebagai presiden, Jokowi masih menerapkan jurus andalannya semasa menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta: Blusukan. Jurus blusukan ini juga belakangan diterapkan oleh para menterinya. Blusukan dilakukan agar bisa secara langsung mengobservasi persoalan yang terjadi di lapangan. Ketegasan dan sikap tak pandang bulu demi kemajuan bangsa Indonesia sudah tertanam dari dalam diri Jokowi sejak lama. Satu lagi yang harus diapresiasi, yaitu Pemerintahan Presiden Jokowi bersih dari korupsi.

***