Kalau memang ada peluang untuk rekonsialiasi, itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan.
Tidak meminta maaf, juga tidak memenuhi panggilan Bareskrim Polri, dengan alasan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), maka Tim Kuasa Hukum Said Didu meminta penangguhan pemeriksaan sampai masa PSBB berakhir.
Adakah ini merupakan sinyal Said Didu "lempar handuk" sementara waktu, untuk mengulur waktu demi strategi berikutnya. Selain itu, menunggu adanya mediator untuk melakukan rekonsialiasi, ini hanya dugaan saya.
Ternyata Said Didu tidak segarang di Sosmed, ketika berhadapan dengan hukum. Jika benar bareskrim menerima permintaan Said Didu, maka proses hukum terhadap yang lainnya berarti bisa ditunda di masa PSBB.
Kalau saya melihatnya, terjadinya rekonsialiasi di masa pandemi sangat memungkinkan, karena gejala ke arah sana sepertinya sangat terbuka. Orang tua ribut-ribut di tengah pandemi, kurang elok dilihat anak bangsa.
Kalau seandainya terjadi rekonsialiasi antara Said Didu dan LBP, itu adalah jalan terbaik untuk mengakhiri berbagai perseteruan, karena perseteruan antara LBP dan Said Didu, sudah banyak yang ingin memboncengnya, terutama di kubu Said Didu.
Rekonsialiasi antara keduanya hanya bisa terjadi, kalau salah satu pihak tidak terlalu gengsi mengakui kesalahan, dan tidak bersikukuh mempertahankan harga diri. Siapa yang salah, dan siapa yang benar tidak lagi perlu dicari.
Bulan Ramadhan yang penuh hikmah ini, bisa saja dijadikan untuk introspeksi diri, yang merasa sudah bertindak secara berlebih-lebihan, bisa menguranginya dikemudian hari, yang terbiasa mengumbar kebencian, bisa mengambil hikmah di bulan suci ini.
Said Didu meminta penangguhan pemeriksaan semua tergantung Bareskrim Polri, dari pihak LBP pun sepertinya belum ada tanda-tanda untuk memaksakan kehendak atas nama kekuasaan.
Kadang persoalan yang sederhana bisa menimbulkan kegaduhan yang lebih besar, padahal di bulan ramadhan saat ini adalah saatnya untuk khusuk beribadah, dengan mengurangi berbagai kegaduhan.
Yang terpenting, masing-masing pihak sudah bisa mengukur kapasitas, dan tahu akibat dari setiap perilaku dan perbuatan. Tidak ada kawan abadi, juga tidak ada musuh abadi dalam sebuah ikatan kebangsaan dan kemanusiaan.
Bagi LBP bisa saja permintaan penangguhan pemeriksaan adalah sebuah isyarat keengganan Said Didu untuk meneruskan perselisihan. Dalam situasi perang, apa yang dilakukan Said Didu adalah isyarat untuk menghentikan peperangan, dan siap-siap untuk lempar handuk.
Itulah manusia, meskipun tidak memiliki kekuatan, tetap saja tidak ingin dianggap lemah, sehingga dengan cara apa pun tidak ingin memperlihatkan ketidakberdayaannya. Dengan mengerahkan 100 pengacara, Said Didu ingin "show of force", bahwa banyak kekuatan yang mendukungnya.
Bagi LBP yang powerful, dia tidak lagi memerlukan hal-hal seperti itu, apa lagi LBP sudah bisa mengukur kekuatan yang dimiliki Said Didu, makanya LBP bersikeras memperkarainya secara hukum.
Kalau memang ada peluang untuk rekonsialiasi, itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. Semoga saja masing-masing pihak mau mengurangi tensinya, dan mau menghormati bulan ramadhan saat ini sebagai bulan yang penuh berkah, bulan yang tepat untuk menyelesaikan berbagai pertikaian politik.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
