Adam Kirsch dalam esainya “How to Live With Critics (Whether You’re an Artist or the President) yang termuat di The New York Times mengatakan “A critic is just a reader or viewer or listener who makes the question explicit and tries to answer it publicly, for the benefit of other potential readers or viewers or listeners.This means that it is also, essentially, democratic. No canon of taste or critical authority can compel people to like what they don’t like”.
Dalam tulisan tersebut, Krich ingin menyampaikan setiap orang memiliki otoritas untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu, baik itu benda, seseorang, aturan, perilaku dan sebagainya.
Namun, kritik tersebut tidak serta merta dapat disampaikan secara serambangan dan sesuka hati apalagi jika terkesan sebagai bentuk ekspresi kebencian terhadap seseorang. Tidak jarang, elit politik, masyarakat, aktivis saat ini kerap menyampaikan narasi kebencian namun berlindung di balik kritik dan hak kebebasan berpendapat.
Jika kritik ditujukan sebagai solusi ataupun koreksi maka kritik tersebut berada pada jalur yang legal dan tepat. Sementara, jika kritik ditujukan sebagai saran menyalurkan kebencian maka kritik tersebut justru melanggar hak yang telah diatur.
Presiden Jokowi, sebagai orang nomor Wahid di Indonesia, kerap menjadi sasaran kritik dari para elit politik hingga aktivis. Ada yang mengkritik untuk memberikan koreksi serta solusi, ada pula yang memberikan kritik untuk menyalurkan kebenciannya dan memprovokasi agar kebencian itu dirasa oleh semua pihak.
Belakangan ini, Presiden Jokowi tengah dikritik oleh sebagian masyarakat yang benci terhadap dirinya, berkaitan dengan kehadirannya di NET.TV. Dalam salah satu acara Talkshow yang diadakan Net. TV, Jokowi diundang sebagai narasumber beserta keluarga. Acara tersebut secara umum hanya menggambarkan kehidupan keluarga Jokowi dan lika-liku kehidupan asmaranya.
Sayangnya, sejumlah masyarakat serta elit politik yang memang memiliki motif kebencian, langsung menuding acara tersebut sebagai sarana kampanye politis oleh Presiden Jokowi.
Padahal, dalam acara tersebut, tak sedikitpun Jokowi mengajak masyarakat untuk memilihnya. Bahkan, menyinggung Pemilu pun tidak ada dalam konteks acara tersebut. Dalam pesan terakhir, Jokowi hanya menyampaikan pesan perdamaian untuk menjaga kerukunan antar keberagaman bangsa Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pihak yang mengkritik acara tersebut, tidak bertujuan untuk menyampaikan koreksi atau solusi melainkan hanya membangun narasi kebencian dan provokasi terhadap Presiden Jokowi.
Perilaku kritik atas dasar kebencian inilah yang sebenarnya menciderai demokrasi Indonesia nan beradab. Acara yang sebenarnya ditujukan hanya untuk mengeksplorasi keunikan keluarga Presiden justru dipolitisasi sebagai bahan kritik tak berdasar. Untungnya, NET.TV segera mengantisipasi isu tersebut agar tidak semakin menyebar dan mempengaruhi masyarakat lain.
Tak lama setelah acara tersebut, NET.TV memberikan klarifikasi bahwa pihaknya akan mengundang Prabowo beserta keluarga untuk hadir dalam acara tersebut dalam rangka menjaga netralitas media tersebut. Klarifikasi NET.TV tersebut, hemat saya, justru merupakan kritik berbentuk solusi atas isu yang beredar di masyarakat.
Selanjutnya, akan lebih baik, masyarakat dan elit politik meniru cara NET.TV dalam mengatasi dan memberikan kritik agar tetap sesuai koridor demokrasi perpolitikan yang netral dari kebencian dan keberpihakan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews