Ganjar Versus Prabowo: Petugas Partai versus Pendiri/Ketum partai
Survei opini publik yang baru saja dirilis Kompas , 24 Mei 2023, menyerupai hasil yang sudah lebih dahulu dirilis oleh LSI Denny JA, 19 Mei 2023.
Prabowo kini unggul, nomor satu. Ganjar menurun, nomor dua.
Kompas memberi alasan dukungan Ganjar menurun. Itu karena “blunder” komentar yang dihubungkan oleh netizen ikut menyebabkan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah sepakbola dunia u-20.
Namun LSI Denny JA mengeksplor penyebab tambahan. Ada soal Ganjar gagal untuk isu kemiskinan di Jawa Tengah. Selama dua periode menjadi gubenur, prosentase penduduk miskin di Jawa Tengah lebih banyak dibandingkan rata- rata di Indonesia (Data 2022).
Satu sebab lain adalah label Ganjar selaku petugas partai. Karena Ketum partai adalah Megawati, banyak beredar di internet, Ganjar adalah Boneka Megawati.
Warta Ekonomi 3 Mei 2023, memuat judul mencolok: Sinyal Ganjar akan Dijadikan Boneka Megawati: Jokowi KW 2. Ucapan Rizal Ramli dalam berita itu cukup keras. (1)
“Menurut tokoh pergerakan mahasiswa Indonesia era 1977/78 ini, sosok Gubernur Jawa Tengah itu tak memiliki apapun yang bisa diandalkan:
“Cerdas kagak, mimpi saja ndak punya, prestasi dan integritas payah, keberpihakan sama rakyat tidak punya, cari boneka KW2-nya Jokowi, kok tega .”
Sebelumnya, Warta Ekonomi (24 April 2023) mempublikasi tweet Ariel Heryanto. Akademisi Indonesia yang pernah mengajar di banyak negara menulis.
melalui akun twitter @ariel_heryanto. “Remember, who is the boss (Ingat, siapa bosnya),” tulis Ariel.
Guru Besar di Monash University itu menambahkan, “apa yang dapat diharapkan dari calon presiden yang populer di ruang publik, tapi tidak paling berkuasa di lingkungan elit negara? (2)
-000-
Salahkah menyatakan Capres itu, lalu menjadi Presiden, sebagai petugas partai?
Jawaban singkat: sedikit benarnya, banyak salahnya.
Ia sedikit benar karena capres memang diajukan oleh partai atau koalisi partai. Aturannya memang seperti itu. Tapi itu tak berarti presiden itu petugas partai.
Pernyataan ini salah karena kata “petugas” juga menyiratkan sang capres, yang kemudian menjadi presiden, seolah ia bawahan dari partai. Pastilah pemberi tugas (partai) memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan ia yang ditugaskan (capres, presiden).
Padahal partai politik tidak boleh posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan Lembaga Presiden, dan presidennya. Tak ada dalam konstitusi, tak ada dalam tradisi politik yang sehat bahwa presiden harus bertanggung jawab kepada partainya.
Pernyataan terkenal dari John F Kennedy: Ketika saya menjadi presiden, loyalitas saya berhenti kepada partai karena beralih kepada negara.
Manuel L Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina (1935-1944) pernah mengatakan: “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.“
Kalimat yang sama pernah pula diucapkan oleh Presiden AS; John F Kennedy (1961-1963), seperti dikutip di atas.
Dalam menjalankan pemerintahan,dan mengambil keputusan sehari- hari, seorang presiden tak harus direstui dulu oleh ketua umum partainya.
Membuat presiden itu petugas partai, itu dapat dianggap mereduksi atau merendahkan lembaga presiden.
Itulah sebabnya PDIP ketika menyatakan Capres Ganjar petugas partai, bahkan sebelumnya Presiden Jokowi sebagi petugas partai, itu menjadi olok- olok di ruang publik.
Untuk pilpres 2024, status Ganjar Pranowo versus Prabowo menjadi tak sebanding. Ganjar hanyalah petugas partai. Sementara Prabowo pendiri dan ketum partai.
Tak heran untuk citra pemimpin yang kuat dan tegas, Ganjar kalah jauh dibandingkan dengan Prabowo, bahkan dibandingkan dengan Anies Baswedan.
-000-
Pilpres masih 9 bulan lagi. Banyak hal masih mungkin berubah. Jika publik semakin tersadar Indonesia kini memerlukan pemimpin yang kuat, dan kesadaran itu meluas, capres yang menjadi petugas partai akan semakin tidak populer.
Denny JA
***
24 Mei 2023
CATATAN:
https://wartaekonomi.co.id/amp/read494832/ditunjuk-sebagai-capres-2024-ganjar-hanya-petugas-partai-ingat-siapa-bosnya
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
