Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkomitmen untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan Ibukota Negara ini mendapat apresiasi luas masyarakat karena merupakan salah satu bentuk transformasi Indonesia menjadi negara maju.
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak hanya sekadar memindahkan bangunan. Presiden RI Joko Widodo mengatakan, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan bagian dari transformasi Indonesia.
Pada kesempatan sambutan dalam rangka Dies Natalis Universitas Katolik Parahyangan, Jokowi mengatakan, Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin pemerintah lakukan.
Jokowi menegaskan, tujuan utama pemindahan IKN adalah membangun kota baru yang memiliki konsep smart city. Selain itu, pemindahan IKN bertujuan agar Indonesia bisa menjadi semakin kompetitif di tingkat global.
Menurutnya, pemindahan IKN ini juga sebagai upaya membangun lokomotif baru untuk transformasi menuju Indonesia berbasis inovasi, teknologi dan ekonomi hijau.
Secara fisik pembangunan IKN di Kalimantan Timur harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien dan produktif.
Ibu Kota yang baru nantinya akan dirancang sedemikian rupa agar warganya bisa dekat ke mana-mana, bisa naik sepeda ataupun jalan kaki, karena zero emission yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan yang berkelas dunia.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkapkan nama IKN baru ialah Nusantara.
Menurutnya, nama tersebut dipilih oleh Presiden Joko Widodo dan telah dikonfirmasi kepada dirinya secara langsung pada hari jumat. Perlu kita ketahui bahwa selama ini, pusat perekonomian masih bertumpu di daerah Jakarta dan sekitaran Pulau Jawa. Padahal wilayah Indonesia tidak hanya Pulau Jawa semata.
Tercatat 58% perputaran ekonomi ada di Pulau Jawa. Sisanya dibagi di semua wilayah luar Jawa. Bahkan di Jabodetabek saja perputaran ekonomi mencapai seperlima atau 20 persen di Indonesia. Jika masalah ketimpangan tersebut tidak ditangani secara serius maka ketimpangan akan melebar.
Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa Jakarta sudah menjadi wilayah yang semakin padat dan sesak. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Ibu Kota Negara akan dipindah ke Kalimantan Timur.
Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Paulu Wirutomo mengatakan, apabila sebuah kota sudah mendekati titik–titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang, maka sebaiknya dicari jalan penyebarannya agar sebuah kota dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota.
Presiden RI Joko Widodo menuturkan, pemindahan ibu kota sudah semestinya dilakukan demi terciptanya pemerataan dan keadilan ekonomi. Karena Wilayah Indonesia tidak hanya sebatas Jakarta dan Pulau Jawa, tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air dari Sabang sampai Merauke.
Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan merupakan solusi yang bijak untuk mengurangi masalah di Jakarta, seperti persoalan kemacetan. Selain itu masih banyak juga permasalahan lainnya seperti jumlah penduduk, hingga penurunan tanah yang berakibat banjir.
Ibu Kota baru tersebut, nantinya tidak hanya dirancang sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart and green city, memakai energi baru terbarukan dan tidak bergantung pada energi fosil.
Boleh dibilang pemindahan ibukota negara ini akan menjadi entry point penting dalam upaya pemerataan pembangunan nasional. Mendekatkan pusat pemerintahan ke wilayah miskin tertinggal adalah langkah strategis untuk pembangunan wilayah tersebut.
Sementara itu, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) G. Budisatrio Djiwandono mengatakan, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tak hanya memberi kesempatan bagi masyarakat Kalimantan Timur untuk terlibat dalam pembangunan infrastrukturnya saja. Namun, jangka panjangnya adalah memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan transformasi ekonomi.
Ia menerangkan, ada banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat Kaltim sebagai upaya transformasi ekonomi dari pertambangan ke sektor yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, masyarakat mulai berupaya memperkuat ketahanan pangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan ectourism.
Kesempatan tersebut tentu saja akan semakin terbuka lebar ketika Kalimantan Timur sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia.
Untuk itulah, pemindahan ibu kota merupakan sesuatu yang diperlukan demi kemajuan negara serta transformasi Indonesia. Apalagi cita-cita pemindahan ibu kota juga sempat diwacanakan oleh Presiden Indonesia terdahulu.
Arif Rahman, Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews